Lombok Post
Kriminal

Apa Kabar APBD Ganda Mataram?

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Suripto Irianto. DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM – Kasus dugaan APBD ganda Kota Mataram belum mengalami perkembangan. Sejak dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Agustus 2015 silam, kasus ini masih berkutat di proses penyelidikan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Suripto Irianto mengatakan, meski telah diselidiki lama, namun jaksa belum memutuskan untuk melakukan penghentian perkara. Jaksa tetap melakukan penyelidikan.

a�?Tahapan masih lidik (penyelidikan, Red) untuk kasus itu,a�? katanya.

Kasus dugaan ABPD ganda Kota Mataram bermula dari laporan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTB Rachmat Hidayat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam APBD Kota Mataram tahun 2015 ke Kejati.

Dalam laporan tersebut disebutkan APBD Kota Mataram yang pertama sifatnya resmi, karena sudah dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan DPRD serta telah disampaikan ke gubernur, dengan nilai mencapai Rp 1,104 triliun. Sedangkan versi kedua nilainya mencapai Rp1,117 triliun.

Selain APBD Kota Mataram kasus lainnya yang ditangani Kejati namun masih berkutat di tingkat penyelidikan, antara lain Dana Bansos Kemenang NTB tahun 2014, Trekking Rinjani, dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSU Selong, Lombok Timur.

Kajati NTB Tedjolekmono mengatakan, Kejagung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah mengeluarkan satu kebijakan. Jampidsus memberi tenggat waktu terhadap seluruh jaksa dalam menangani satu perkara.

Jika hingga Maret di tiap tahunnya, tidak ada perkembangan dalam penyelidikan, maka perkara berpotensi untuk dihentikan. Hal yang sama berlaku untuk suatu perkara di tingkat penyidikan yang telah menetapkan tersangka.

a�?Semua kasus, termasuk APBD ganda Kota Mataram, telah diberikan deadlinenya sampai 31 Maret,a�? kata dia.

Tedjo melanjutkan, kebijakan Jampidsus itu dimaksudkan juga untuk mengurangi tunggakan kasus dalam satu tahun. Selain memberikan kepastian hukum terhadap setiap orang yang berperkara.

a�?Jadi harus harus ada perubahan status, kalau terbukti maju. Kalau tidak, ya dihentikan. Ke depannya, tidak ada orang yang menjadi tersangka sampai bertahun-tahun,a�? kata dia.(dit/r2)

Berita Lainnya

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost

Rekanan Kembalikan Kerugian Negara

Redaksi LombokPost

Saksi Beberkan Percakapan Muhir

Redaksi LombokPost

Jaksa Siap Eksekusi Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Dana BOS Dipakai Untuk Beli Motor

Redaksi LombokPost

Musim Hujan Tiba, 122 Polisi Siaga

Redaksi LombokPost

Bukti Kejahatan 2018 Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost