Lombok Post
Metropolis

Jalur BRT Akan Dievaluasi Lagi

Kepala Dishub NTB Lalu Bayu Windya SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�-Dinas Perhubungan NTB memberikan beberapa solusi terhadap polemik antara sopir bemo kuning dengan Bus Rapid Transit (BRT). Diantaranya, pemprov akan memberlakukan kebijakan yang lebih berpihak terhadap keberadaan angkutan kota. Diantaranya dengan memperluas jalur trayek. a�?Pengurusan izin-izinnya akan dipermudah,a�? kata Kepala Dishub NTB Lalu Bayu Windya, kemarin (17/1).

Selain itu, pihaknya menyarankan agar para sopir bemo kuning membuat sebuah koperasi sebagai wadah bersama. Sehingga ketika ada masalah mudah mereka atasi. Misalnya, ketika akan melakukan pinjaman ke bank, tentu akses akan lebih mudah. Termasuk saat ingin menyampaikan keberatan seperti dalam kasus BRT, mereka bisa menyampaikan melalui lembaga secara resmi. Tidak lagi main hadang di tengah jalan, apalagi sampai ada bentrok fisik menurutnya sangat tidak pantas. Sebab mereka sama-sama sopir yang sedang mencari nafkah. a�?Sangat ingatkan jangan coba-coba main fisik, awas,a�? tegas Bayu.

Mengenai etika berkendara, Dishub juga sudah mengatur. Bila terjadi masalah di lapangan, semua sopir tidak boleh membuat keributan apalagi sampai berkelahi. Pihaknya tidak segan-segan akan menindak tegas bila itu terjadi. Mereka disarankan menyelesaikan masalah dengan dewasa. Karena ada lembaga tempat mereka melapor atau mengadu. Mekanisme itulah yang harus dipakai.

Dishub juga memberikan peluang bagi para sopir bemo, bila ingin menjadi sopir BRT. Mereka bisa pindah dengan cara melamar ke Perum Damri.A� a�?Silakan melamar mereka diberikan peluang kok,a�? ujar Bayu.

Terkait hal ini, pemprov telah memanggil para sopir angkutan kota beberapa waktu lalu, termasuk pengelola BRT.A� Mereka diberikan jalan tengah agar sama-sama menguntungkan.

Selain mengatur bemo kuning, Dishub juga akan mengevaluasi jalur yang dilalui BRT. Mana yang merupakan pangkalan bemo kuning mereka tidak boleh berhenti di sana. Intinya BRT dibuat tidak mengganggu trayek bemo kuning. Sebab bagaimana pun semua harus jalan, tidak boleh ada yang ditutup. BRT dan bemo kuning wajib tetap beroperasi. a�?Karena ini merupakan sebuah tuntutan bagi masyarakat ke depan. Pangsa pasar juga berbeda,a�? ujarnya.

Ia menargetkan, BRT beroperasi secepatnya dalam bulan ini. Subsidi yang diberikan dari Pemprov berupa bantuan keuangan kepada PemkotA� Mataram yang diperuntukan untuk operasional Damri, nilainya Rp 500 juta. Subsidi ini diberikan agar ongkos pengguna BRT bisa ditekan, sebab kalau mengikuti tarif swasta nilainya akan sangat mahal. (ili/r7)

Berita Lainnya

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost