Lombok Post
Tanjung

Pengusaha Ngaku Tak Keberatan

BERI KETERANGAN: Kepala Desa Gili Indah H. Taufik (kiri) didampingi Kadus Gili Trawangan H. Lukman saat memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Kapolres Lombok Utara, kemarin (6/2). PUJO/LOMBOK POST

TANJUNGA�– Pengusaha di Gili Trawangan mengaku pungutan yang dibebankan tidak memberatkan. Bahkan mereka menyetorkan iuran tersebut sukarela dan tanpa paksaan. Hal ini diungkapkan salah satu pengusaha Gili Trawangan sekaligus Sekretaris Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) Safril Mahrup usai menggelar pertemuan bersama Kapolres Lombok Utara di mapolres setempat, kemarin (6/2).

Hadir dalam pertemuan itu Kades Gili Indah, Kadus Gili Trawangan, dan sejumlah pengusaha. Safril mengungkapkan, aparat penegak hukum harus mengkedepan aspek sosial, baru melakukan tindakan hukum.

Pria yang akrab disapa Sam itu mempertanyakan apa yang menjadi penyebab utama penangkapan dalam OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli Pemprov NTB beberapa waktu lalu. Karena selama ini pengusaha tidak ada yang merasa keberatan dengan pungutan tersebut.

a�?Misalnya, di BTN (perumahan) saja ada uang kebersihan dan keamanan. Nah ini sama dengan yang ada di Trawangan,a�? katanya.

Ditambahkan, agar hal ini tidak terulang kembali, pihaknya akan mengubah iuran ini dan membuat payung hukum. Jumlah pengusaha yang dipungut sebanyak 520 lebih. Sehingga total iuran yang mereka dapatkan sebesar Rp 215 juta per bulan. Anggaran itu dialokasikan ke tiga bidang, yakni operasional sampah, pendidikan, dan keamanan.

Lebih lanjut, Sam mengungkapkan, pihaknya akan membuat semacam website untuk transparansi iuran dan penggunaannya. Agar pengusaha yang ada di Gili Trawangan bisa melihat langsung ke mana iurannya secara cermat dan detail.

Sementara itu, Kadus Gili Trawangan H. Lukman kepada wartawan mengklarifikasi pemberitaan yang selama ini beredar. Karena dia dianggap sebagai otak dibalik pungutan ini. a�?Saya luruskan berita yang beredar ini,a�? ujarnya.

Dijelaskan, dirinya hanya diberikan tugas oleh kades dan pengusaha untuk memfasilitasi pungutan tersebut. Bahkan pungutan tersebut juga sudah disepakati bersama. a�?Jadi ini bukan pemerasan,a�? katanya.

Kenapa tiga pungutan ini dijadikan satu pintu, kata Lukman, agar efektif. Karena pengusaha menginginkan dengan satu pungutan bisa terakomodir tiga pungutan tadi, yakni sampah, pendidikan, dan keamanan. a�?Kita juga ada laporan. Saya sebagai penanggung jawab di Gili Trawangan sehingga saya backup semua pungutan ini agar pengelolaan pungutannya juga jelas,a�? paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gili Indah H. Taufik menjelaskan, iuran yang dianggap pungutan ini berasal dari keingian para pengusaha. Salah satunya untuk memanfaatkan warga dalam pengangkutan sampah.

Dengan kejadian ini, tentu membuat para pengusaha sangat resah. Dan kondisi saat ini sampah yang ada di Trawangan malah tidak dikelola dengan baik. a�?Kejadian diharapkan menjadi pembelajaran pemerintah daerah agar menyiapkan regulasi,a�? harapnya.

Untuk membuat regulasi dalam bentuk Perdes, pihaknya belum bisa melakukannya. Karena belum adanya aturan lebih tinggi di atasnya, seperti perda sebagai bahan acuan.

Kedatangan mereka ke Polres Lombok Utara untuk meminta pihak kepolisian memperhatikan aspek sosial yang ada di gili. Selain itu, keamanan di gili sudah mulai terganggu.

Terpisah, Kapolres Lombok Utara AKBP Rifai menyatakan kedatangan warga gili ini untuk menyamakan persepsi. Agar seluruh kegiatan yang ada di gili berjalan normal dan keamanan tetap terjaga. Pihaknya meminta ke depan supaya pembiayaan administrasi bisa diperbaiki agar tidak terulang kembali. (puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost