Lombok Post
Metropolis

Mohan Akan Panggil Tim Revisi

KERJA SIANG BOLONG: Seorang petani tengah memeriksa sawahnya yang terletak di jalan Lingkar Selatan, Mataram, Senin (16/1). Kawasan pertanian Lingkar Selatan jadi salah satu kawasan yang kabarnya “dihalalkan” untuk alih fungsi lahan. Ivan/Lombok Post

MATARAM – Tiga kali pembahasan Revisi Perda RTRW yang gagal, membuat Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana berencana memanggil tim revisi dari Pemkot Mataram. Ia ingin menanyakan, persoalan yang membuat Tim sampai gagal paham sampai tiga kali.

Terutama merespons, permintaan Panita Khusus (Pansus) yang meminta materi Peninjauan Kembali (PK) sebagai jembatan masuk melakukan revisi. “Iya nanti saya akan panggil timnya,a�? kata Mohan.

Namun, ia masih melihat persoalan ini belum pantas untuk ditertawakan. Sebab bagaimanapun tiga kali agenda pertemuan, pertemuan tidak menghasilkan apapun alias nihil. Sebab belum adanya kejelasan teknis persoalannya apa.

“Nggaklah, saya fikir mereka adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya,a�? jawab Mohan.

Permintaan materi PK memang dinilainya bagian dari administrasi proses revisi yang harus dipenuhi. Mohan juga masih enggan menanggapi, keharusan mencantumkan perubahan atas perda nomor 12 tahun 2011, tentang RTRW Kota Mataram tahu 2011-1031, apakah di bawah 20 persen atau di atasnya.

Seperti dijelaskan, kejelasan materi perubahan mencakup 20 pesen atau lebih, sangat menentukan apakah perda akan direvisi atau malah harus dibuat perda yang baru. “Kalau di atas ya (Perda baru),a�? kata Ketua Pansus HM Noer H Ibrahim.

Noer menegaskan pentingnya mengikuti tahapan-tahapan yang telah digariskan. Sesuai dengan aturan yang ada jika ingin melakukan revisi terhadap perda RTRW. Jika tidak ingin persoalan revisi ini nantinya malah menimbulkan ekses yang lebih besar. Salah satunya ia mengingatkan, adanya keterlibatan KPK disini yang ikut mengawasi jalannya revisi.

a�?Ini kata Kemeterian Pertanian, bukannya menakut-nakuti ya. Tapi kita memang diminta melakukan sesuatu sesuai prosedur,a�? tegasnya.

Sebenarnya Pemerintah Provinsi NTB dalam penegasan akan kewajiban mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sudah memberikan ambang batas yang cukup jelas bagi Kota yakni harus menyisakan 1700 hektare (ha). Sedangkan, setelah revisi LP2B kota, masih ada persediaan lahan 1800 ha.

a�?Tapi kalau mengacu data di Kementan, itu lahan yang terdata di kota ada 2.100 ha lebih. Ini jadi sorotan KPK loh, dengan penyusutan menjadi 1.800 ha,a�? peringatnya. (zad/r5)

 

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost