Lombok Post
Kriminal

Jaksa a�?Gantunga�? Kasus Trekking Rinjani

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Suripto Irianto. DIDIT/LOMBOK POST

MATARAMA� -A� Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengisyaratkan akan menutup kasus dugaan korupsi pembangunan jalur pendakian (trekking)A� di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Ini setelah selama tiga tahun penyelidikan, jaksa belum juga mendapatkan progress di tingkat penyelidikan.

Isyarat ditutupnya perkara tersebut, diutarakan Kajati NTB Tedjolekmono. Kata dia, jika penyelidikan sudah berumur lebih dari satu tahun, namun belum naik ke tingkat penyidikan, maka kasus berpotensi ditutup.

a�?Itu seharusnya sudah bisa dibaca, kalau kasusnya sudah ditutup,a�? kata Tedjo.

Tedjo menjelaskan, pada perkara ini pihaknya mengalami kendala pada tenaga ahli. Tenaga ahli yakni dari Unram dan ITS yang sempat diminta untuk melakukan cek fisik, tidak satupun yang menyanggupi. Padahal, tenaga ahli yang nantinya akan melakukan cek fisik, menjadi dasar penyelidik dalam melihat potensi kerugian negara.

Sementara itu, hal serupa disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Suripto Irianto. Menurutnya, perkara ini tidak sepenuhnya ditutup. Hanya karena ketiadaan tenaga ahli, membuat kasus trekking rinjani disimpan sementara waktu.

a�?Penyelidikannya masih, tapi kalau memang indikasinya tidak ada, perkara itu disimpan. Jika ada temuan lagi, akan kami lanjutkan,a�? ujar Suripto.

Diketahui, proyek tahun 2013 direalisasikan melalui anggaran pemerintah pusat. Dalam dokumen penyalurannya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, terdapat dua item proyek untuk kawasan TNGR yang nilainya mencapai Rp 2,5 miliar.

Rinciannya, anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk perabatan (pengerasan) A�jalur dari Senaru, Kabupaten Lombok Utara menuju Danau Segara Anak. Sisanya sebanyak Rp 1,5 miliar digunakan untuk peningkatan kualitas jalur pendakian dari Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur ke Danau Segara Anak, Gunung Rinjani.

Kasus ini bergulir dari laporan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) di awal tahun 2014. Dalam laporannya, mereka menyerahkan sejumlah dokumen berupa realisasi anggaran pusat pada tahun 2013.

Namun, dalam investigasi mereka di lapangan, terindikasi terjadi penyimpangan. Dalam bukti itu, Formapi menunjukkan proyek perabatan jalur di wilayah Senaru hanya sepanjang 200 meter yang terlihat pengerjaannya.

Sementara untuk peningkatan kualitas jalur pendakian di Sembalun Lawang, Lombok Timur, yang ada hanya pengerjaan shelter. Dalam pembangunannya, terdapat shelter yang menurut Formapi tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan.A� (dit/r2)

Berita Lainnya

Jaksa Siap Eksekusi Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Dana BOS Dipakai Untuk Beli Motor

Redaksi LombokPost

Musim Hujan Tiba, 122 Polisi Siaga

Redaksi LombokPost

Bukti Kejahatan 2018 Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Kenali Modus Jambret

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Berkas TPPO Riyadh Kembali Dilimpahkan

Redaksi LombokPost