Lombok Post
Headline Sumbawa

Pemda KSB Tegur AMNT, Terkait Perpanjangan Izin Penempatan Limbah

Wakil Bupati Sumbawa Fud Syaifuddin. DOK/RADAR SUMBAWA

TALIWANGA�a�� Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akhirnya melayangkan surat teguran kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tentang Izin Penempatan Air Limbah Domestik (IPAL-D) yang resmi berakhir 16 Januari 2017. IPAL-D merupakan izin limbah yang harus di kantongi AMNT dari Pemda Sumbawa Barat. IPAL yang menjadi kewajiban perusahaan tambang tembaga dan emas itu berlokasi di Benete, Town Site dan Trakindo. Sementara IPAL yang berlokasi di MMA masih berlaku sampai 3 Februari 2017.

a�?a��Kita sudah membuat surat teguran. Kita minta AMNT serius menyelesaikan masalah ini. Karena masalah ini pasti berdampak pada operasional AMNT di Batu Hijau,a��a�� tegas Wakil Bupati Sumbawa Fud Syaifuddin kepada koran ini, kemarin (16/1).

IPAL-D merupakan salah satu kewajiban lingkungan yang harus dipenuhi AMNT. IPAL-D dikeluarkan Pemda KSB melalui surat keputusan (SK) bupati. IPAL sendiri berlaku selama lima tahun. Wabup menegaskan, persoalan IPAL merupakan salah satu hal mutlak yang harus dipenuhi AMNT. Apalagi, IPAL ini menyangkut limbah yang selama ini dihasilkan dari kegiatan tambang AMNT di Batu Hijau.

A�a�?a��Surat teguran ini adalah peringatan pertama kita ke AMNT. Kalau tidak diindahkan juga, pemerintah bisa mengambil sikap tegas,a��a�� katanya.

Wabup meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memfasilitasi hal tersebut. Agar seluruh proses perizinan IPAL ini bisa diselesaikan AMNT.

a�?a��LH juga sudah kita ingatkan tentang hal ini. Karena proses perizinan itu merupakan kewenangan SKPD tersebut. Kajian mereka akan menentukan layak atau tidaknya izin tersebut dikeluarkan kepala daerah,a��a�� katanya.

Khusus kepada AMNT, orang nomor dua bumi penghasil tembaga dan emas ini meminta agar mereka tidak main-main dalam penyelesaian persoalan ini. Sesuai aturan yang ada, Pemda KSB punya kewenangan penuh terkait izin tersebut.

a�?a��Kita berpegang teguh pada aturan yang berlaku. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,a��a�� tegasnya.

Dalam UU tersebut, kata Fud dikatakan bahwa menteri, gubernur, bupati/wali kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan ada pelanggaran terhadap izin lingkungan. UU ini juga mengatur tentang sanksi.

a�?Baik itu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan hingga pencabutan izin lingkungan,a��a�� katanya.

Dikatakan, aturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Di dalam pasal 53 disebutkan tentang kewajiban pemegang izin lingkungan. Dimana mereka diminta menaati persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur maupun bupati dan wali kota. (far/r4)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost