Lombok Post
Metropolis

Jangan Berlindung di Balik Kebutuhan

PERMANEN: Pipa penyuplai bahan bakar yang sudah terpasang rapi di area PLTGU Lombok Peaker, padahal PLN mengklaim semua yang ada di sana tidaklah permanen. Wahyu/Lombok Post

MATARAM – Gonjang-ganjing pendirian PLTGU Lombok Peaker tak hanya sampai pada tataran masyarakat Mataram saja. Terbaru, Blue Green Indonesia, LSM Nasional yang berpusat di Jakarta turut angkat bicara mengomentari pelanggaran yang ada.

“Jangan karena alasan pembangunan, aturan lantas ditabrak,a�? kata Ketua Blue Green Indonesia Dian Sandi Utama, kemarin.

Kepada Lombok Post, ia mengatakan pada prinsipnya mendukung rencana pembangunan PLTGU tersebut. Dengan demikian, rasio elektrifikasi diharap bisa terpenuhi. Sehingga tak ada lagi cerita byarpet di tanah Lombok. Terlebih saat ini ekonomi daerah tengah menggeliat, industri sedang tumbuh dan berkembang.

Kondisi ini tentu memerlukan dukungan penuh. a�?Harus disupport oleh pemenuhan kebutuhan listrik yang baik dalam menunjang perekonomian masyarakat,a�? ujarnya.

Namun Dian mengingatkan, bukan berarti karena alasan kebutuhan, pembangunan tersebut lantas boleh melanggar. Segala prosedur dan mekanisme yang berlaku tetap harus diikuti sebagaimana mestinya.

Tak ada alasan pembenar untuk pelanggaran aturan. Semua harus dilalui agar bisa diterima semua pihak. Terutama agar kedepannya tidak mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.

“Ingat pembangunan pembangkit listrik tenaga uap sarat akan penggunaan fosil yang tidak cukup ramah bagi lingkungan,a�? katanya mewanti-wanti.

Dia lantas menjelaskan beberapa dampak negatif, seperti emisi gas hasil pembakaran boiler berupa CO2 meningkatkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Sebenarnya ada jalan untuk mengatasi hal ini, seperti penggunaan teknologi limestone feading system agar kadar SO2 mampu diturunkan. a�?Teknologi yang digunakan harus kita cermati juga,a�? ujarnya

Sebelumnya Ketua Pansus Perubahan RTRW HM Nur Ibrahim mengatakan, lahan jaminan memang harus disiapkan jika ingin proyek dilanjutkan. Sikap kritis yang ditunjukkan dewan menurutnya bukan untuk menghentikan laju pembangunan. Namun, lebih pada upaya menjaga semua tetap pada koridor hukum yang berlaku. a�?Berhubung izin belum ada, kita tunggu perda,a�? ujarnya.

Menurutnya, masalah ini harus diselesaikan dengan kepala dingin. Satu sisi PLN tak bisa memaksakan diri terus membangun dengan alasan masyarakat Lombok yang memerlukannya, tapi dengan melanggar aturan. Di sisi lain ia juga mengatakan eksekutif dan legislatif juga harus bisa melihat sisi positif pembangkit tersebut jika nanti sudah rampung.

“Karena itu kami kebut terus kerja pansus ini, semoga segera bisa rampung dan ada win-win solution,a�? tukasnya. (yuk/r5)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost