Lombok Post
Tanjung

Masih Proses Bahan Usulan ke KASN

plt kepala BKD Lombok Utara Masjudin Ashari saat menerima kedatangan perwakilan GTT, beberapa waktu lalu.

TANJUNGA�– Hingga kemarin, jabatan kepala SKPD di Lombok Utara yang lowong belum juga terisi. Proses pengisian ini membutuhkan panitia seleksi (pansel). Namun pembentukan pansel belum bisa dilakukan juga karena belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). a�?Belum, belum. Masih proses,a�? ujar Plt Kepala BKD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lombok Utara Masjudin.

Ada 13 jabatan eselon II A�yang belum terisi atau lowong. Diantaranya, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PU dan Penataan Ruang, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Kemudian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah; Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kesehatan; Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan BPBD. a�?Masih ada hal yang kita persiapkan untuk dibawa ke KASN,a�? ungkapnya.

Dijelaskan, untuk melaksanakan seleksi terbuka prosedurnya bupati bersurat ke KASN untuk menyampaikan jabatan yang lowong dan rencana proses seleksi. Salah satunya daftar calon panitia seleksi berikut CV. a�?Paling tidak itu yang dibawa ke KASN,a�? katanya.

Tetapi untuk mendapatkan CV perlu koordinasi dengan institusi terkait. Misalnya, dibutuhkan ahli dari Unram maka harus bersurat, dan inilah yang sedang dalam proses.

Untuk peserta seleksi, nanti yang bisa mengikuti tergantung aturan dan persyaratan. Sedangkan dari persyaratan yang disiapkan ada sekitar 50 orang pejabat eselon III yang bisa mengikuti seleksi. a�?Ini dilihat dari administrasinya. Tetapi nanti kembali ke orangnya apakah akan mengajukan lamaran atau tidak,a�? tandasnya.

Tim sendiri setelah dibentuk minimal diisi lima orang dan maksimal sembilan orang. Sedangkan unsurnya, 45 persen internal serta 55 persen eksetrnal dan unsur independen yakni akademisi, praktisi maupun tokoh.

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi I DPRD Lombok Utara menyayangkan lambannya proses pengisian jabatan kepala SKPD tersebut. Dikhawatirkan akan membuat pelaksanaan program di SKPD tidak maksimal karena mengandalkan Plt. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost