Lombok Post
Sumbawa

KSB Targetkan Rehab 1.200 Rumah

REHAB RUMAH: Salah satu tukang bangunan, saat mengerjakan rehab rumah beberapa waktu lalu.

TALIWANG a��A�A�Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menggulirkan program bedah rumah tahun 2017. Sasarannya sekitar 1.200 rumah, dengan besaran anggaran mencapai Rp 10 miliar.

Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Novrizal Zainsyah mengatakan, alokasi anggaran program bedah rumah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017, meningkat dari tahun sebelumnya.A�A�Peningkatan anggaran sesuai targetA�menuntaskan program bedah rumah tahun anggaran 2017.

Untuk mencapai target itu, pemerintah terus mengkaji ulang sejumlah item aturan pelaksanaan di tingkat lapangan. Berdasarkan evaluasi tahun 2016 lalu,A�A�aturan pelaksanaannya perlu diperketat. Terlebih usulan rencana anggaran biaya (RAB) dari agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) masing-masing desa. Dalam RAB yang diusulkan, sebagian besar tidak sesuai dengan fakta atau keadaan rumah sasaran. Akibatnya, menghambat pekerjaan.

Kurang selektif usulan RAB, berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan. Padahal aturan pelaksanaan program bedah rumah sudah jelas, maksimal bantuan stimulus bedah rumah Rp 10 juta per unit.

a�?a��Kita akan bina lebih lanjut agen PDPGR masing-masing desa, agar persoalan yang sama tidak terulang ditahun 2017 ini,a��a��katanya, kemarin(24/1).

Untuk mengawal program bedah rumah tahun 2017 ini, Dinas PUPR berencana merekrut tenaga fasilitator program bedah rumahA�A�di masing-masing kecamatan sebanyak 1 orang. Tugas tenaga fasilitator melakukan survei harga barang di pasaran, menyusun RAB dan tugas lain yang dibebankan pada tenaga fasilitator tersebut. Termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan program bedah rumah dengan para pihak terkait, seperti dengan kepala desa (Kades).

Dikatakan, selama ini agen PDPGR dan kepala desa minim koordinasi. A�Seharusnya, kepala desa memiliki peran strategis pelaksanaan program PDPGR. Begitu juga, pemerintah daerah tidak bisa menyetujui usulan agen PDPGR, kalau belum disetujui kepala desa.

a�?a��Memang masalah yang kerap terjadi, koordinasi agen dan kepala desa masih kurang. Kedepan hal demikian tidak boleh terulang kembali,semua pihakA�A�harus dilibatkan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,a��a�� tandasnya. (is/r4)

Berita Lainnya

Dana Bantuan Korban Gempa Cair Pekan Ini

Redaksi LombokPost

Perpustakaan Cempi Jaya Banggakan Dompu

Redaksi LombokPost

Minyak Sumbawa Sangat Layak Menasional

Redaksi LombokPost

Puluhan Lampu Terpasang, Kota Bima Semakin Terang

Redaksi LombokPost

KPU Dompu Publikasikan Daftar Caleg Sementara

Redaksi LombokPost

Pelayanan RSUD Sumbawa Mulai Dibenahi

Jalan Teladan-Kelawis dan Batu Rotok Tuntas

Berkas SMKN Lunyuk Dikirim ke Kejaksaan

Istri Jadi TKW, GT Hamili Anak Kandungnya