Lombok Post
Tanjung

Oknum PNS Disbudpar Jadi Tersangka

Wakapolres Lombok Utara Kompol Teuku Ardiansyah.PUJO/LOMBOK POST

TANJUNGA�– Dari enam orang yang diamankan Tim Saber Pungli Lombok Utara pada operasi tangkap tangan (OTT) di pintu masuk objek wisata air terjun Sendang Gile, Minggu (5/2) lalu, satu orang ditetapkan menjadi tersangka. Sementara lima lainnya masih menjadi saksi. a�?Dari hasil rapat bersama tim saber pungli termasuk Kejari (Mataram), satu orang yakni RM (inisial,Red) ditetapkan menjadi tersangka,a�? kata Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli sekaligus Wakapolres Lombok Utara Kompol Teuku Ardiansyah, kemarin (7/2).

Untuk diketahui, dalam OTT tersebut enam orang yang diamankan antara lain RM sebagai PNS Disbudpar Lombok Utara, MI, SH, MA, B sebagai staf pemungut tiket di pintu loket, dan RSM selaku Linmas Desa Senaru. a�?Lima lainnya masih ditetapkan sebagai saksi, tetapi tidak menutup kemungkinan kelimanya bisa dikenakan tindak unsur pidana,a�? ungkapnya.

Dijelaskan, modus pungli yang dilakukan di pintu masuk objek wisata Sendang Gile ini adalah pengunjung yang masuk, ada yang diberikan tiket dan tidak. Uang yang dibayarkan pengunjung tanpa tiket tidak diserahkan ke daerah, melainkan masuk ke kantong pribadi.

Misalnya, ada 10 pengunjung yang datang, hanya tiga yang diberikan tiket. Sementara tujuh lainnya masuk ke Sendang Gile tanpa menggunakan tiket. Uang pengunjung yang tidak menggunakan tiket inilah yang diambil untuk kepentingan pribadi. a�?Lima orang ini juga tidak digaji, tetapi mereka dibayar menggunakan uang pungli itu,a�? tandasnya.

Bahkan dari pengakuan RM, praktik pungli ini sudah berlangsung sejak lama. Meskipun RM ini baru bertugas di loket selama beberapa minggu. Sehingga harusnya sistem ini diubah. Apalagi yang bersangkutan juga sudah mengetahui adanya operasi pemberantasan pungli yang sedang digiatkan pemerintah pusat dan daerah. a�?Ini kita sayangkan kenapa dibiarkan,a�? cetusnya.

RM dikenakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. RM diduga melanggar pasal 12 E dan diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dengan denda maksimal Rp 1 miliar.

Lebih lanjut, Teuku mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan enam orang ini, tidak menutup kemungkinan ada pelaku lainnya. Karena praktik pungli di pintu masuk objek wisata Sendang Gile ini sudah berlangsung sejak lama. a�?Kita juga akan minta bukti-bukti dari pemda. Termasuk kita akan periksa juga dari pihak Disbudpar,a�? katanya.

Dalam OTT di Sendang Gile tersebut, Tim Saber Pungli Lombok Utara juga mengamankan sejumlah uang dari beberapa lokasi. Di loket 1 penjualan tiket disita uang sebesar Rp 295 ribu dan di loket 3 sebesar Rp 235 ribu. Selain itu, tim juga mengamankan uang masuk tanpa tiket sebesar Rp 600 ribu.

Tim juga mengamankan sejumlah uang dari rumah RM dalam dua amplop berbeda berjumlah Rp 1.565.000. Sedangkan amplop lainnya yang diklaim sebagai uang kas yang belum disetorkan sebesar Rp 524 ribu.

Terpisah, Plt Kepala Disbudpar Lombok Utara Baiq Prita Setiati mengatakan, pihaknya membenarkan jika RM adalah anak buahnya. Menurut Tata, pihaknya mendukung program pemberantasan pungli ini. Bahkan kejadian yang terjadi di Senaru seharusnya bisa menjadi pembelajaran semua pihak. Apalagi penyetoran yang masuk ke kas daerah ternyata tidak penuh, melainkan dipotong untuk kepentingan pribadi. a�?Kalau untuk bukti setoran dari tiket masuk di Senaru kita ada semua,a�? katanya.

Lebih lanjut, Tata mengatakan, pihaknya juga berencana akan menyerahkan pengelolaan objek wisata kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan agar pengelolaan bisa lebih baik dan tidak mengganggu pembenahan kawasan wisata yang sedang dilakukan pemerintah. a�?Kita sedang uji petik untuk rencana ini. Nanti kami juga akan sampaikan ke pak bupati,a�? ungkapnya.

(puj/r7)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost