Lombok Post
Metropolis

Investor Jangan Saling Sikut!

ALIH FUNGSI: Sebuah rumah semi permanen berdiri di tengah ladang jagung di kawasan hutan lindung Sekaroh, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Hutan Sekaroh semakin gundul dan banyak ditanami jagung. IVAN/LOMBOK POST

MATARAM-Pemprov NTB meminta kepada para investor yang ada di kawasan Sekaroh Lombok Timur tidak bertengkar lagi. Mereka diminta mengelola kawasan tersebut bersama-sama sesuai izin yang dimiliki.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Madani Mukarom mengatakan, Jumat pekan lalu, pihaknya sudah memanggil tiga perusahaan yang ada di kawasan tersebut yakni PT Eco Solutions Lombok (ESL), PT Palamarta Persada dan PT Jeeva Beloam. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mempertemukan sekaligus mengajak perusahaan-perusahaan itu duduk bersama, dan meminta mereka berhenti bersengketa.

a�?Kerjasamalah saya bilang, bagi-bagi, supaya sama-sama di situ,a�? kata Mukarom, kemarin (6/2).

Dalam pertemuan itu, masing-masing perusahaan sepakat dan akan menindaklanjuti permintaan pemprov itu. Tapi sebelumnya mereka akan membahasnya di jajaran direksi masing-masing. Kini pemprov menunggu jawaban dari masing-masing perusahaan.

Sementara terkait sertifikat hak milik di Hutan Sekaroh, ia meminta para investor tidak mengkhawatirkannya. Masalah tersebut kini diserahkan sepenuhnya kepada kejaksaan yang tengah melakukan penyidikan. Sambil menunggu aparat menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut, maka perusahaan bisa mulai beroperasi, agar kawasan tersebut berkembang. Luas lahan yang dikelola perusahaan sekitar 300 hektare lebih.

Menurutnya, antar perusahaan mestinya tidak saling bermusuhan. Mereka harus sama-sama melawan pemilik sertifikat di kawasan tersebut di pengadilan nanti. Karena dengan demikian, lahan tersebut tidak akan bermasalah lagi. Dengan mereka berdamai, maka beban akan berkurang sehingga perusahaan bisa segera melanjutkan aktivitasnya. a�?Musuhnya tinggal yang punya sertifikat saja,a�? katanya.

Initinya, dalam hal ini Pemprov NTB akan mendamaikan pihak-pihak yang ada di kawasan tersebut. Agar tidak ada lagi keributan atau sengketa berkepanjangan. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan dan tidak ada lagi keributan.

Tentu saja pembangunan tersebut harus tetap ramah lingkungan dan tidak merusak alam. a�?Kalau provinsi akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dari pengelolaan kawasan tersebut,a�? katanya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost