Lombok Post
Praya

Inspektorat Periksa Tanah Pecatu Desa Janapria

LAKUKAN PENGECEKAN: Tim Inspektorat Lombok Tengah didampingi aparatur Desa Janapria, saat melakukan pengecekan fisik tanah pecatu Desa Janapria, kemarin (24/1). dedi/Lombok Post

PRAYA – Tim Inspektorat Lombok Tengah (Loteng), kembali turun ke Desa Janapria. Kali ini, mereka melakukan pengecekan fisik tanah pecatu desa yang tersebar di beberapa titik. Kesimpulannya, aset milik pemerintah desa itu, bermasalah.

a�?Karena ternyata, ada kebijakan tukar guling tanah pecatu, yang tidak sesuai luasannya. Begitu pula jual beli,a�? sesal Kepala Desa (Kades) Janapria Muhammad Nasir pada Lombok Post, kemarin (24/1).

Itu diketahui, kata Nasir saat dirinya, didampingi 32 kepala dusun (Kadus) bersama Tim Inspektorat, melakukan penyisiran. Temuan pertama, adalah tanah pecatu desa yang berada di Dusun Perek Timur Desa Janapria seluas 80 are. Kenyataannya lahan tersebut sudah ditukar gulingkan oleh aparatur pemerintah desa sebelumnya dengan lahan 40 are di Desa Sabe.

Parahnya lagi, tambah Nasir tanah pecatu yang beralih fungsi menjadi pasar tradisional, ternyata memiliki dokumen pipil dan sertifikat, atas nama perseorangan. Dengan begitu, ada perjanjian hukum yang dilanggar pihak-pihak terkait, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat bupati Nomor 143/168/02, tertanggal 29 Agustus 1995.

A�A�A�A�A�A�A� a�?Kalau sudah begini ceritanya, lebih baik kami menempuh jalur hukum saja. Kecuali, Inspektorat mengeluarkan rekomendasi tegas,a�? kata Nasir.

Rekomendasi yang dimaksud, terang Nasir siapa pun yang telah menguasai tanah pecatu, baik atas nama perseorangan maupun kelompok masyarakat, maka wajib mengembalikan aset itu kepada pemerintah desa secara utuh. Karena, total luas tanah pecatu tercatat 12,2 hektare (ha).

a�?Itu saja permintaan kami yang terakhir,a�? harapnya.

Persoalan sengketa tanah pecatu desa, tekan Nasir harus diselesaikan tahun ini juga, tidak boleh berlarut-larut. a�?Intinya, kami minta Inspektorat serius, tegas dan berani bersikap,a�? sambung salah satu pemuda desa setempat Hamzan.

Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, saran Hamzan sebaiknya Inspektorat membeberkannya saja. Dengan begitu, masyarakat tahu, siapa di balik sengketa tanah pecatu tersebut. a�?Kami pun siap mengawal untuk melaporkan pelanggaran itu ke Polres,a�? ancamnya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost