Lombok Post
NASIONAL

60 Ribu SD Inpres Dipugar

miftahulhayatjawapos_jawa-pos
Mendikbud Muhadjir Effendy

JAKARTA – Sekolah Dasar (SD) Inpres hampir di seluruh daerah, kondisinya memprihatinkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjanjikan peningkatan (upgrade) kualitas sekolah peninggalan kebijakan Inpres Presiden Soeharto itu. Upaya peningkatan ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah.

Rencana perbaikan kualitas sekolah inpres itu disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy di sela rangkaian Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2017 di Depok, Jawa Barat, tadi malam. Dia menjelaskan SD Inpres kualitasnya jelek, karena dibangun berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan yang sudah kuno.

“Persoalannya standar minimal itu tidak pernah di-upgrade,” jelasnya. Bahkan standar pelayanan minimal masa kini, dia sebut masih sama denga era sebelum dibangunnya SD Inpres di seluruh pelosok tanah air. Muhadjir mengatakan standar minimal itu perlu dinaikkan tingkatnya (grade), sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Dia menjelaskan upgrade standar layanan minimal itu otomatis akan diikuti dengan perbaikan fisik. Perbaikan fisik SD inpres itu digarap supaya bisa melayani misi utama pendidikan dasar (dikdas) yakni penanaman karakter. Bahkan porsi pendidikan karakter di dikdas mencapai 70 persen. Muhadjir menjelaskan penanaman pendidikan karakter perlu didukung sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dalam RNPK 2017 Kemendikbud mengajak pemda untuk menemukan formulasi pendanaan perbaikan SD inpres.

Sekilas tentang SD inpres. Pada tahap awal, pemerintah kala itu membangun 6.000 unit SD inpres yang hanya terdiri dari tiga unit ruang kelas. Kemudian jumlahnya terus bertambah sampai pada periode 1990-an jumlahnya mencapai 150 ribu unit SD inpres. Kondisi SD inpres banyak yang jelek karena kurang mendapatkan perhatian dari pemda.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan jumlah sekolah rusak berat dan rusak total mecapai 154 ribuan unit. Kemendikbud menyiapkan anggaran perbaikan untuk 40 ribuan sekolah. Kemudian ada potensi fiskal di daerah yang diharapkan bisa memperbaiki 20 ribuan sekolah.

“Misalnya bisa terealisasi 60 ribu sekolah diperbaiki, itu butuh wakgu 3 tahun untuk mencapai perbaikan 180 ribu sekolah,” jelasnya. HamidA�menegaskan kasus sekolah rusak itu akan selalu ada. Sebab sekokah yang masuk kategori rusak sedang atau ringan, jika dibiarkan bisa “naik kelas” menjadi rusak berat. Apalagi pemerintah dengan keterbatasan anggaran, berfokus dahulu menangani sekolah yang rusak berat dan rusak total.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menjelaskan upaya Kemendikbud meningkatkan kualitas atau upgrade SD inpres cukup bagus. Namun jangan sampai melupakan perangkat-perangkat pendukungnya. Seperti keberadaan guru berkualitas di daerah. Ferdiansyah berhatap peningkatan kualitas gedung sekolah juga diimbangi penyediaan guru berkualitas. “Supaya tidak eman gedungnya,” tuturnya.

Konsekuensi anggaran juga harua menjadi pertimbangan Kemendikbud. Dia berharap Kemendikbud bisa membuat formulasi berkongsi soal anggaran untuk memperbaiki sekolah. Ferdiansyah mengingatkan rencana perbaikan itu dilakukan atas dasar kajian mendalam. (wan/JPG/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post