Lombok Post
Metropolis

39 Orang PNS Terjerat Korupsi

Direktur Somasi NTB Ahyar Supriadi. SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�– Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerat kasus korupsi di NTB semakin banyak. Data Somasi NTB menunjukkan, dari 61 orang terdakwa yang divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Mataram pada tahun 2014 hingga 2015, 39 orang diantaranya merupakan PNS.

a�?Lebih dari setengah itu melibatkan PNS kabupaten/kota, dan provinsi,a�? kata Direktur Somasi NTB Ahyar Supriadi, kemarin (17/1).

Dalam kurun waktu September 2014 sampai Desember 2015, jumlah putusan perkara korupsi yang berhasil dipantau Somasi sebanyak 31 perkara dari 39 perkara yang ditangani Pengadilan Tipikor PN Mataram. Dari total 31 kasus korupsi dengan 61 orang terdakwa ini ditemukan kerugian negara mencapai Rp 16,1 miliar.

Selain PNS, pelaku korupsi yang terjerat juga berasal dari berbagai kalangan seperti dari masyarakat umum, pengusaha, kepala desa, pegawai Bulog, staf desa, wartawan, ketua BPD, dan mantan wakil bupati. Akan tetapi aktor korupsi yang paling banyak ditindak sepanjang tahun 2015 adalah kalangan penyelenggara negara atau pegawai SKPD dari kabupaten/kota dan pebisnis. Kasusnya sebagian besar adalah pengadaan barang jasa atau pembangunan infrastruktur umum.

Jika dibagi berdasarkan wilayah, maka aktor korupsi yang paling banyak ditindak oleh penegak hukum sepanjang 2015 adalah dari Kabupaten Lombok Timur dengan 12 orang terdakwa. Kemudian disusul Lombok Barat 11 orang terdakwa, Lombok Tengah 10 orang terdakwa, Kabupaten Bima 9 orang terdakwa, Dompu 8 orang terdakwa, Sumbawa Barat 5 orang terdakwa, Sumbawa 3 orang terdakwa, Kota Mataram 2 orang terdakwa dan Pemerintah Provinsi NTB 1 orang terdakwa. Sedangkan dari Lombok Utara dan Kota Bima tidak ada terdakwa sepanjang 2015.

Menurut Ahyar, banyaknya PNS yang menjadi terdakwa kasus korupsi menjadi kendala uatama terciptanya pelayanan publik yang baik. Anggaran belanja pembangunan yang besar mestinya bisa mendorong pelayanan yang lebih baik. Tapi karena tidak dilaksanakan dengan benar atau anggarannya dikorupsi maka pelayanan publik menjadi tidak maksimal.

pengawasan. Sebab lokus korupsi tidak pernah berubah. Hanya berkutat di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Mestinya pemerintah bisa mengantisipasi sejak awal agar tidak terjadi kasus korupsi di sektor ini. Dalam hal inilah pemerintah perlu meng-update pola pengawasan. Selain menggunakan pendekatan pelayanan serba elektronik, juga harus ada penguatan pengawasan di internal pemerintah. “Harus ada desain kebijakan yang terus di-update setiap tahun, agar bisa meminimalisasi praktik korupsi,a�? ujarnya.

Ia juga berharap DPRD lebih berperan, melakukan pengawasan secara maksimal. Mereka harus memaksimalkan fungsi yang melekat pada lembaga tersebut. Dengan demikian, publik juga memiliki ruang untuk kontrol pengawasan melalui lembaga-lembaga tersebut.

Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Somasi NTB Abdul Kasim menambahkan, dari hasil riset ini, ada beberapa rekomendasi yang diberikan. Diantaranya, karena jumlah Aparatur Sipil Negara. (ASN) cukup dominan dalam kasus korupsi, maka salah satu yang harus diperhatikan penegak hukum adalah mengurangi disparitas putusan untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 16,1 miliar, aparat penegak hukum harus menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan penyitaan terhadap harta terdakwa kasus korupsi yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan majelis hakim didominasi kategori ringan dan sedang. Fakta ini menunjukkan semangat pemberantasan korupsi di NTB harus lebih ditingkatkan. a�?Selain itu, perlu adanya penguatan kelompok masyarakat sebagai alat kontrol peroses penyelenggaraan negara,a�? sarannya. (ili/r7)

 

 

 

 

 

 

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost