Lombok Post
Metropolis

Berita Hoax Rusak Mental Remaja

DISKUSI: Suasana diskusi tematik tentang realita pemberitaan media dan upaya publik melawan hoax di gedung Dakwah Muhammadiyah, Sabtu (28/1). PDPM For Lombok Post

MATARAMA�– Salah satu penyakit di era keterbukaan informasi saat ini adalah berita bohong atau dikenal dengan istilah hoax. Kekhawatiran muncul ketika media mainstream ikut ambil bagian mendistribusikan informasi hoax. Tapi jika ingin kepercayaan publik terjaga, maka media harus tetap berpegang pada kode etik dan Undang Undang Pers, tunduk pada kepentingan publik dalam urusan penyajian berita.

Hal itu mengemuka dalam diskusi tematik yang digelar Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Mataram, Sabtu (28/1). Hadir pada diskusi ini Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Tri Budi Prayitno, Wakil Ketua Komisi Informasi NTB Najamuddin Amy, akademisi Darmansyah, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Mataram Fitri Rachmawati, dan Wakil Ketua PWPM Fathur Rijal.

Kepala Diskominfo NTB Tri Budi Prayinto meminta masyarakat tidak terjebak dengan informasi hoax. Harus ada proses verifikasi terhadap informasi yang masuk. Karena kini hoax mulai sangat dekat dengan pengguna media sosial. a�?Kalau tidak ingin terjebak dengan itu (hoax), jangan dikonsumsi, jangan dishared,a�? kata pria yang akrab disapa Yiyit ini.

Menurutnya pemerintah sudah berupaya melindungi masyarakat dari ujaran kebencian, seperti melalui UndangA� Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ketika ada yang terjerat dengan hukum, dinilainya tidak membaca utuh per pasal soal larangan dalam UU ITE. Jika aturan itu dipatuhi, maka penggunaan internet dengan aman bisa tercapai.A� a�?Mari bergabung dalam NTB melawan hoax,a�? imbuhnya.

Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati mengatakan, berita hoax bagai banjir bandang yang melanda ruang ruang informasi publik. Isinya, ujaran kebencian, fitnah, bahkan hasutan. Parahnya, situasi seperti ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat saat ini.

Hal yang mengkhawatirkan adalah informasi sampah tersebut dikonsumsi remaja dan generasi produktif yang saat ini posisinya sebagai kelompok pengguna internet terbesar. Celah ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan.

Di sisi lain, situasi ini menjadi bahan otokritik media. Jika tidak ingin dihakimi sebagai pelaku penyebar berita hoax, maka yang harus dipertegas adalah sikap. Sikap redaksi untuk patuh pada kode etik jurnalistik. Ini yang harus dipegang untuk menjaga berita tetap pada independensinya, serta berpihak pada kepentingan public.

Khusus bagi para jurnalis, mereka harus menjaga integritas. Ini menjadi kewajiban utama saat melakukan kerja-kerja jurnalisme di lapangan. Jika ingin kepercayaan publik tetap terjaga, maka kode etik harus dijaga.

Data Dewan Pers menunjukkan, dari 2.000 lebih jumlah media, hanya 271 yang terverifikasi. Sementara untuk online jumlahnya juga ribuan, namun hanya 160 situs terverifikasi.

Sementara Najamuddin Amy menegaskan, tidak ada masalah dengan media, termasuk media sosial. Sebab itu hanya sarana. Tinggal penggunanya yang menentukan. Apakah mau dipakai untuk kepentingan baik atau kepentingan buruk. SementaraA� penyebaran informasi hoax dinilainya dilakukan orang-orang yang tidak lagi memiliki waktu produktif, sehingga terjebak melakukan kegiatan kontra produktif dan cenderung merusak mental publik. Di mana saat ini 90 persen pengguna internet adalah kelompok pemuda. a�?Kita kenal bahwa kelompok pemudalah yang ambil bagian memperjuangkan kemerdekaan. Tapi sekarang kelompok pemuda yang ambil bagian dalam informasi hoax,a�? katanya.

Sementara itu, Darmansyah dalam kesimpulan diskusinya menyebutkan, kenyataan saat ini adalah potret buruk dalam demokrasi. Di mana rakyat mengeluhkan politisi, politisi mengeluhkan rakyat. Tapi disisi lain, rakyat dan politisi sama-sama mengeluhkan media. Sementara kejahatan semakin terorganisir. Semua situasi itu harus dicermati publik, agar bersikap bijak.

Dalam hal ini media harus memposisikan diri di tengah arus informasi hoax agar tetap menjadi sumber referensi yang masih dipercaya masyarakat. Meski ada yang skeptis ketika media justru dianggap menjadi bagain dari kepentingan politik, tapi media massa akan harus tetap menjadikan dirinya sebagai sumber informasi yang terpercaya, bukan menyebarkan berita hoax. (ili/r7)

-Salah satu penyakit di era keterbukaan informasi saat ini adalah berita bohong atau dikenal dengan istilah hoax. Kekhawatiran muncul ketika media mainstream ikut ambil bagian mendistribusikan informasi hoax. Tapi jika ingin kepercayaan publik terjaga, maka media harus tetap berpegang pada kode etik dan Undang Undang Pers, tunduk pada kepentingan publik dalam urusan penyajian berita.

Hal itu mengemuka dalam diskusi tematik yang digelar Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Mataram, Sabtu (28/1). Hadir pada diskusi ini Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Tri Budi Prayitno, Wakil Ketua Komisi Informasi NTB Najamuddin Amy, akademisi Darmansyah, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Mataram Fitri Rachmawati, dan Wakil Ketua PWPM Fathur Rijal.

Kepala Diskominfo NTB Tri Budi Prayinto meminta masyarakat tidak terjebak dengan informasi hoax. Harus ada proses verifikasi terhadap informasi yang masuk. Karena kini hoax mulai sangat dekat dengan pengguna media sosial. a�?Kalau tidak ingin terjebak dengan itu (hoax), jangan dikonsumsi, jangan dishared,a�? kata pria yang akrab disapa Yiyit ini.

Menurutnya pemerintah sudah berupaya melindungi masyarakat dari ujaran kebencian, seperti melalui UndangA� Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ketika ada yang terjerat dengan hukum, dinilainya tidak membaca utuh per pasal soal larangan dalam UU ITE. Jika aturan itu dipatuhi, maka penggunaan internet dengan aman bisa tercapai.A� a�?Mari bergabung dalam NTB melawan hoax,a�? imbuhnya.

Ketua AJI Mataram Fitri Rachmawati mengatakan, berita hoax bagai banjir bandang yang melanda ruang ruang informasi publik. Isinya, ujaran kebencian, fitnah, bahkan hasutan. Parahnya, situasi seperti ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat saat ini.

Hal yang mengkhawatirkan adalah informasi sampah tersebut dikonsumsi remaja dan generasi produktif yang saat ini posisinya sebagai kelompok pengguna internet terbesar. Celah ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan.

Di sisi lain, situasi ini menjadi bahan otokritik media. Jika tidak ingin dihakimi sebagai pelaku penyebar berita hoax, maka yang harus dipertegas adalah sikap. Sikap redaksi untuk patuh pada kode etik jurnalistik. Ini yang harus dipegang untuk menjaga berita tetap pada independensinya, serta berpihak pada kepentingan public.

Khusus bagi para jurnalis, mereka harus menjaga integritas. Ini menjadi kewajiban utama saat melakukan kerja-kerja jurnalisme di lapangan. Jika ingin kepercayaan publik tetap terjaga, maka kode etik harus dijaga.

Data Dewan Pers menunjukkan, dari 2.000 lebih jumlah media, hanya 271 yang terverifikasi. Sementara untuk online jumlahnya juga ribuan, namun hanya 160 situs terverifikasi.

Sementara Najamuddin Amy menegaskan, tidak ada masalah dengan media, termasuk media sosial. Sebab itu hanya sarana. Tinggal penggunanya yang menentukan. Apakah mau dipakai untuk kepentingan baik atau kepentingan buruk. SementaraA� penyebaran informasi hoax dinilainya dilakukan orang-orang yang tidak lagi memiliki waktu produktif, sehingga terjebak melakukan kegiatan kontra produktif dan cenderung merusak mental publik. Di mana saat ini 90 persen pengguna internet adalah kelompok pemuda. a�?Kita kenal bahwa kelompok pemudalah yang ambil bagian memperjuangkan kemerdekaan. Tapi sekarang kelompok pemuda yang ambil bagian dalam informasi hoax,a�? katanya.

Sementara itu, Darmansyah dalam kesimpulan diskusinya menyebutkan, kenyataan saat ini adalah potret buruk dalam demokrasi. Di mana rakyat mengeluhkan politisi, politisi mengeluhkan rakyat. Tapi disisi lain, rakyat dan politisi sama-sama mengeluhkan media. Sementara kejahatan semakin terorganisir. Semua situasi itu harus dicermati publik, agar bersikap bijak.

Dalam hal ini media harus memposisikan diri di tengah arus informasi hoax agar tetap menjadi sumber referensi yang masih dipercaya masyarakat. Meski ada yang skeptis ketika media justru dianggap menjadi bagain dari kepentingan politik, tapi media massa akan harus tetap menjadikan dirinya sebagai sumber informasi yang terpercaya, bukan menyebarkan berita hoax. (ili/r7)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

Liburan ke Pantai Penghulu Agung Ampenan Juga Asyik Loo..!!

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post