Lombok Post
Headline Praya

Kemendagri Angkat Tangan

DATA BPS: Salah satu staf Asisten I Setda Lombok Tengah saat menunjukkan data BPS tahun 2015 lalu, yang menggambarkan peta wilayah Loteng, kemarin (24/1). dedi/Lombok Post

PRAYAA�– Mediasi yang difasilitasi Kemendagri menyangkut sengketa tapal batas Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng) di wilayah Nambung belum membuahkan hasil. Sengketa itu diserahkan kembali kepada pemerintah provinsi NTB.

A� a�?Terakhir, keputusan itu dikeluarkannya pada mediasi di Jakarta 16-18 Januari lalu,a�? kata Asisten I Setda Loteng HL Muhammad Amin, kemarin (24/1).

A�A�A�A�A�A�A� Amin menambahkan dalam pertemuan yang dihadiri pihak Pemkab Lobar, Loteng dan provinsi itu, Kemendagri memberikan batas waktu penyelesaian sengketa, paling lama 17 Februari mendatang. Jika tidak ada jalan keluar, Kemendagri akan kembali memediasi.

A�Namun demikian Amin menilai, Kemendagri cendrung tidak berani mengeluarkan keputusan. Mereka lebih memilih melempar bola panas itu ke daerah.

a�?Saya sempat melempar pertanyaan ke Lobar, apa dasar hukum mereka mengklaim Nambung,a�? bebernya.

Jawaban dari pihak Lobar, lanjut Amin yaitu berpegangan pada surat keputusan (SK) Gubernur Nomor 267 Tahun 1992, itu saja. Sementara, Loteng tetap mengacu pada Undang-undang Nomor Tahun 69 Tahun 1958.

a�?Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mana lebih tinggi SK Gubernur dengan Undang-undang,a�? tegasnya.

Ia juga mengaku, pernah meminta Lobar, agar menunjukkan SK asli, dibarengi dengan bukti lampiran peta wilayah, batas wilayah dan dokumen penting lainnya. Hanya saja, menurut Amin sampai sekarang pihak Lobar belum menunjukkannya.

a�?Kalau bahasa Sasaknya, Lobar ini pagah dan ngeyel. Mengalahkan pagah Praya. Sudah jelas, tidak punya apa-apa, tapi tetap saja pagah,a�? sindirnya.

Kendati demikian, pihaknya siap melawan apa pun yang diinginkan Lobar. Bila perlu, melalui jalur hukum. Ia pun mendesak Kemendagri atau provinsi, menyerahkan persoalan itu kejalur hukum. Dengan begitu, akan terlihat jelas, siapa yang sebenarnya memiliki wilayah Nambung itu.

a�?Ingat, peta wilayah Loteng sejak berdiri, hingga sekarang tidak pernah berubah,a�? kata Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar, terpisah.

a�?Sementara Lobar sudah berapa kali melakukan pemekaran,a�? tambah politisi Demokrat tersebut.(dss/r2)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost