Lombok Post
Sudut Pandang

Negeri Para Penyandera

sudut pandang

SYARAT sesuatu dikategorikan sebagai peristiwa penyanderaan bila ada yang ditawan (sandera), ada yang menyandera (penyandera), dan ada syarat yang harus dipenuhi atau tuntutan penyandera.

Meski praktek penyanderaan lazim dikenal dalam dunia kriminal lintasnegara, tetapi bukan berarti bahwa tiga esensi penyanderaan yang disebut di atas tidak ditemukan dalam praktik kehidupan lainnya. Dalam kehidupan politik misalnya begitu mudah ditemukan fenomena penyanderaan di tengah hiruk pikuk rivalitas yang menyertaiA� kehidupan sosial politik akhir-akhir ini.

Terminologi penyanderaan dalam tulisan ini lebih dimaknai dalam konteks dan arena politik. Pada umumnya penyanderaan dialamatkan pada orang-orang yang terlibat (langsung atau tidak langsung) dalam kontestasi politik. Oleh karena itu tidak heran bila praktek penyanderaan semarak kala proses kontestasi politik seperti Pilkada sedang berlangsung.

Bisa dibayang betapa banyak penyanderaan berlangsung dalam pilkada serentak tahun ini, sehingga negeri ini menjadi tempat tumbuh suburnya para penyandera politik.

Penyanderaan politik acap kali bermotif dan bermaksud ganda; terkadang positif, tetapi seringkali negatif. Bila dimaknai secara positif, penyanderaan politik dapat dimaknai sebagai upaya awal membangun pemerintahan (birokrasi) yang bersih dengan melakukan scanning dini agar penguasa di daerah dapat memimpin tanpa beban hukum dan sosial apapun.

Namun, penyanderaan politik seringkali bermotif dan bermaksud negatif, karena diniatkan tidak untuk penegakan hukum tapi lebih untuk membangun citra negatif figur atau tokoh dengan harapan yang bersangkutan mendapat resistensi publik sehingga berujung pada kekalahannya dalam kontestasi politik.

Tidak salah bila setiap pasangan calon pemimpin daerah harus di-scanning terlebih dahulu agar diketahui tingkat kekebalannya terhadap persoalan hukum dan sosial lainnya. Idealnya, pemimpin daerah mesti steril dari persoalan hukum, tidak memiliki beban sosial masa lalu, dan berbagai ganjalan-ganjalan sejarah lainnya agar saat memimpin tidak dijadikan sebagai sasaran a�?tembaka�? bagi lawan politiknya atau rakyat yang dipimpinnya.

Kepala daerah dan wakilnya hanya akan bisa tenang membangun daerah bila tanpa gangguan masa lalu atau tersandera dengan persoalan hukum dan sosial lainnya. Oleh karena itu, melakukan penyanderaan politik sebelum bertugas jauh lebih bagus ketimbang dilakukan setelah pelantikan. Dalam konteks inilah penyanderaan politik pada calon kepala daerah dapat dimaklumi.

Di sisi lain, munculnya penyanderaan politik saat musim pilkada secara inplisit menyimpan niat buruk, sehingga motif penegakan hukum sukar diterima akal sehat. Bila benar untuk penegakan hukum, kenapa kasus yang sudah berlangsung lama harus dimunculkan ketika sang tokoh berkontestasi dalam pilkada?

Sulit dibantah bila upaya seperti ini dikatakan sebagai the real penyanderaan politik, dengan modus a�?menggereta�? politisi atau tokoh ke ranah hukum dengan maksud membangun opini tertentu untuk pencitraan buruk sehingga popularitas sang tokoh atau politisi terpuruk.

Korban penyanderaan akan terkuras waktunya untuk mengikuti proses hukum, kosentrasinya berkampanye terbagi dengan upaya klarifikasi kasusnya pada pers dan warga, hingga akhirnya yang bersangkutan terpuruk, pemilih resisten, dan suaranya anjlok saat hari pemilihan. Inilah target penyandera, dan tidak ada iktikad penegakan hukum di dalamnya. Yakinlah bahwa proses hukum akan pelan-pelan hilang seiring dengan kekalahan tersandera dalam pilkada.

Penyandera yang berada dalam lingkaran atau dukungan penguasa pasti diuntungkan karena mereka memiliki akses dan perlakuan istimewa. Meski idealnya penegak hukum harus steril dari intervensi siapapun, tetapi beberapa pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa hukum tidak sensitif dan tajam pada oknum yang bersalah tetapi pada siapa yang diinginkan bersalah. Dengan demikian tidak salah bila dikatakan bahwa tumbuh suburnya penyanderaan politik antara lain disebabkan oleh lemahnya hukum dan tidak adilnya penguasa.

Sandera politik tidak hanya dihajatkan untuk menggagalkan pasangan calon kepala daerah dalam kontestasi politik seperti pilkada, tetapi juga dijadikan senjata penekan kala kebijakan politik hendak dieksekusi. Penguasa bisa menyandera politisi seperti pimpinan parpol yang tidak sejalan atau tidak mensupport kebijakannya.

Penyanderaan bisa dilakukan dengan membongkar persoalan masa lalunya yang terkait dengan hukum. Cara ini dinilai efektif untuk membungkam sang politisi, atau menggajak yang bersangkutan ke pusaran (mendukung) kebijakan. Bila setiap politisi atau siapapun yang diperhadapkan dengan kenyataan ini pasti merespon secara pragmatis. Kenyamanan dan nama baik di mata publik lebih dipilih dari pada bertahan untuk melawan di kala amunisi dan senjata tidak ada.

Negara ini akan tetap menjadi tempat yang nyaman bagi para penyendera politik bila penegakan hukum masih pilih kasih. Bila hukum ditegakkan maka setiap perbuatan melawan hukum harus diselesaikan dan dituntaskan di masanya sehingga tidak sampai dijadikan sebagai alat penyanderaan tatkala oknum yang dituduh sedang mengikuti kontestasi politik.

Dalam konteks pilkada, penegakan hukum yang cepat tanpa pilih kasih dapat menjadi momentum untuk melakukan sterilisasi dini terhadap calon-calon kepala daerah yang bersih dan berintegritas, sehingga pilkada dan kontestasi politik lainnya tidak lagi dibisingkan dengan hiruk-pikuk penyanderaan politik seperti yang kebanyakan terjadi belakangan ini di beberapa daerah.

Penyanderaan politik di negeri ini bisa diminimalisir bila para penegak hukum benar-benar profesional, independen dan adil saat menangani perkara (termasuk pengaduan yang bermotif penyanderaan), sehingga tidak lagi ada kekhawatiran publik yang mengasumsikan bahwa aparat penegak hukum berpihak pada penguasa atau kelompok yang berada dalam lingkaran (dukungan) penguasa.

Tetapi tidak ada yang lebih efektif menghilangkan penyanderaan politik selain mendorong para politisi atau tokoh publik yang berniat menjadi pemimpin di level nasional atau daerah untuk berinvestasi perilaku baik agar tidak ada ruang bagi lawan politiknya untuk melakukan penyanderaan saat pilkada berlangsung. Semoga. (r8)

Berita Lainnya

Sudah Ikhlaskah Nonpribumi Berindonesia?

Redaksi Lombok Post

Universitas Islam Negeri (UIN) dan Spirit a�?DNAa�? Baru

Redaksi Lombok Post

Selamat Jalan Pengawal Budaya Mbojo

Redaksi Lombok post

Melawan Musuh Bangsa

Redaksi Lombok post

Media Sosial dan Ruang Publik

Redaksi Lombok post

Makna Simbolik Kunjungan Raja Salman

Redaksi Lombok post

Pendidikan Nirkekerasan

Redaksi Lombok post

Kasih Sayang yang Tidak Mengenal Hari

Redaksi Lombok post

Habib Rizieq: Antara Benci dan Rindu

Redaksi Lombok post