Lombok Post
Headline Politika

Romi: Kader PPP Harus Tampil!

Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy. DEWI/Lombok Post

MATARAMA�– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong kader internalnya untuk maju sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Meski demikian, untuk mendorong kader internal PPP memiliki tiga perhitungan.

Pertama, integritas kader yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin umat. Kedua, PPP pastikan kader tersebut tidak tersangkut hukum. Ketiga, kader memiliki elektabilitas. a�?Dengan dasar itulah maka PPP akan mendorong, jika perhitungan itu tidak ada dalam kader internal, maka PPP tak menutup kemungkinan mendorong figur dari luar,a�? kata Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy, Sabtu (28/1) lalu.

Walau memiliki tiga hal tersebut, PPP tetap harus berkoalisi dalam mengusung figur terbaiknya di Pilkada. Sayangnya, hingga kini PPP belum menentukan parpol mana yang sudah diajak berkoalisi. Semua masih sebatas komunikasi, penjajakan.

Yang jelas di daerah, lanjutnya, untuk koalisi PPP tidak serta merta mengikuti koalisi dengan pusat. Karena PPP melihat ukuran seorang figur terpilih bukan karena parpol. Akan tetapi bagaimana figur tersebut dikenal masyarakat.

Di NTB sendiri belum ada pembicaraan khusus mengenai koalisi. Baik untuk Pilgub NTB maupun Pilkada di tiga kabupaten/kota. Meski demikian, ia tegaskan kepada kader PPP untuk sebisa mungkin tampil. Salah satunya, nama Nurdin Ranggabarani yang santer digadang-gadang PPP tampil dalam Pilgub NTB 2018.

a�?Saya tegaskan, kepada kader PPP untuk tampil,a�? tegas pria yang akrab disapa Romi itu.

Menuju persiapan Pilkada serentak NTB 2018, kata dia, PPP akan melakukan penjaringan dan melakukan fit and proper test. Untuk itu, DPW mengajukan sekurang-kurangnya dua calon nama yang akan diusung kepada DPP PPP. Selanjutnya, DPP akan memutuskan siapa yang bakal diusung dan didukung sesuai mekanisme partai berlambang Kakbah ini.

Menyinggung, niatan Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah menuju DPR RI, PPP juga memiliki penjaringan sesuai mekanisme. Di mana PPP adalah parpol yang tunduk dengan UU Nomor 2/2011 tentang partai politik, maka harus dilakukan secara terbuka. a�?Karena penetapan sebanyak-banyaknya kader menuju DPR RI adalah 30 persen,a�? tutupnya.

Sementara Ketua DPW PPP NTB Hj Warti’ah mengatakan pihaknya mempersilakan parpol lain menggunakan PPP sebagai kendaraan untuk maju dalam Pilgub NTB 2018. Namun syaratnya harus menggandeng kader PPP. (ewi/r7)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost