Lombok Post
NASIONAL

Ahok Bikin Murka Warga Nahdliyin

AKRAB: Bupati Lotim Ali BD (kanan) saat berdiskusi dengan Gubernur Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. (Sumber Foto : Facebook Semeton Ali BD)

JAKARTA a�� Jutaan warga Nahdlatul Ulama (NU) diseluruh Indonesia marah. Mereka tidak terima cecaran dan ancaman kepada KH Ma’ruf Amin ketika menjadi saksi dalam sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa lalu (1/2).

Dalam persidangan itu, Ma’ruf Amin dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli. Dia dimintai pendapat terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok terkait surat Al Maidah ayat 51. Namun, bukannya fokus pada permasalahan itu, Ahok bersama tim kuasa hukumnya banyak mencecar Amin dengan perntanyaan berbau politis. Khususnya terkait pemilihan gubernur DKI Jakarta dimana Ahok menjadi salah satu calonnya.

Bahkan, ada kalimat dari pihak Ahok yang menyebut akan mempolisikan Ma’ruf Amin apabila dia memberikan keterangan palsu. Total, pria yang sudah berusia 74 tahun dicecar selama tujuh jam dalam persidangan. Hadir menjadi saksi, Ma’rufA� malah terkesan sebagai terdakwa dalam persidangan itu.

Ma’ruf adalah Rois Aam PB NU selain menjadi ketua umum MUI. Dia menjadi salah satu kyai yang paling dihormati warga nahdliyin. Posisi itulah yang membuat warga NU marah ketika Ma’ruf diperlakukan kurang patut dalam sidang.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengecam keras pernyataan Ahok dan tim kuasa hukumnya dalam sidang. a�?Ahok bersama tim kuasa hukumnya memelintir situasi dan seolah-olah menempatkan Kyai Maa��ruf sebagai terdakwa. Kata-kata Ahok itu melukai hati warga nahdiyin,a�? kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut menilai pertanyaan maupun tuduhan serta kata-kata kasar yang ditujukan kepada Maa��ruf cenderung menyerang pribadi. Bukan mematahkan argumen yang disampaikan di persidangan.

a�?GP Ansor juga memperingatkan kepada pendukung terdakwa (Ahok, red) untuk segera menghentikan upaya-upaya yang menyudutkan KH Ma’ruf Amin. Karena akan semakin memperuncing suasana dan berpotensi menimbulkan konflik horisontal,a�? tegas dia.

Saat disodori foto pernyataan minta maaf Ahok, Yaqut menuturkan kalau GP Ansor tunduk pada Kyai Ma’ruf. Bila Kyai Ma’ruf memaafkan, tentu mereka juga akan mengikuti. a�?Tapi soal sikap, tergantung pada Ahok. Itu permintaan maaf di mulut atau memang keluar dari hati?a�? tambah dia.

MUI pun tidak bisa menerima perlakukan terhadap Ma’ruf dalam persidangan. Ketua MUI Zainut Tauhid Saa��adi menyayangkan sikap kubu Ahok yang memposisikan Maa��ruf seakan-akan sebagai terdakwa dalam persidangan itu. Saat penyampaikan kesaksian itu, Zainut mengatakan bahwa pihak Ahok menyecar pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Selain itu menggunakan bahasa yang sarkastik, tendesius, dan cenderung fitnah.

a��a��Lebih dari tujuh jam beliau diadili layaknya seorang terpidana,a��a�� katanya. Yang paling menyakitkan, menurut Zainut dengan sombong Ahok berniat mempolisikan Maa��ruf karena tuduhan memberikan kesaksian palsu.

Terkait situasi yang memanas, Zainut mengingatkan kepada seluruh umat Islam supaya tetap tenang. Dia mengatakan umat Islam tidak perlu terprovokasi dan terpancing oleh hasutan melakukan tindakan melanggar hukum. Dia berharap umat Islam tetap mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI sekaligus Katib Syuriah PBNU Asrorun Niam Sholeh menceritakan situasi paruh kedua sidang ke-8 Ahok Selasa lalu (31/1) sudah tidak kondusif. Sebab, pihak Ahok mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengarah pada substansi. a��a��Pertanyaan sangat politis,a��a�� jelasnya.

Asrorun menjelaskan soal tuduhan pihak Ahok yang menyebut Maa��ruf menyembunyikan pekerjaannya sebagai mantan Wantimpres. Dia menuturkan di dalam BAP disebutkan bahwa pekerjaan Maa��ruf ada 12 jenis. Pekerjaan yang sudah tidak aktif seperti Wantimpres, anggota DPR, dan Ketua Komisi VIII tidak disebutkan.

Dia juga mengklarifikasi soal sambungan telepon antara Maa��ruf Amin dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yang kemudian disebut pihak Ahok sebagai komunikasi supaya pasangan Agus-Sylvi bisa diatur berkunjung ke kantor PBNU. Selain itu komunikasi antara Maa��ruf dengan SBY berisi permintaan supaya MUI mempercepat keluarnya fatwa terkait Ahok.

a��a��Bahwa ada komunikasi antara Kiai Maa��ruf dengan SBY iya. Sudah dikonfirmasi sejak jauh-jauh hari,a��a�� katanya.

Asrorun menegaskan percakapan via telepon itu tidak dirahasiakan. Namun yang menjadi ganjalan adalah, tudingan bahwa percakapan itu soal pilkada dan fatwa Ahok.

Terpisah, Ahok langsung membuat video dan klarifikasi yang disebarkan melalui media sosial. Juga pernyataan klarifikasi. Isinya, Ahok menyampaikan permintaan maaf atas kejadian pada persidangan kedelapannya pada Selasa lalu. Ahok mengakui kalau timnya terus mencari materi untuk melakukan pembelaan di persidangan. Namun, dalam persidangan itu dia menyebutkan banyak pihak yang salah paham atas ucapannya.

a�?Banyak orang yang berpikir saya akan melaporkan KH Ma’ruf Amin. Padahal, yang saya maksudkan melapor itu saksi pelapor, seperti Novel,” terangnya.

Menurutnya, KH Ma’ruf Amin tidak mungkin dilaporkannya karena statusnya sebagai saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Atas kesalahpahaman itu, mantan Bupati Belitung Timur menyampaikan permintaan maaf atas nama pribadi dan semua tim-nya.

Terkait adanya sadapan telepon Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Ma’ruf Amin, Ahok menyebut itu tidak ada. Dia mengaku, informasi itu didapatkannya dari berita liputan6.com pada 7 Oktober 2016 yang disodorkan penasehat hukumnya. Ahok juga mengaku tidak mengerti serta tidak menyatakan apapun terkait telpon tersebut.

Namun, pernyataan Ahok itu dibantah Mahfud MD. Mantan ketua MK itu menyebut bahwa Ahok bersama timnya jelas menyebut akan melaporkan Ma’ruf Amin ke polisi apabila memberikan kesaksian palsu. a�?Saksi lain yang sudah mereka laporkan. Jelas dalam sidang itu bahwa yang akan dipolisikan adalah KH Ma’ruf Amin,a�? tegasnya.

Ketua MK periode 2008-2013 ini menuturkan, dalam sidang Ahok ke-8 telah terjadi dua masalah. Pertama adalah masalah penghardikan serta fitnah. Seperti fitnah Maa��ruf menyembunyikan identitasnya. a��a��Kalau yang ini, selama Kiai Maa��ruf memberikan maaf, urusan selesai,a��a�� jelasnya.

Nah masalah krusial yang kedua adalah, dalam persidangan itu terindikasi kuat kubu Ahok memiliki rekaman hasil penyadapan percakapan antara Maa��ruf dengan SBY. a��a��Jelas sekali dan diucapkan berkali-kali dalam persidangan,a��a�� katanya. Di antara indikasi yang kentara adalah pihak Ahok menyampaikan detail waktu percakapan yakni 10.51 Wib dan 10.16 Wib.

a��a��Penyadapan ini pelanggaran luarA� biasa,a��a�� jelasnya. Penyadapan masuk kategori bukan delik pengaduan. Sehingga polisi bisa langsung mengusutnya. Polisi dapat menanyakan langsung ke Ahok dan jajaran penasehat hukumnya, soal bukti penyadapan itu. Terkait ancaman hukumannya, merujuk UU ITE lama kurungannya 10 tahun. Sedangkan merujuk UU Telekomunikasi, ancaman pidananya 15 tahun penjara.

Kalaupun ada percakpan antara Maa��ruf dengan SBY, Mahfud mengatakan itu bukan pidana atau kejahatan. Apalagi isinya soal kunjungan ke PBNU. Kalaupun benar ada percakapan soal permintaan fatwa Ahok kepada MUI, Mahfud mengatakan juga bukan pidana. a��a��Itu politik. Silahkan dibuat opini publik saat kampanye,a��a�� jelasnya.

Sementara itu, Humphrey R. Djemat, salah seorang kuasa hukum Ahok yang banyak mencecar Ma’ruf Amin, juga melakukan klarifikasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Humphrey menyatakan, bahwa pihaknya menyebut ada komunikasi SBY dengan Ma’ruf Amin bukan berarti punya rekaman sadapan komunikasi telepon mereka. Dia juga membantah mendapatkan rekaman itu dari Polri maupun BIN. a�?Wah wah wah, ini gawat pertanyaannya. Nggak ada kaitannya sama yang lain-lain, itu dari Tuhan. Dari Tuhan semuanya,a�? kilahnya.

Hal yang sama juga disampaikan Humphrey saat ditanyakan bukti percakapan itu merupakan hasil penyelidikan kuasa hukum. a�?Itu kan tanggal 7 Oktober (berita telpon SBY), sedangkan tim kuasa hukum baru dibentuk baru-baru ini,a�? elak Humphrey lagi.

Lebih lanjut, Humphrey mengatakan kalau bukti yang dimilikinya bukan hasil penyadapan. Dia bahkan mengklaim, tidak ada yang berani merekam mantan Presiden keenam tersebut. a�?Alat bukti itu kan macam-macem. Bisa saksi orang yang dengar, bisa juga ada pembicaraan dia (KH Ma’ruf Amin) yang bisa divideokan,a�? ujarnya berbelit- belit.

Lebih lanjut, saat ditanyakan hubungan berita online dengan telpon SBY, dia cuma ingin menyampaikan kalau berita itu salah satu bukti ada komunikasi antara kedua, SBY dengan Ma’ruf Amin.

Atas semua pernyataan klarifikasi Ahok bersama tim kuasa hukumnya, Mahfud meminta mereka jujur. Sebab, ada kesan klarifikasi itu hanya diberikan ketika warga NU sudah menunjukkan kemarahannya ketika panutannya disudutkan dan dipojokkan.

a�?Persidangan itu kan Selasa. Baru Rabu sore mereka kebingungan memberikan klarifikasi, setelah selasa malam sampai pagi dimana-mana warga NU menunjukkan kemarahannya,a�? kecamnya.

Tanggapan SBY

Sementara itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terima disebut-sebut mempengaruhi sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia pun mempertanyakan keberadaan transkip dan rekaman percakapan dia dengan Ketua MUI KH. Maa��ruf Amin yang diungkap kuasa hukum Ahok pada persidangan ke-8, Selasa (31/1).

SBY menduga transkip percakapan itu diperoleh dari penyadapan yang ilegal. Dia pun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan merespon soal penyadapan itu bila dilakukan oleh lembaga negara. Seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polisi, dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang punya kemampuan dalam penyadapan.

a�?Saya juga bermohon Pak Jokowi,A� presiden kita, berkenan memberikan penjelasan, dari mana transkrip atau sadapan itu, siapa yang menyadap supaya jelas,a�? ujar SBY di Wisma Proklamasi, Jakarta kemarin (1/2).

Pada konferensi pers itu SBY didampingi istrinya Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono. Terlihat pula sejumlah pengurus teras Partai Demokrat (PD) seperti Sekjen Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsudin, dan Wakil Ketua Umum Syarifuddin Hasan.

SBY tidak membantah pernah bicara via telepon dengan KH Maa��ruf pada 7 Oktober 2016 lalu. Tapi, pembicaraan tersebut itu tidak terkait dengan fatwa keagamaan MUI. Percakapan itu seputar pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono danA� Sylviana Murni yang diterima pengurus PBNU pada hari itu. Mereka minta doa restu dan nasihat dari pengurus PBNU.

a�?Ada staf di sana (PBNU, red) dengan handphone yang bersangkutan menyambungkan percakapan saya dengan pak Makruf Amin. Yang kaitannya seputar pertemuan itu,a�? ujar SBY.

Soal penyadapan itu, SBY pun pernah mendapatkan informasi nomor teleponnya disadap pada September lalu setelah pulang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sebulan lalu, dia pun memperoleh kabar sahabat karibnya tidak berani menelepon karena khawatir disadap. a�?Sehingga kalau bicara sekarang melalui utusan, melalui caraka,a�? ujar pria asal Pacitan, Jawa Timur itu.

Presiden ke-6 itu mengingatkan penyadapan ilegal adalah masalah hukum yang sangat serius. Dia lantas menceritakan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon yang mengunduran diri karena skandal Watergate. Skandal itu berupa penyadapan untuk mengetahui strategi lawan politik dalam pemilu.

a�?Berangkat dari pernyataan pihak pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apapun, yang menyangkut percakapan saya dengan pak Maruf Amin, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan. Karena itu adalah penyadapan ilegal,a�? tegas dia.

Penyadapan ilegal bisa dikenai hukuman sesuai undang-undang informasi dan transasksi elektronik. a�?Ancaman hukumannya penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 800 juta,a�? tutur SBY.

Meskipun begitu, SBY tidak ingin melaporkan dugaan penyadapan ilegal itu ke polisi. Sebab, masalah penyadapan itu bukan delik aduan. Tapi, dia akan mengikuti secara serius respon penegak hukum atas perkara dugaan penyadapan itu. Bola sekarang ada ditangan polri.

a�?Tidak perlu Polri menunggu aduan saya. Sekali lagi ini bukan delik aduan,a�? sebut SBY. a�?Tapi, kalau yang menyadap adalah institusi negara, bola berada di tangan bapak presiden Jokowi,a�? imbuh dia.

SBY sebenarnya sejak lama ingin bertemu dengan Jokowi secara langsung untuk berdialog. Terutama untuk mengklarifikasi secara langsung tudingan negatif kepada SBY dan partainya. Seperti menjadi menyokong dana aksi damai 4 November atau 411, tudingan penyuruh pengebom istana merdeka, dan dalang aksi makar.

Namun, pertemuan terbebut urung terlaksana. Menurut SBY, ada dua hingga tiga orang di sekitar SBY yang menghalang-halangi pertemuan tersebut. a�?Nah dalam hati saya, hebat juga ini melarang presiden untuk bertemu sahabatnya yang juga mantan presiden,a�? kata SBY.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah tudingan bahwa pemerintah menggunakan alat-alatnya untuk menyadap SBY. a��a��Tidak pernah ada permintaan atau instruksi penyadapan kepada beliau (SBY),a��a�� ujar Pramono di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (1/2). Hal itumerupakan bagian dari penghormatan kepada para presiden terdahulu.

Mengenai curhat SBY yang merasa dihalangi untuk beremu Jokowi, Pramono juga menepisnya. Menurut dia, selama ini pihak-pihak yang bertemu presiden hampir seluruhnya atas permintaan masing-masing. Contoh yang terbaru adalah Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang meminta audiensi dengan Presiden Jokowi seusai pulang dari Jerman.

Karena itu, bila SBY memang ingin bertemu dengan Jokowi, dan ada permintaan, dipastikan bakal dikomunikasikan oleh Setneg ataupun Setkab kepada Presiden. a��a��Apalagi pak SBY pernah juga menjadi presiden keenam,a��a�� lanjut mantan Sekjen PDIP itu. Dia juga menegaskan tidak ada yang berupaya menghalang-halangi pertemuan SBY dengan Jokowi.

Pramono menambahkan, Presiden saat ini pasti juga telah mendengar dari media massa mengenai keinginan SBY. Dia juga akan membuat laporan kepada presiden mengenai hal-hal yang disampaikan SBY dalam konferensi pers kemarin.

Terpisah, Menkominfo Rudiantara menjelaskan, aturan tentang penyadapan sudah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Putusan itu kemudian dituangkan dalam revisi UU Informai dan Transaksi Elektronik. a��a��Penyadapan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan Undang-Undang, contohnya KPK,a��a�� terangya.

Itu pun konteksnya dalam kasus hukum. Sebagai gambaran, KPK dalam menyadap pasti akan bekerja sama dengan operator. Mengenai pernyataan SBY, Rudi menyatakan belum mengetahui informasinya. Sebab, di saat bersamaan dia sedang mengikuti rapat kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo. (jun/wan/rya/ang/JPG/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post