Headline Sumbawa

Cabut Izin Investor Abal-Abal !

TALIWANG a�� Pemerintah Kabupaten SumbawaA�Barat (KSB) akan mengevaluasi sejumlah izin investasi. Baik ituA� Penanaman Modal DalamA� Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal AsingA� (PMA). Sejauh ini, terdapat puluhan perusahaanA� pemegangA� izinA� tidak serius melaksanakan kegiatan investasiA� sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Terutama kegiatan investasi sektor pertambangan yang jalan di tempat.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu SatuA� Pintu Hajamuddin mengatakan berdasarkan hasilA� evaluasi, ditemukanA�A� sejumlah perusahaan pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sesuai izin yang diperoleh. Hal itulahA� yang akan menjadi dasar Pemda KSBA�mencabut izin investasi sejumlah perusahaan. Karena jika Pemda KSB menunggu perusahaan pemilik izin melaksanakan kegiatan investasi sesuai izin yang dimiliki akan menghambat perkembangan investasi di KSB.

Di bagian lain, Pemda A�KSB terus mengenjot setiap perusahaan atau investor segera merealisasikan rencana investasi. TidakA� sepertiA� perusahaanA� pemegang izinA� investasi saat ini yang tidak kunjung merealisasikan rencana investasi.

a�?a��KamiA� tidak mau lagi lama-lama mengunggu perusahaanA� melaksanakn kegiatan. Kalau tidak adaA� perkembangan kegiatan investasi langsung kita cabut. Percuma banyakA� kita keluarkan izin, kalau realisasinya nol besar,a��a�� tandasnya.

TerlebihA� izin investasi sektor pertambangan,A� dalam waktu dekat ini akanA� dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi NTB. Kalau tidak ada kegiatan izin-nya dicabut. Seperti hal-nya PT Sumbawa Barat Bangkit Sejahtera (SBBS), informasinyaA� izin usahaA� pertambangan (IUP) yang dimiliki sekitar belasan tahun lalu, akan dikembalikan ke daerah.A� Karena terkendalaA� pengurusan izin pinjam pakai lahan.

a�?a��Sebagian besar lokasinya berda dalam kawasan hutan lindung. Akibatnya, perusahaan tidak sanggup lagi mengurus proses perizinan izin pinjam pakai lahanA� ke pemerintah pusat,a��a�� katanya.

Selain itu, PTA� Eco Solution Lombok (ESL) bergerak sektor pariwisata, hingga saat ini belum bisa melaksakanakan kegiatan investasi. Mereka masih terkendala izin Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan JangkaA� Panjang (RPHJP) dari pemerintah pusat. Hingga saat ini izin tesebut belum diterbitkanA� pemerintah pusat melaluiA� Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

A�a�?a��Kalau izin RPHJP keluar, perusahaan itu siap melaksanakan kegiatan investasi sesuai izin yang dimiliki,a��a�� ungkapnya.

Dikatakan,A� pengurusan kelengkapan izin kegiatan investasi besar prosesnya memakan waktu cukup lama. Namun, itu tergantung keseriusan perusahaan yang bersangkutan mengikuti proses investasi sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Dikatakan, mulai tahun 2017 pemerintah akan selektif mengeluarkan izin investasi. Tidak seperti beberapa tahun lalu, sebagian besar rencana investasi sejumlah perusahaan hanya pepesan kosong.

a�?a��Kalau investor yang telah mengantongi izin serius, dipastikan kegaitan investasi pasti berjalan dengan baik,a��a�� tambahnya. (is/r4)

Related posts

Siswa SDN Model Mataram Sumbang Tiga Medali

Iklan Lombok Post

Komunitas Bergerak Bersihkan Sampah Geopark Rinjani, Pemerintah Kapan?

Redaksi Lombok post

Pemkab Tunda Ngutang di PIP

Redaksi Lombok post