Metropolis

Tim Revisi RTRW Gagal Paham!

MATARAM – Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tak kunjung tuntas. Sejak mulai dibahas Tim Revisi bersama Panitia Khusus (pansus) Pembahasan Raperda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2011, tentang RTRW Kota Mataram tahu 2011-1031 tak kunjung tuntas. Padahal kemarin, kali ketiga rapat digelar.

Persoalan dimulai dari tim revisi yang tak kunjung menunjukan materi peninjauan kembali (PK). Padahal kata Wiska, materi PK itu, ibarat pintu masuk untuk melakukan revisi. “Tanpa PK bagaimana mungkin bisa kita bahas?a�? kata Wiska.

Wiska membeberkan, sudah tiga kali pansus dan tim revisi rapat. Persoalan rapat tidak bisa dilanjutkan atau deadlock pun karena persoalan sama.

Tim revisi ternyata tidak bisa menunjukkan materi PK yang dibutuhkan. Wajar lanjut dia pansus jadi curiga. Jangan-jangan ada kepentingan lain dibalik revisi. “Bisa juga tim revisi tidak paham atau mereka tidak punya (materi PK) itu,a�? ungkapnya.

Penggunaan mekanisme PK ini sudah diatur jelas dalam PP 15 tahun 2004. Tetapi lucunya, tim revisi malah membawakan pansus, dokumen yang tidak sesuai. Bahkan ada yang dicopy paste dari review Perda Tata Ruang milik kabupaten lain.

“Ini malah kami dikasih dokumen review yang sifatnya tidka jelas. Karena ini ternyata copy paste dari Kabupaten Sidoarjo. Lalu ada juga kami dikasih dokumen pemantauan data dan evaluasi dari Kementerian ATR (agraria dan tata ruang),a�? cetus Wiska.

Pihaknya sebenarnya tidak mempermasalahkan tim mencari reverensi untuk melakukan review. Tetapi tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Apalagi, jelas-jelas dalam dokumen review itu, tercantum tahun 2015. Padahal harusnya dilaksanakan pada tahun 2016.

Di dalam materi PK, lanjut Wiska, dijelaskan secara menyeluruh hasil kajian, rumusan dan kesimpulan. Untuk dipahami, revisi perda RTRW juga bisa diketahui apakah pantas dilanjutkan atau tidak dengan syarat hasil kesimpulan dalam materi PK harus dipastikan penyesuaian di bawah 20 persen.

“Kalau penyesuaian di atas 20 persen, itu bukan revisi lagi. Tetapi pembuatan perda RTRW baru. Ini sangat kita sayangkan (kenapa Tim tidak paham). Intinya semua dokumen tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka,a�? kritik Wiska tajam.

Ia menegaskan, penting dan krusialnya materi PK. Tetapi, ekpektasi pansus tidak dijawab dengan baik dari segi kinerja tim revisi. Sementara itu, Ketua Pansus HM Noer H Ibrahim menyampaikan respons dari tim setelah dinyatakan rapat deadlock, mereka setuju untuk menyiapkan materi PK. a�?Kita pending sampai hari Senin depan,a�? tegas Noer.

Ia meminta eksekutif bekerja serius. Materi PK nantinya harus benar-benar merangkum pandangan pemerintah, akademisi dan konsultan. Sehingga pansel bisa mempelajari tingkat kosistensi ruang, pola ruang dan kepastian jika perubahan yang terjadi di bawah 20 persen. a�?Jangan sampai belum saatnya revisi, dipaksakan revisi,a�? ujarnya.

Sebelumnya, pansus juga sudah berkonsultasi dengan Kementerian Pertanian. Dalam penjelasan yang disampaikan, Noer mengingatkan warning dari pihak kementerian yang mengatakan jika revisi di awasi secara penuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). a�?Jadi, ndak main-main revisi ini,a�? ujarnya.

Pemerintah Kota Mataram juga harus bisa menjelaskan dengan baik. Bagaimana bisa sisa lahan yang saat ini ada menjadi 1.800 hektare (ha). Padahal, di Kementerian Pertanian tercatat seluas 2100 ha.

a�?Jangan sampai (terindikasi) penyimpangan kebijakan. Sebab ini kan beda-beda tipis dengan korupsi,a�? peringatnya.

Selisih 300 ha, dikatakan saat ini terus dipantau KPK. Mereka mencurigai adanya potensi menyimpangan kebijakan, kaitannya dengan revisi perda RTRW di Kota Mataram.

Plt Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang, membenarkan adanya skorsing rapat membahas revisi perda RTRW untuk dilajutkan minggu depan. Ia menegaskan dewan dan eksekutif telah sepaham untuk segera melakukan revisi perda RTRW. Hanya saja, ia juga mengakui jika ada beberapa aturan yang sempat dilangkahi tim, akan segera dipenuhi.

a�?Iya tetap harus mengacu pada prosedur dan tata aturan yang berlaku,a�? kata Martawang.

Ia juga sudah meminta pada tim segera menyiapkan semua yang dibutuhkan. Termasuk materi PK yang terus ditanyakan pansus. Dengan harapan, pembahasan minggu depan bisa berjalan lancar.

a�?Tim sudah saya minta siapkan semua. Baik yang bersifat administratif ataupun teknis,a�? tandasnya.

Terpisah, Kadis Pertanian Kota Mataram H Mutawalli mengatakan, pembangunan yang terjadi di Mataram berimplikasi pada alih fungsi lahan pertanian yang masif. Titik-titik konsentrasi sawah yang dulu menyokong kebutuhan pangan masyarakat, kini berganti menjadi aneka jenis bangunan.

“Faktanya seperti itu,a�? kata Mutawalli membenarkan keadaan saat ini.

Dia yang kemarin mengunjungi sejumlah lahan sawah “sisa” yang ada di Pejarakan mengatakan mencegah alih fungsi lahan sangat sukar bahkan hampir mustahil dilakukan. Dengan kondisi Mataram yang sangat terbatas lahan, di sisi lain perkembangannya sangat pesat, jelas lahan pertanian menjadi korban.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan sumber pangan, ia mengatakan ada sejumlah hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memastikan petani yang masih setia bercocok tanam di lahannya mendapat kesejahteraan.

“Untuk sejahtera mereka harus untung besar, tak sekadar untung saja,a�? jawabnya.

Untuk itu, ia meminta petani mulai berpikir kreatif dan inovatif. Kendati luasan lahan pertanian terus menurun, ia meyakini untung berlimpah tetap bisa didapat.

Salah satu yang patut dicoba adalah mulai beralih pada tanaman hortikultura yang nilai jualnya lebih tinggi. Berbeda dengan tanaman pangan yang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk panen, hortikultura yang mencakup aneka sayur mayur bisa dipanen rutin dalam rentang waktu yang singkat.

“Dengan lahan yang lebih sedikit, hasilnya lebih banyak,a�? ujarnya.

Pilihan lain adalah mencoba budidaya ala hidroponik atau pola bercocok tanam dengan menitikberatkan pada pemenuhan nutrisi tanaman. Pola ini juga menggunakan lahan yang lebih sedikit, namun secara hasil, lagi-lagi jauh lebih tinggi.

Budiarto, salah seorang petani hidroponik Mataram mengatakan, ada sejumlah kelebihan tanaman yang dibudidayakan tidak dengan cara konvensional. Selain hasil yang lebih banyak, kesehatan tanaman juga terjamin. Sehingga mempengaruhi dua sisi kualitas dan kuantitas. Namun secara perawatan diakui memang lebih sulit.

“Kalau ada lahan 30 are, hasilnya bisa setara yang satu hektar,a�? katanya memberi perbandingan.

Dengan demikian, kendati lahan terus menyusut, petani sebenarnya tetap bisa mendapat penghasilan lebih. Dan yang terpenting, kebutuhan sumber nabati masyarakat juga terpenuhi. “Di pekarangan pun bisa coba dimulai,a�? sarannya. (zad/yuk/r5)

Related posts

Haliludin: Penyebaran Pamflet tanpa Izin Kami

Redaksi Lombok post

Komunitas Bergerak Bersihkan Sampah Geopark Rinjani, Pemerintah Kapan?

Redaksi Lombok post

Inilah Rizal Badila, Anak Lombok yang jadi Artis Beken di Malaysia

Redaksi Lombok post