Lombok Post
Sumbawa

Saksi PNPM Badas Kembali Dipanggil

SAKSI : Para saksi kasus PNPM Labuhan Badas yang dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa, kemarin(17/1). RANDY/RADAR SUMBAWA

SUMBAWAA�– Kasus dugaan korupsi pada PNPM Labuhan Badas terus diproses oleh aparat Kejaksaan Negeri Sumbawa. Kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap 36 orang saksi dalam kasus tersebut.

Menurut informasi, pemeriksaan tersebut merupakan Operasi Inteljen oleh Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Sumbawa. Sebenarnya 36 orang saksi dijadwalkan memberikan keterangan. Tapi hanya limaA� orang yang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan seputar proses program PNPM di Kecamatan Labuhan Badas.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumbawa Erwin Indrapraja yang dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Para saksi yang dipanggil ini adalah para ketua kelompok. Erwin mengatakan perkara ini sebenarnya pernah diusut, tapi belum terselesaikan. Hanya saja belum semua yang dipanggil memenuhi panggilan. Dia mengimbau kepada para pihak yang berkaitan dengan program yang digulirkan tahun 2013 hingga 2014 tersebut agar hadir memenuhi panggilan. Kemudian memberikan keterangan kepada kejaksaan.

”Kami harapkan UPK PNPM ini hadir untuk bekerjasama supaya bisa membantu kita untuk meluruskan kebenaran materil semuanya. Selama ini tim sebelumnya belum mengungkap kerugian negaranya. Mereka sebenarnya sudah pernah dipanggil tim sebelumnya, kita panggil kembali,” ujar Erwin.

Menurutnya, karena belum ditemukan kerugian negara, inilah upaya pihaknya untuk mengetahui di mana letak kerugian negara dalam program senilai Rp 1 miliar tersebut. Dengan cara memecah-mecah proses pengungkapan.

Adapun permasalahan dalam perkara ada yang membayar tapi tidak disetorkan ke UPK. Dengan adanya hal ini diharapkan cepat menyelesaikan tunggakan. Agar diketahui adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negaranya.

”Kalau sudah terpenui unsur A�perbutan melawan hukum dan kerugian negaranya barulah akan dilimpahkan ke penyidik,” katanya.

Erwin menegaskan, memang ada indikasi penyimpangan dalam kasus ini. Karena itu pihaknya mencari lebih selektif letak perbuatan melawan hukum dan kerugian negaranya. Dengan cara terus melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Termasuk saksi yang tidak datang dalam pemanggilan kemarin (17/1).

”Pokoknya secepatnya harus selesai. Yang hadir ini hanya para ketua Kelompok lima orang,” tukasnya.

Kasus ini terkait program PNPM Kecamatan Labuhan Badas kurun waktu 2013 hingga 2014. Menurut informasi, dana pinjaman kelompok yang disetorkan kepada pengelola PNPM dengan cara mencicil diduga tidak disetorkan ke kas umum PNPM.

Dalam program ini, dana PNPM digelontorkan kepada 64 kelompok yang tersebar di tiga desa kecamatan setempat. Negara diduga dirugikan paling sedikit sekitar Rp 150 juta. (run/r4)

Berita Lainnya

Dana Bantuan Korban Gempa Cair Pekan Ini

Redaksi LombokPost

Perpustakaan Cempi Jaya Banggakan Dompu

Redaksi LombokPost

Minyak Sumbawa Sangat Layak Menasional

Redaksi LombokPost

Puluhan Lampu Terpasang, Kota Bima Semakin Terang

Redaksi LombokPost

KPU Dompu Publikasikan Daftar Caleg Sementara

Redaksi LombokPost

Pelayanan RSUD Sumbawa Mulai Dibenahi

Jalan Teladan-Kelawis dan Batu Rotok Tuntas

Berkas SMKN Lunyuk Dikirim ke Kejaksaan

Istri Jadi TKW, GT Hamili Anak Kandungnya