Lombok Post
Metropolis

Jangan Lepas Tangan Dong!

Kepala Biro Humas dan Protokol NTB Yusron Hadi. SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�– Pemprov NTB rupanya tidak ingin terlalu repot mengurus warga yang tinggal di gili-gili. Hal ini terlihat dari tidak adanya program khusus yang digelontorkan pemprov tahun ini. Bahkan pemprov lepas tangan dan meminta kepada pemerintah kabupaten untuk lebih serius memperhatikan pembangunan di gili.

Berdasarkan pantauan Lombok Post, ada tiga persoalan mendasar yang tengah dihadapi warga di pulau terpencil, yakni kurangnya akses pendidikan, air bersih dan tenaga listrik yang sulit didapatkan. Meski gili-gili selalu menjadi jualan dinas pariwisata, tapi tiga pelayanan dasar ini belum mampu diatasi pemerintah.

Kepala Biro Humas dan ProtokolA� NTB Yusron Hadi yang dikonfirmasi meminta kepada pemda kabupaten untuk lebih intesif memperhatikan warganya. Urusan pendidikan yang ditangani provinsi saat ini adalah pendidikan menengah ke atas. Untuk itu ia mendorong dan memfasilitasi agar pemerintah kabupaten memaksimalkan perannya untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi anak-anak di manapun berada di NTB. Bila dalam proses memfasilitasi tersebut ada kendala, maka provinsi siap untuk membantu. a�?Perlu kita dukung kita bantu,a�? katanya.

Dukungan ini bisa dalam bentuk sarana prasarana pendidikan, pembangunan ruang kelas belajar yang selama ini dibantu bagi sekolah yang memiliki kemampuan terbatas. Pada prinsipnya kebijakan provinsi adalah agar memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua warga. Sehingga di manapun mereka berada harus bisa menikmati pendidikan layak.A� a�?Kita dorong dan fasilitasi, bisa menyediakan pelayanan dasar sosial bidang pendidikan secara memadai,a�? katanya.

Baginya, dalam mengatasi kebutuhan dasar masyarakat di gili, pemda kabupaten kota harus lebih proaktif memperhatikan warganya. Sesuai kewenangan, mereka bisa lebih maksimal memperhatikan kebutuhan pendidikan dasar dari SD sampai SMP. Untuk pembangunan SMA di gili sejauh ini belum ada rencana, tetapi sepanjang itu menjadi kebutuhan dan jumlah siswanya juga memenuhi syarat maka pemprov akan siap untuk membangunnya. a�?Bila dipandang itu menjadi kebutuhan mengapa tidak,a�? katanya.

Meski demikian, Yusron membantah dianggap lepas tangan terkait pembangunan gedung sekolah. Karena kewenangan pengelolaan SMA baru saja dipindah ke provinsi, maka wajib ditangani. a�?Tidak boleh ada anak-anak usia sekolah tidak tertangani,a�? bantahnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Kurang Perhatian, Sungai Ancar Meluap

Redaksi LombokPost

SPSI Usul UMK Rp 2,13 Juta

Redaksi LombokPost

Rumah Belum Jadi, Tenda Kemasukan Air

Redaksi LombokPost

Pasca Gempa, BPS Belum Keluarkan Data Kemiskinan

Redaksi LombokPost

Kalau Lagi Mood, Lima Jam Bisa Selesai

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost