Lombok Post
Praya

Suhaili : Ambil Semuanya Sudah

Bupati (Loteng) HM Suhaili FT. dedi/Lombok Post

PRAYAA�– Klaim Pemkab Lombok Barat (Lobar), terhadap wilayah Dusun Nambung Desa Montong Ajan, Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng), membuat Bupati HM Suhaili FT angkat bicara. Pria asal Desa Bodak itu, mengaku gerah dengan sikap tetangga sebelah.

a�?Jika masih saja ngotot, kita persilahkan saja Gumi Tatas Tuhu Trasna ini, digabung semua ke Lobar,a�? sindir Suhaili, kemarin (3/2) usai olahraga pagi di alun-alun Tastura.

Dengan begitu, lanjut Suhaili Loteng bukan lagi menjadi kabupaten, melainkan satu kesatuan wilayah Lobar, satu pemerintahan dengan Lobar dan sebagainya. a�?Mungkin itu, yang diinginkan pihak Lobar, maka kami siap bergabung,a�? sindirnya lagi.

Sebaliknya, kata Suhaili jika Lobar kekurangan pantai, maka ia mempersilahkan untuk mengambil pantai Selong Belanak atau pantai An dan atau seluruh pantai di wilayah selatan Loteng.

a�?Silahkan diambil semuanya sudah,a�? tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD I Golkar NTB itu menyarankan agar pihak Lobar belajar sejarah berdirinya masing-masing kabupaten/kota di Pulau Lombok. Menurutnya jika berbicara hal itu, maka jelas Nambung masuk wilayah Loteng. Bukan, Lobar.

Untuk membuktikannya, kata Suhaili Pemkab Loteng siap buka-bukaan. Soal kemudian, Pemkab Lobar sudah membangun fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan dan lain sebagainya di Dusun Nambung, ia menegaskan siapa yang menyuruh membangun sesuatu dilahan milik orang lain. a�?Sudah tahu Dusun Nambung berperkara, kok sesuka hatinya membangun,a�? katanya.

a�?Tapi, mau bagaimana lagi. Insya Allah, kita akan siapkan anggaran untuk membayar bangunan yang sudah dibangun Lobar,a�? lanjut Suhaili.

Intinya, tambah mantan Ketua DPRD NTB itu, Loteng tidak akan melepas sejengkal pun wilayahnya dan tidak akan pernah mengambil sejengkal pun wilayah orang lain. a�?Jangan mentang-mentang pantai Nambung itu indah, lalu main-main klaim saja,a�? sambungnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap provinsi berdiri diposisi juri, menengahi persoalan sengketa yang terjadi. Bukan sebaliknya. Ia tidak ingin, masalah yang satu itu berlarut-larut, apalagi berujung pada gejolak sosial dan politik. a�?Itu yang tidak kita inginkan,a�? kata Suhaili.(dss/r2)

 

Berita Lainnya

ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost

150 Pendaki Jajal Jalur Aik Berik

Redaksi LombokPost

BPK Periksa 10 Desa di Loteng

Redaksi LombokPost

Suhaili Tagih Komitmen Pusat

Redaksi LombokPost

Loteng Kembali Raih WTP?

Redaksi LombokPost

2.500 Sertifikat Gratis Dibagikan

Redaksi LombokPost

Segel Kantor Desa Lajut Dibuka

Redaksi LombokPost