Lombok Post
NASIONAL

Dana Aksi 411 dan 212 Diusut

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Agung Setya

JAKARTAA�– Badan Reserse Kriminal Polri berupaya mendalami dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pendanaan aksi umat Islam 411 dan 212. Dana yang ditelisik itu untuk sebuah yayasan yang disebut polisi terkait Bachtiar Nasir (BN).

Kemarin Bareskrim memanggil Bachtiar Nasir, namun dia tidak hadir karena terjadi kesalahan dalam surat panggilan.

Pengacara Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera menuturkan bahwa dalam surat panggilan untukA� BN terjadi kesalahan, dimana tertera laporannya pada tanggal 6 Februari, surat perintah penyidikan (Sprindik) dan surat dikirimkan pada tanggal yang sama pula, 6 Februari. a�?Kami tanyakan itu, bagaimana,a�? ujarnya.

Karena itu, BN belum bisa hadir, terutama karena pemanggilan sesuai KUHP itu minimal surat diterima tiga hari sebelumnya. a�?Lagi pula ada beberapa kesalahan juga kan,a�? ungkapnya.

Dia menuturkan, setelah bertemu dengan penyidik memang terjadi kesalahan dan itu karena kemungkinan terlalu bersemangat. Namun, kuasa hukum tentu perlu waktu untuk menyiapkan data dan dokumen pendukung dalam pemeriksaan. a�?Ya butuh persiapan,a�? paparnya.

Pemanggilan itu sendiri ditegaskan memang terkait dengan kasus dugaan TPPU sumbangan masyarakat untuk Aksi 411 dan 212. Dimana rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua, menampung sumbangan-sumbangan tersebut. a�?Kebetulan digunakan untuk menampung, kami bisa mempertanggungjawabkannya kok,a�? ungkapnya.

Penyidik menduga bahwa BN masuk dalam struktur yayasan tersebut. Namun, yang sebenarnya BN sama sekali tidak ada hubungan dengan yayasan tersebut. a�?BN bukan pendiri, pembina atau pengawas,a�? jelasnya.

Yang pasti, bila ada undangan ulang, maka BN akan hadir. Semua prosedur hukum akan ditempuh. a�?Kita siap memenuhi panggilan,a�? ungkapnya saat keluar dari gedung Bareskrim Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Agung Setya menjelaskan, semua pihak mengetahui bahwa ada penghimpunan dana umat. Sedang dipastikan apakah ada penyimpangan atau tidak dalam prosesnya. a�?Kita dalami semua dalam pemeriksaan,a�? jelasnya.

Memang ada sejumlah bukti yang ditemukan, namun bukti itu belum bisa diungkapkan. Ada juga bukti dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). a�?Banyak bukti, tapi belum bisa disampaikan,a�? jelasnya.

Apakah terkait dana yang dikirim ke Suriah? Agung mengatakan bahwa memang ada informasi, tapi semua butuh pendalaman. a�?Nanti kami tanyakan ke yang bersangkutan,a�? paparnya.

Aksi Massa Dilarang

Sementara itu, Rencana aksi pada Sabtu (11/2) mendapatkan tentangan dari banyak pihak. Termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menghimbau masyarakat tidak perlu turun ke jalan untuk menggelar aksi damai.

JK menuturkan akan lebih baik bila semua orang bisa menahan diri jelang masa tenang pilkada. Sebab, aksi massa dalam jumlah besar dikhawatirkan malah akan merusak suasana yang cenderung sudah tenang.

a�?Saya kira tidak perlu (aksi, red) jelang pilkada. Kita menahan dirilah,a�? ujar JK usai mengikuti rapat dengar pendapat umum tentang Undang-undang Kepalangmerahan di komisi IX DPR kemarin (8/2).

A�Selain karena dalam masa tenang, JK juga mengingatkan proses hukum saat ini sedang berjalan. Aksi massa yang melibatkan banyak orang juga berpotensi mempengaruhi proses hukum. a�?Nanti kacau lagi proses hukum,a�? ujar Wapres.

Aksi yang dikenal 112 itu dianggap serial lanjutan dari demo 411 dan 212. Aksi 112 itu salah satunya dimotori oleh Forum Umat Islam (FUI). Sedangkan aksi 411 dan 212 diprakarsai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia. Isu yang diangkat dalam aksi 112 juga berkaitan dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Polisi telah memberikan peringatan agar aksi tersebut tidak digelar. Surat pemberitahuan yang dikirimkan ke polisi itu tidak mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan.

Sementara itu, di kesempatan berbeda Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap aksi damai itu juga tidak perlu lagi dilaksanakan. Sebab, aksi itu bisa dianggap membuka ruang baru untuk saling berselisih. a�?Tentang aksi damai itu kami sebenarnya berharap cukuplah ya berbagai macam aksi itu,a�? ungkap dia.

Dia menuturkan berbagai aksi itu memnag secara demokratis diberi keleluasaan alias tidak dilarang. Tapi, dalam situasi saat ini, terlebih mendekati pilkada 15 Februari akan lebih baik kalau semua orang bisa menahan diri. a�?Kita semakin menciptakan kondisi untuk saling bisa berbagi dan menyelesaikan persoalan-persoalan secara lebih dewasa,a�? ujar dia.

Haedar mengungkapkan masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama etnis golongan sebetulnya punya basis sosial kultural yang bagus. Dia juga menilai masyarakat relatif moderat sehingga bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

a�?Tetapi kalau titik-titik picu kemudaian ditambah dengan pilkada bahkan pak Wapres juga mengajak kita waspada,a�? ungkap dia.

A�Dia menuturkan masyarakat akan dihadapkan pada dinamika politik yang semakin panas. Bila kejadian itu terjadi semua pihak harus bisa mengendalikan diri. a�?Kemudian berada dalam posisi untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif,a�? harap dia. (jun/idr/JPG/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post