Lombok Post
Headline Praya

Mantan Kades Janapria Diperiksa

MENGECEK DOKUMEN: Tim dari Inspektorat Lombok Tengah saat melakukan pengecekan dokumen tanah pecatu Desa Janapria, kemarin (18/1). dedi/Lombok Post

PRAYA – Pengecekan dokumen dan audit investigasi terhadap keberadaan tanah pecatu di Desa Janapria Lombok Tengah (Loteng), mulai digelar. Empat orang tim dari Inspektorat, turun melakukan tugasnya. Mereka mengumpulkan barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.

a�?Ini kali pertamanya, kami turun. Tahap awal, kami melakukan penelurusan dokumen tanah dulu,a�? kata wakil penanggungjawab tim Inspektorat Loteng Amrullah, kemarin (18/1) usai memeriksa aparatur pemerintah desa setempat.

Dari hasil introgasi, kata Amrullah total luas tanah pecatu di Desa Janapria mencapai 12,2 hektare (ha). 4,21 ha diantaranya sudah menjadi milik pribadi desa.Selain itu, ada juga beberapa lahan, yang dialihfungsikan, sebagai lapangan sepakbola, pemukiman warga, pasar tradisional dan lainnya.

a�?Kedatangan kami ini, sebatas mengecek dan mengumpulkan dokumen saja. Setelah itu, baru kita kerjakan tahapan lain-lainnya,a�? kata Amrullah.

Langkah itu, kata Amrullah berdasarkan surat tugas dan perintah Inspektur Inspektorat Lalu Aswatara, selaku ketua tim penanggungjawab. Menurut jadwal, begitu dokumen dianggap lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan, maka Inspektorat akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

Mereka yang diperiksa, terdiri dari mantan kepala desa (Kades), mantan kepala dusun (Kadus) dan aparatur desa yang menjabat saat ini. Tanpa terkecuali, warga yang mengklaim. Deadlinenya, harus selesai sebelum 31 Januari ini. Namun bisa diperpanjang, tergantung situasi dilapangan.

Kalau sudah clear and clean, tambah Amrullah Inspektorat akan mengeluarkan rekomendasi agar, pemerintah desa segera mengajukan penerbitan sertifikat tanah pecatu, ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tidak boleh dibiarkan kosong begitu saja, tanpa dokumen hukum. a�?Kasus sengketa tanah pecatu ini, harus menjadi pelajaran bagi desa-desa lainnya,a�? seru Amrullah.

Sementara itu, Kades Janapria Muhammad Nasir mengatakan, siap melakukan perlawanan hukum, terhadap mereka yang mengklaim tahan pecatu yang dimaksud. Landasan yuridisnya yaitu, surat bupati Nomor 143/168/02, tertanggal 29 Agustus 1995. a�?Saya akan laporkan ke polisi,a�? ancam Nasir.

Dalam dokumen itu, tekannya siapa pun yang melakukan kebijakan tukar guling, maka luas lahannya harus sesuai. Sebaliknya, jika diperjual belikan, maka dananya wajib masuk kas pemerintah desa. a�?Dari pada menjadi masalah, kami minta aset tanah milik pemerintah desa dikembalikan sajalah,a�? harap Nasir.

Selain itu, ia juga meminta agar Pemkab mempercepat penyelesaian sengketa tanah pecatu desanya. Jika tidak, dikhawatirkan akan memicuA� konflik sosial di kemudian hari. a�?Jangan sampai, kami perang bersaudara,a�? kata Nasir.(dss/r2)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost