Headline Metropolis

Harus Lebih Selektif!

MATARAMA�– Pemprov NTB menegaskan tidak ingin lagi disandera para investor. Untuk itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin memandang perlu dilakukan perhitungan ulang terhadap seluruh aset-aset yang saat ini dibawah penguasaan swasta. Baik yang sudah dikelola maupun belum digarap maksimal oleh pengusaha.

a�?Terutama lahan bangunan yang tidak terawat dengan baik sehingga tidak ada manfaatnya bagi daerah,a�? kata Amin.

Menurutnya, pendataan ulang aset pemprov yang dikelola investor sangat penting. Sebab pengelolaan aset ini menjadi masalah yang krusial bagi daerah. Sebab selain masalah investasi, juga berkaitan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB. Ia ingin agar pengelolaan aset-aset pemerintah ini bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Sementara terkait sikap pemerintah yang kembali melunak terhadap investor Malaysia PT Al Hamra, baginya tidak masalah. Sebab pemprov sangat terbuka terhadap investor. Kata dia, siapa saja yang ingin menanamkan modal akan diberi kesempatan. Ia yakin hal itu bisa menggairahkan ekonomi, karena bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Hanya saja, Ia meminta kepada para investor lebih serius lagi dalam membangun. Sebab ketika pemerintah sudah memberikan izin, maka tinggal keseriusan mereka untuk menginvestasikan modalnya.

a�?Kita sangat welcome terhadap investor, asal benar-benar serius dan bersunggguh-sungguh,a�? katanya.

Amin menambahkan, ia setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan pajak tinggi bagi pengelolaan aset daerah oleh swasta. Sebab menurutnya banyak sekali aset pemerintah yang ditelantarkan pihak ketiga. Kondisi ini sangat merugikan, pemerintah tidak bisa memanfaatkan karena terikat dengan perjanjian. Sementara mereka yang menandatangani perjanjian tidak kunjung membangun. a�?Terlalu banyak aset kita yang disandera investor,a�? katanya.

Ia mencontohkan, aset Pemprov di Gili Terawangan. Wagub meminta agar ditertibkan saja. Sebab ada lahan yang sudah diperjanjikan dengan investor. Tapi ada oknum yang masuk dan mengklaim tapi sampai di pengadilan pemprov menang.

Sementara terkait aset di Islamic Center, Pemprov memberikan kesempatan kedua bagi PT Al Hamra. Di mana tahun 2013 lalu, Alhamra sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov NTB. Rencananya mereka akan membangun hotel syariah berbintang lima berkapasitas 196 kamar. Dalam perjanjian tersebut PT Alhamra akan membangun dengan dana sebesar Rp 75,4 miliar.

Sementara pemprov menginvestasikan Rp 5 miliar lebih, dan akan mendapat Selain Alhamra, pengelolan dua aset lainnya juga mandek, yakni rencana pembangunan hotel di Jalan Pejanggik-Pajang oleh PT Varindo Lombok Inti. Tapi hingga saat ini juga belum ada kejelasan sehingga juga akan ditinjau kembali. Selain itu, ada juga rencana pembangunan NTB Convention Center (NCC) di Jalan Bung Karno oleh PT Lombok Plazza. (ili/r7)

Related posts

Tiket Bus Mahal, Pilih Pesawat

Redaksi Lombok post

Ogah Dekati Parpol, Ali BD Yakin Jalur Independen

Redaksi Lombok Post

Rumah Pak Guru Dirampok

Iklan Lombok Post