Lombok Post
Metropolis

Ini Harus Ditiru!

BIROKRASI BERSIH: Kepala Dishub H Khalid (berbatik) saat berbincang dengan seorang pemilik kendaraan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, beberapa waktu lalu. Cukup For Lombok Post

MATARAM a�� Langkah yang ditunjukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram ini memang layak ditiru. Sebagai SKPD berbasis pelayananA� publik, tentu godaan maladministrasi dan pungli, sangat tinggi. Karena itulah Dishub berupaya membersihkan citra itu dengan memulai proses rapat pimpinan (rapim) dengan menghadirkan tim saber pungli dan ombudsman NTB.

Rapim ini selain bertujuan menyamakan persepsi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga untuk menunjukkan komitmen membentuk mesin birokrasi yang bersih, sehat dan berintegritas.

a�?Juga supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan SOP (Standar Oprasional Prosedur),a�? kata Kepala Dishub Kota Mataram H Khalid.

Ia juga menekankan pentingnya memahami pakta integritas yang sudah ditandatangani. Tidak hanya komitmen tertulis untuk mewujdukan birokrasi bersih oleh semua pejabat tetapi juga harus bisa dijalankan.

a�?Jadi harus sesuai dengan pakta integritas,a�? tekannya.

Khalid melihat inilah mementum tepat untuk mewujudkan Dishub yang bersih dan bermental melayani. Ia juga sempat menyinggung soal keberhasilan meraih Piala Wahana Tata Nugraha jangan sampai hanya sekadar kebanggaan. Tetapi harus ada target riil dalam mewujudkan sistem transportasi yang baik di kota.

a�?Kalau kita bisa wujudkan sistem transportasi baik berturut-turun lima kali nanti itu disebut Wahana Tata Nugraha Kencana,a�? terangnya.

Asisten II Setda Kota Mataram Wartan, menilai membangun persepsi tentang tugas dan fungsi kerja masing-masing pejabat sesuai dengan OPD baru sudah tepat dilakukan Dishub. Sebab ini akan berdampak signifikan dalam membangun arah gerak SKPD.

a�?Iya, memang perlu ada penyamaan persepsi terkait penerapan PP ini,a�? timpal Wartan.

Wakil Ketua Tim Saber Pungli Lalu Martawang juga sempat menyentil persoalan penilaian kinerja pemerintah yang belum mencapai nilai B. Senada dengan Wartan, rapat kerja pimpinan akan memberi arah gerak yang jelas sebuah SKPD. Teruama untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang di bawah harapan.

a�?Memang persoalannya ada di renstra SKPD, karena itu rapim ini sangat urgen,a�? tegas Martawang.

Lebih jauh Martawang juga mengupas Perpres Nomor 16 tahun 2017 yang mengamanatkan tentang pentingnya Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar). Ia berharap, perpres ini juga dapat memberi semangat dan inspirasi sama bagi setiap SKPD agar nantinya membentuk tim saber pungli juga. Untuk memastikan, mesin birokrasi bekerja bersih dan sehat.

a�?Tiap SKPD perlu harus membentuk tim internal Saber Pungli juga,a�? tandasnya. (zad/r3)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost