Lombok Post
NASIONAL

MUI Berharap Istibsyaroh Mundur

JAKARTA a�� Selangkah lagi Istibsyaroh masuk jajaran pengurus MUI pusat. Rencananya ia menduduki posisi Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga menggantikan Marwah Daud Ibrahim yang mengundurkan diri. Namun, rencana a��a��promosia��a�� itu buyar, lantaran dinilai melanggar sikap MUI setelah berkunjung sekaligus bertemu Presiden Israel Reuven Rivlin Rabu (18/1).

Ketua MUI Zainut Tauhid Saa��adi menuturkan surat keputusan (SK) resmi mengangkat Istibsyaroh untuk menjadi pengurus MUI pusat belum keluar. Setelah kejadian yang menghebohkan publik itu muncul, tentu MUI pusat akan mengevaluasinya.

a��a��Saya pastikan ibu Istibsyaroh ke Israel itu bukan atas nama MUI. Beliau juga tanpa izin atau pemberitahuan ke MUI,a��a�� jelasnya di Jakarta kemarin (20/1). Meskipun begitu MUI pusat akan memanggil Istibsyaroh untuk meminta klarifikasi atau tabayyun. Rencananya awal pekan depan guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya itu akan dipanggil ke kantor MUI pusat.

Zainut menjelaskan pimpinan MUI sangat menyesalkan kunjungan tersebut. Sebab Istibsyaroh yang menjabat sebagai Dewan Pakar MUI Jawa Timur dinilai telah menyalahi kebijakan organisasi. Sebab, MUI melarang semua pengurusnya untuk berkunjung ke negara zionis dengan alasan apapun.

Ketua MUI Muhyidin Junaidi juga menyampaikan kekecewaan atas kunjungan Istibsyaroh ke Israel. Sebab, sampai saat ini MUI memandang Israel adalah penjajah di muka bumi. Selain itu Israel dinilai negatif karena tidak bersedia kooperatif atas resolusi-resolusi damai keluaran PBB.

Muhyidin mengatakan atas kejadian ini, pasti menimbulkan respon pro dan kontra di masyarakat. Atas dasar itu, Muhyidin berharap Istibsyaroh untuk mengundurkan diri dari MUI. a��a��Supaya dapat mengurangi prokontra di publik,a��a�� tandasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, dia belum mendengar informasi tentang kunjungan Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI ke Israel. Dia menjelaskan, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, bukan berarti tidak ada WNI yang boleh memasuki negara tersebut.

Menurut JK, dalam konteks diplomatik, yang tidak boleh saling mengunjungi adalah pejabat negara. Tapi, kalau yang berkunjung adalah warga biasa sudah banyak contohnya setiap tahun. Selama ini, cukup banyak masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Israel setiap tahunnya.

Teman-teman Kristen berziarah ke situ, yang Islam pergi ke Masjidil Aqsa. Itu rutin,a��a�� terangnya di kantor Wapres kemarin (20/1). Itu menunjukkan bahwa yang dilarang masuk ke Israel adalah para pejabat, karena bagaimanapun pejabat merupakan representasi negara.

Hampir tidak ada pejabat Indonesia yang berkunjung ke Israel saat masih memegang jabatannya. Berdasarkan data Jawa Pos, salah satu yang pernah berkunjung ke Israel saat menjadi pejabat adalah Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid. JK pun mengakui pernah berkunjung ke Israel. a��a��Saya pernah ke sana (Israel), tapi dalam posisi bukan pejabat,a��a�� tambah mantan Menko Kesra itu.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan kunjungan pengurus MUI ke Israel. Seharusnya kunjungan itu tidak dilakukan, karena hal itu sangat prinsipil.A� Menurut dia, yang perlu dipahami para tokoh-tokoh adalah Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai saat ini, Indonesia tidak mengakui Negara Israel. Sebab, mereka menjajah Palestina. “Kami tidak menerima Israel,” ucap dia saat ditemui di gedung Parlemen kemarin (20/1).

Jika ada orang yang menunjukkan dan membangga-banggakan kunjungan ke Israel, hal itu sama saja dengan menghina para pendiri bangsa, menghina Bung Karno, dan menghina amanat pembukaan UUD 1945.

Kalau niatnya berwisata, maka mereka akan diam-diam saja dan tidak menemui pejabat Israel. Kenyataannya mereka bertemu Presiden Israel. Hal itu sama saja mereka mengakui Israel. “Niatnya memang mau mengakui negara yang tidak kita akui,” terang dia.

Sebagai umat Islam, dia juga ingin berkunjung ke Masjidil Aqsa. Tapi untuk berkunjung ke tempat suci itu, paspor pengunjung harus dicap oleh otoritas Israel. Tentu, katanya, dia tidak mau paspornya dicap negara yang tidak diakui. Negara yang selama ini menjadi penjajah Negara Palestina. Menurutnya, Israel terus berupaya melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang menentang. “Lobi-lobi terus dilakukan,” jelas legislator asal Sumbawa, NTB itu.

Lukman Edy, anggota DPR dari Fraksi PKB menyatakan, kunjungan yang dilakukan Prof Istibsyaroh bersama rombongannya itu merupakan wisata. “Secara pribadi, bukan atas nama organisasi. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan,” terang dia. Mungkin Istibsyaroh mempunyai kenalan dengan di sana, sehingga bisa bertemu pejabat Israel.

Menurut dia, dalam rombongan itu juga ada peneliti tentang Israel. Jadi kedatangannya untuk mengetahui secara mendalam tentang negara tersebut. Mereka juga ingin melakukan penelitian.

Lawatan salah seorang pejabat Majelis Ulama Indonesia ke Israel mendapat respon keras. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almsyhari mengkritik sikap KetuaA�Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Istibsyaroh, atas keputusanya bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin itu.

Hal tersebut disampaikan Abdul Kharis, mengomentari beredarnya foto pertemuan Istibsyaroh dengan Rivlin di dunia maya. Dia menyatakan, sebagai salah satu pejabat MUI, jangan sampai kunjungan itu mengganggu politik luar negeri yang diterapkan pemerintah RI. Dalam hal ini, Indonesia adalah salah satu negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dari jajahan zionis Israel.

“Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat. Kita juga tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel,” kata Abdul Kharis.

Menurut dia, poin itu merupakan keputusan dari KTT luar biasa Organisasi Konferensi Islam yang diikuti Indonesia tahun lalu. Karena itu apa yang dilakukan oleh pejabat MUI tersebut bisa mengganggu arah dan kebijakan luar negeri Indonesia.

“Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya nggak habis pikir, ini pengurus majelis ulama yang nota bene merupakan panutan umat Islam malah ke Israel,” kata legislator Partai Keadilan Sejahtera itu.

Abdul Kharis mendesak agar pimpinan MUI bisa mengambil langkah-langkah. Dia mendorong agar ada sanksi yang diberikan kepada Istibsyaroh, agar kejadian yang sama tidak terulang di masa depan. “Soal sanksi saya serahkan kepada MUI sesuai mekanisme yang ada di lembaga tersebut,” tandasnya. (wan/byu/lum/bay/JPG/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post