Lombok Post
Headline Metropolis

Pemprov Jangan Cuek Dong!

GUNUNGAN SAMPAH: Seorang pemulung tampak mengais sampah yang tinggi menjulang di salah satu sudut TPA Kebon Kongok, Lombok Barat, kemarin (17/1). Ivan/Lombok Post

MATARAMA�– Tak ingin masalah Tempat Pembuangan Akgir (TPA) Kebon Kongok berlarut-larut, Pemkot Mataram mulai membuka komunikasi dengan Pemprov NTB. Mencegah isu terus menggelinding, pemkot akhirnya mengadu sekaligus meminta bantuan langsung Pemprov NTB.

“Saya sudah utarakan masalah ini ke provinsi,a�? kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.

Kendati menghadiri acara yang berbeda, momentum bertemunya pemprov dan pemkot dimanfaatkan betul olehnya. Dia berharap masalah TPA Kebon Kongok bisa segera teratasi.

Menjadikan TPA Regional menurutnya satu solusi paling ideal yang patut dicoba. “Supaya sekat teritori Lobar dan Mataram bisa teratasi,a�? katanya.

Bagi Mataram, persoalan sampah memang sangat mendesak. Keberadaan Kebon Kongok, kendati berada di Lombok Barat sangat vital perannya.

Bayangkan bila TPA itu ditutup karena satu dan lain hal, Mataram lah yang akan kelimpungan. Tak ada alternatif pembuangan lain atas bertruk-truk sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Pola 3R untuk mengurangi hasil sampah, ditambah pengolahan menjadi pupuk terbukti belum banyak mengurangi volume sampah yang dihasilkan. “Supaya urusan sampah tak terus-terusan, kita perlu bantuan provinsi,a�? sambungnya.

Lantas bagaimana tanggapan pemprov pasca keinginan itu disampaikannya? Hingga kini Mohan belum mengetahuinya.

Selain karena belum ada jawaban resmi, penyampaian masalah tersebut juga baru diutarakan langsung dua hari lalu. Yang bisa dilakukan saat ini hanyalah menunggu.

Sembari itu, TPA Kebon Kongok yang sudah usai masa kerja sama penggunaannya 3 Januari lalu masih terus dipergunakan hingga kini. Sampah-sampah Mataram masih tetap dibuang di tanah yang sebagian merupakan milik Pemkot Mataram itu.

“Sudah kita komunikasi lisan supaya bisa (terus pakai, Red),a�? katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Terkait dugaan kelalaian Pemkot Mataram yang membiarkan masa berlaku habis dan tak kunjung diperpanjang, Mohan mengatakan tak selalu mengikuti perkembangan itu.

Mohan tak tahu pasti mengapa Dinas Kebersihan Mataram yang dulu menjadi pimpinan dalam urusan sampah bisa adem ayem jelang kontrak berakhir. Boleh jadi hal itu salah satunya disebabkan ketiadaan kepala definitif selama beberapa bulan pada akhir tahun lalu, bahkan sampai saat ini. Padahal berulang kali DPRD Kota Mataram mengingatkan hal tesebut dalam rapat-rapat yang diagendakan.

“Sangat sering kita ingatkan,a�? kata Anggota DPRD Kota Mataram Ismul Diyasa Hidayat.

Ketiadaan kepala di SKPD yang kini sudah dilebur dalam Dinas Lingkungan Hidup (LH) Mataram tersebut diakui pula berdampak pada penanganan sampah secara keseluruhan. a�?Kebersihan juga terganggu,a�? katanya. Mohan pun tak membantah kondisi saat ini.

Terkait posisi yang segera diisi, Mohan mengharap ada sosok tepat yang bisa memimpin LH. Dalam bayangannya, sang kepala dinas harus siap terjun ke lapangan. Dengan kemampuan menejerial yang baik, ia berharap baik sampah maupun SDM di sana bisa dibenahi perlahan masalah-masalahnya.

Yang tak kalah penting, sosok yang nantinya memimpin LH haruslah inovatif. a�?Saya yakin orang seperti itu ada, yang merasa mampu, silakan saja daftar,a�? ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram I Gede Wiska, bahkan tegas mendorong Pemkot sebaiknya segera memperbarui nota kerja sama.

“Jangan sampai kejadiannya seperti dulu lagi,a�? kata Wiska, mengingatkan peristiwa yang pernah terjadi di masa kepemimpinan Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani.

Saat itu seperti diketahui, sejumlah orang memblokade akses jalan menuju TPA Kebon Kongok. Terakhir, aksi juga terpantau dilakukan warga Lelede, Banyumulek, Lombok Barat pada tanggal 22 September 2016 lalu.

Tuntutan warga pun sama. Yakni perbaikan ases jalan di tempat itu yang kerap diguanakan mobil pengangkut sampah. Terutama dari Kota Mataram.

a�?Saran kami sebaiknya memang pemkot harus segera jalin komunikasi dengan Pemkab Lobar,a�? terangnya.

Sejauh ini, sejak dinyatakan berakhir tanggal 3 Januari 2017 lalu, belum ada aksi-aksi mengkhawatirkan. Terutama dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari berakhirnya masa kerjasama penggunaan TPA Kebon Kongok. Seperti diketahui, TPA itu memang milik Pemkot Mataram.

Hanya saja, karena TPA dan akses jalan menunju ke tempat itu berada di wilayah Lombok Barat, sebagai kompensasi atas penggunaan fasilitas jalan, Pemkot Mataram pun membuka ruang Pemkab Lobar ikut membuang sampah di tempat itu.

a�?Persoalan sampah ini sangat krusial. Kita bisa lihat dampak akibat penutupan jalan waktu itu cukup membuat pemerintah kesulitan mengatasinya. Jadi, sebaiknya harus ada solusi atas berakhirnya kerjasama itu,a�? tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, sejak berakirnya kontrak kerjasama itu, ia sudah membangun komunikasi dengan Sekda Lombok Barat. Kaitannya dengan rencana menjadikan TPA Kebon Kongoq menjadi TPA Regional.

“Saya juga sudah minta bantuan Satker PLP Provinsi untuk membantu proses percepatannya,a�? jawab Martawang.

Ia berkeyakinan, persoalan ini bisa selesai. Apalagi Pemprov NTB sudah terlihat komitmennya untuk menuntaskan persoalan sampah di dua tempat. Baik itu Kota Mataram dan Lombok Barat. Menanggapi saran dari Dewan, terkait perpanjangan kontrak kerja sama yang sudah berakhir ia menanggapi positif.

“Pasti dong (diperpanjang), (tapi) lebih jauh (tujuannya) untuk regionalisasi itu,a�? tandasnya. (yuk/zad/r5)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost