Lombok Post
Tanjung

Pembentukan Pansel Lelet

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto/Dok

TANJUNGA�– Sampai kemarin, panitia seleksi (pansel) untuk mengisi jabatan lowong di Pemkab Lombok Utara belum terbentuk. Ini mendapatkan sorotan dari DPRD Lombok Utara. “Ini membuat pelaksanaan program di SKPD tidak maksimal karena mengandalkan Plt (pejabat pelaksana tugas),” tegas

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto, kemarin (31/1).

Dia mengatakan jabatan lowong bisa segera terisi. Agar program berjalan dan tidak terlambat mengeksekusi anggaran seperti tahun sebelumnya. a�?Yang tanpa pansel saja bisa seperti sekda, kenapa kadis tidak,a�? ujarnya.

Menurut Ardianto, plt kepala dinas tidak akan berani melangkah terlalu jauh dalam hal eksekusi anggaran mengingat kewenangan terbatas.

Sehingga ,13 jabatan eselon II yang kosong ditambah dua kepala dinas akan pensiun harus segera diisi. Termasuk juga jabatan Sekretaris DPRD Lombok Utara juga harus diisi. Karena saat ini juga dijabat oleh plt.

Ditambahkan, kepala dinas berstatus Plt juga dinilai tidak mampu memenuhi rasio pembebanan jabatan maupun efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini malah memperburuk kondisi kepegawaian yang sejak awal mengalami kekurangan tenaga pelayanan publik. Karena sebelum ada pengembangan SKPD, rasio kekurangan SDM di pemerintahan sekitar dua ribu orang. Apalagi sekarang dengan perubahan SKPD. a�?Sebelumnya masih tertolong, karena dibackup tenaga kontrak, tetapi kebijakan baru, mereka banyak yang dikeluarkan,a�? paparnya.

Lebih lanjut, Ardianto mengatakan, Komisi I menyayangkan lambatnya proses pansel. Karena dalam proses rekrutmen nantinya juga akan memakan waktu. Misalnya saja ada di daerah lain di NTB yang sekarang sudah memiliki pansel dan masih berproses. a�?Di sini (Lombok Utara) kapan mau mulai, tim saja belum kita ketahui. Seharusnya pansel sudah ada sejak Desember,a�? cetusnya.

Ardianto juga berharap pemangku kebijakan di daerah lebih rasional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Di tengah kekurangan, ia masih menyaksikan bahkan mendengar keluhan adanya SDM yang tidak termanfaatkan meski yang bersangkutan memenuhi syarat pangkat dan golongan. (puj/r7)

 

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost