Headline Metropolis

Masyarakat a�?Keroyoka�? Pemprov di Pengadilan

MATARAM-Pemprov NTB seakan tidak pernah sepi dari gugatan hukum. Masyarakat ramai-ramai “mengeroyok” pemerintah melalui jalur pengadilan. Saat ini ada lima gugatan yang tengah dihadapi pemprov. Baik terkait kasus tanah hingga persoalan pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan. a�?Kita tetap menghadiri tahapan demi tahapan persidangan,a�? kata Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani, kemarin (26/1).

Ia menyebutkan, beberapa gugatan yang tengah dihadapi pemprov, diantaranya guguatan nomor 37 di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Dalam kasus iniA� pemprov digugat oleh Suryo yang mengaku sebagai ahli waris atas lahan seluas 76,150 hektare di Desa Leneng termasuk di dalamnya adalah lahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Penggugat mengaku mendapat hibah dari Jhon Van Lewen yang membeli tanah tersebut sejak tahun 1960-an. Namun Pemprov NTB kukuh menyatakan bahwa lahan itu adalah milik pemerintah dan sudah memiliki sertifikat. a�?Kita punya sertifikat lengkap,a�? tegasnya.

Gugatan kedua adalah perkara nomor 44 di PN Praya. Pemprov sebagai tergugat II, sementara tergugat I adalah Pemda Lombok Tengah. Kasusnya sama, pemerintah digugat oleh ahli waris atas nama Salim, Muin, Tamah, dan Sa’i. Mereka mengklaim lahan yang saat ini sudah menjadi jalur bypass menuju Lombok International Airport (LIA). Menurutnya, semua lahan itu sudah dibebaskan.

a�?Sebab pemerintah tidak mungkin semberono, pasti (pembebasan) sudah melalui aturan yang jelas,a�? katanya.

Sementara gugatan yang baru masuk adalah terkait lahan Dinas Perkebunan di Desa Loyok, Lombok Timur. Gugatan keempat adalah kasus lama yakni lahan di Gili Air dengan penggugat Wak Ibrahim. Menurutnya kasus ini sebenarnya sudah lama dan berulang kali digugat pemerintah selalu menang, bahkan sampai ke Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan.

Ia mengaku heran, kenapa masaih ada gugatan dengan berbagai macam dalih. Menurutnya, hal ini menunjukkan sang penggugat seperti orang yang tidak puas dan ketakutan. Ia sempat menggugat dengan alasan pemerintah melawan hukum. Akhirnya dua minggu lalu gugatan itu dicabut oleh pengadilan, tapi pemerintah digugat lagi.

Jika terus menerus melakukan gugatan, menurutnya pemerintah bisa saja melakukan eksekusi kembali. Hal ini sah dilakukan karena itu hak pemilik pemerintah.A� Tidak ada alasan lagi lahan itu mau diklaim karena fakta hukum sudah sangat jelas memenangkan pemprov. a�?Kami akan berkoordinasi dengan BPKAD untuk penertiban lagi,a�? katanya.

Gugatan kelima yang tengah dihadapi adalah dari mantan anggota DPRD Sumbawa Bara Irwansyah dengan kuasa hukumnya Taufik Budiman. Mereka menggugat Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 171.923/2016 tanggal 14 November 2016, saat ini sedang proses sidang di PTUN Mataram.

Menanggapi semua gugatan tersebut, Ruslan mengaku pemprov mengikuti semua prosedur dengan memberikan bukti-bukti di pengadilan. Ia yakni Pemprov memiliki alas hak yang jelas, maka tidak menjadi masalah. a�?Gugatan adalah hak setiap warga negara, tinggal dibuktikan di pengadilan saja,a�? katanya.

Sementara itu, Asisten I Setda NTB M Agus Patria mengatakan, pemprov merasa tidak tertekan dengan gugatan-gugatan tersebut, malah menurutnya bagus bila warga menggunakan jalur hukum karena itu sah di negara hukum. Daripada melakukan perbuatan di luar hukum, dampaknya tidak akan baik.

a�?Kita harus hargai setiap warga negara yang menggugat melalui jalur yang dibenarkan,a�? ujar Agus. (ili/r7)

Related posts

Korban Gempa Tertangani

Redaksi Lombok post

NTB Menuju Panggung (Politik) Nasional

Redaksi Lombok Post

Damri Harus Tanggung Jawab!

Redaksi Lombok post