Lombok Post
Tanjung

Pansus Setuju Dijadikan Perda

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.DOK

TANJUNGA�– Persoalan perlindungan perempuan dan anak di Lombok Utara mendapat perhatian serius dewan. Hal ini dikarenakan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti awal tahun ini, sudah tiga kasus kekerasan anak ditangani Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Utara.

Untuk itu DPRD menyetujui Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dijadikan perda. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna laporan pansus, kemarin (3/2).

Ketua Pansus Raperda PPA Sengrajib mengungkapkan, perempuan dan anak korban kekerasan harus diperhatikan pemerintah daerah. Karena kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurutnya, kasus kekerasan anak yang terjadi di Lombok Utara seringkali disebabkan beberapa faktor yang bekembang di tengah masyarakat. Seperti, faktor ekonomi dan pendidikan serta kerusakan keluarga inti.

Peran serta pemerintah dalam menyediakan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sangat penting. Apalagi peraturan yang ada saat ini masih bersifat normatif. Karena tidak berada dalam lingkup kebijakan dan perencanaan sehingga perlindungan hanya bersifat parsial dan sebagian.

Untuk itu, pemkab harus memberikan perhatian agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.A� a�?Perlindungan ini harus berbentuk preventif, represif dan rehabilitasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan keluarga,a�? ujarnya.

Terpisah, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan kewajiban pemerintah saat ini membuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah supaya dipergunakan sebagai acuan dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan anak-anak. a�?Jangan ada lagi anak-anak yang bekerja karena ini termasuk kekerasan. Mereka harus menerima pendidikan,a�? ungkapnya.

Terkait pencegahan kasus kekerasan, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi keberadaan peraturan daerah kepada elemen masyarakat. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost