Praya

Empat Desa Tak Punya Kades

PRAYA A�– Sudah tiga bulan, empat desa di Lombok Tengah (Loteng), tak punya Kepala Desa (Kades). Pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk memundurkan diri, bahkan ada yang menolak menduduki jabatan tersebut. Akibatnya, pelayanan birokrasi desa dan pembangunan desa, terganggu.

a�?Atas dasar itulah, kami mengeluarkan rekomendasi kepada bupati, agar menyikapi persoalan itu,a�? kata Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar, kemarin (6/2) usai menandatangani surat yang dimaksud.

Ke empat desa tersebut, meliputi Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah dan Desa Landah, Praya Timur. Kemudian, Desa Lekor, Janapria dan Desa Tumpak, Pujut. Kekosongan jabatan itu terjadi, karena ke empat kadesnya terseretA� kasus hukum. Rata-rata karena dugaan penyelewengan anggaran pembangunan desa.

Potret semacam itu, kata Qomar membuat perwakilan warga ke empat desa itu, seringkali mendatangi dewan dan Pemkab. Tujuannya, agar jabatan pemimpin akar rumput tersebut, segera diisi.

A�a�?Terakhir, baru saja kami menerima keluhan para kepala dusun (kadus) dan tokoh masyarakat dari Desa Lekor,a�? bebernya.

Ia melihat, nama-nama empat calon Plt. kades tersebut, sebenarnya sudah ada di tangan Pemkab, tinggal ditandatangani bupati. Hanya saja, Pemkab dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan bagian hukum Setda Loteng, lamban.

a�?Apa susahnya mempercepat alur birokrasi, toh ini demi kepentingan pembangunan,a�? sindirnya.

Karena itu dewan mengeluarkan surat rekomendasi Komisi I DPRD Loteng. Bunyinya, mengingatkan kepada Bupati HM Suhaili FT, untuk segera menetapkan Plt kades, tidak boleh ditunda-tunda lagi.A� Sementara itu, Asisten I Setda Loteng HL Muhammad Amin mengatakan, pengisian jabatan kades di empat desa tersebut, sudah diatur dalam Perda Nomor I Tahun 2016 tentang, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Salah satunya menyebutkan, soal prosedur pergantian kades.

Jika kadesnya tersangkut hukum, lalu diberhentikan sementara oleh pemerintah, jelas Amin maka secara otomatis jabatan itu, akan jatuh ke tangan sekdes. Sebaliknya, jika sekdes memundurkan diri atau menolak, maka secara otomatis pula, jabatan tu dipegang semantara oleh camat.

Selanjutnya, tambah Amin camat bersangkutan akan menunjuk Plt kades, bukan Pemkab. a�?Ini malah terbalik, semua masalah desa selalu ujung-ujungnya Pemkab. Tolong jangan langkahi pemerintah kecamatan,a�? pesannya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku surat keputusan (SK), menyangkut nama-nama Plt kades sudah ada ditangan bupati, tinggal ditandatangani saja. a�?Ditunggu saja, mohon kesabarannya,a�? kata Amin.(dss/r2)

Related posts

Kuta Mandalika Makin Cantik

Redaksi Lombok Post

Pak Bupati, Tolonglah Murni!

Redaksi Lombok post

30 Calon Jamaah Haji Dicoret

Redaksi Lombok post