Lombok Post
Metropolis

Tuak Masih Ada, Pemerintah Diam Saja

SEPERTI CAFE: Pedagang tuak di Karang Medain, Kota Mataram membuat bar untuk melayani pembelinya. Ivan/Lombok Post

MATARAM – Setelah pemberian kompensasi pada 21 kelompok pedagang tuak di Mataram akhir tahun lalu, belum terlihat tanda-tanda penghentian usaha minuman haram tersebut.

Di berbagai tempat, penjualan tuak masih dilakukan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. a�?Setelah dibagikan ini (uang, Red) jualan tuaknya harus berhenti,a�? kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, kala itu.

Saat pemberian kompensasi Desember 2016 lalu, 185 pedagang di 13 kelurahan sudah diberi batas waktu. Dengan uang yang mencapai Rp 320 juta tersebut, mereka harus mengubah jenis usahanya.

Kompensasi yang diberikan merupakan modal awal pedagang tuak memulai usaha baru yang tak dilarang secara aturan. Kala itu, dijelaskan banyak pilihan usaha yang bisa di coba. Misalnya membuat kios kelontong yang menjual aneka sembako. Atau kedai kecil di lokasi berjualan terdahulu dengan menyajikan aneka minuman dan makanan ringan.

Sayangnya hingga kini pedagang tuak masih bertebaran di berbagai sudut Mataram. Alih-alih memulai usaha baru, uang kompensasi yang diberikan ditengarai dipakai untuk membesarkan usaha dagang tuaknya.

Lombok Post yang coba berkeliling ke sejumlah tempat mendapati pedagang ada di beberapa wilayah, seperti Karang Medain, Karang Baru, Pagesangan, dan Karang Jasi. Tak pernah sekalipun razia dilakukan terhadap mereka, pasca kompensasi diberikan.

Ancaman yang sempat diberikan Satpol PP Kota Mataram nyatanya belum dilakukan saat ini. a�?Kalau masih berjualan tuak, tentu akan kami tindak,a�? kata Kasatpol PP Kota Mataram Chairul Anwar sesaat setelah kompensasi diberikan.

Asisten I Bidang Pemerintahan kala itu ditunjuk Pemkot Mataram sebagai ketua pengawas pembina minol. Sayangnya setelah mutasi akhir tahun dari HL Indra Bangsawan ke Lalu Martawang, belum ada tindak lanjut hingga saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Mataram H effendi Eko Saswito mengatakan masalah tuak yang masih diperjualbelikan sudah sampai ke telinganya. Dalam rapat khusus kemarin, dia dan Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana langsung menekankan penyelesaian masalah itu.

“Memang tak boleh dibiarkan,a�? kata Eko.

Kendati saat ini pemerintah terkesan adem ayem, dia berjanji tak akan tinggal diam. Pemkot Mataram lanjutnya tak akan lagi mentolerir perdagangan tuak di daerah ini.

Selain menyalahi aturan, Mataram yang sudah mentasbihkan diri sebagai kota religius juga tak lagi bisa menerima keberadaan tuak. “Mereka sudah dikompensasi juga, harusnya tak ada lagi,a�? tutup Eko. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost