Lombok Post
Metropolis

Pemkot Bilang Ini Ilegal!

BELUM BERIZIN: Sejumlah bangunan PLTGU Lombok Peaker di Gerisak, Sekarbela yang sudah berdiri kokoh, padahal izin belum lengkap dikantongi, kelmarin (25/1). Wahyu/Lombok Post

MATARAM – Gonjang-ganjing PLTGU Lombok Peaker Gerisak di Sekarbela tak berhenti sampai di kalangan legislatif saja. Kemarin (25/1), giliran Pemkot Mataram yang menegaskan bangunan tersebut illegal.

“Ya memang belum ada izin yang kami keluarkan,a�? kata Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram H Mahmuddin Tura.

Klaim sudah mengantongi izin yang dilontarkan pihak PLN lanjutnya hanya sebatas rekomendasi dari tata ruang pusat. Surat itu menurut Tura belumlah cukup.

Setelah memegang surat tersebut, pihak pengelola masih harus mengurus beragam izin lanjutan di daerah. Barulah sejumlah syarat kemudian diproses.

Beberapa diantara persyaratan yang belum keluar semisal IMB dan Amdal yang harusnya saling melengkapi. a�?Memang sudah mengajukan, tapi belum keluar,a�? ujarnya.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas klaim izin lengkap yang sebelumnya diutarakan pihak PLN di hadapan dewan yang melakukan kunjungan awal pekan lalu.

Kala itu, GM PLN UIP Nusra Djarot Hutabri menegaskan sudah mengantongi zejumlah izin. salah satunya bahkan persetujuan langsung dari Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh beberapa tahun silam. a�?Itu sudah ada,a�? katanya namun tak menunjukkan bukti otentik.

Menurut Tura, hingga kini belum ada izin dari wali kota. Artinya, jika mengacu pada perda lama yang masih berlaku hingga saat ini, jelas bangunan tersebut melanggar aturan!

Harapan sebenarnya ada pada rencana revisi Perda RTRW yang kini sedang digodok. Kawasan tempat pembangunan PLTGU Lombok Peaker tersebut masuk dalam salah satu yang akan diubah. a�?Kalau sekarang memang itu bagian dari RTH,a�? katanya menegaskan pelanggaran yang ada.

Lantas apakah itu artinya bakal dilakukan penyegelan? Mendapat pertanyaan itu, Tura terdiam sejenak. Ia berharap ada solusi jalan tengah. Rapat-rapat dengan DPRD Kota Mataram juga terus dilakukan untuk mematangkan rencana perubahan itu.

Namun, secara hukum jelas artinya jika bangunan tersebut hingga saat ini melanggar aturan. Pantaslah kala itu, salah seorang anggota Pansus RTRW DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji bersikukuh mengatakan proyek itu harus dihentikan dulu. a�?Ini melanggar, izin belum ada, bangunan sudah berdiri,a�? tegasnya saat berkunjung. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

Redaksi LombokPost

Rajin Blusukan ke Sejumlah Sentra Kerajinan Tenun

Redaksi LombokPost

Kreatif..!! Babinsa di Mataram Ganti BBM Motor Dengan Elpiji 3 Kg

Redaksi LombokPost

Ada Kemungkinan Passing Grade Diturunkan

Redaksi LombokPost

Anggota Pokmas Harus Lebih Rajin

Redaksi LombokPost

Mantap, Wali Kota Ingin UMK Naik

Redaksi Lombok Post

Peserta Tes CPNS Dilarang Bawa Jimat

Redaksi Lombok Post