Lombok Post
NASIONAL

Yasonna Mangkir Panggilan KPK Lagi

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA a�� Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat negara. Setidaknya, politikus PDIP itu sudah dua kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan elektronik KTP (e-KTP).

a�?Kami menyayangkan ketidakhadiran saksi (Yasonna), kepentingan KPK adalah agar para saksi datang dan memberikan klarifikasi,a�? ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin (8/2). Alasan ketidakhadiran Yasonna dalam panggilan kedua itu belum diketahui secara pasti. Informasinya, Yasonna tengah berada di luar negeri.

Febri mengatakan, Yasonna sejatinya kemarin diperiksa untuk dugaan aliran uang korupsi e-KTP. Saat penganggaran di DPR pada 2011-2012, Yasonna disebut-sebut mengetahui proses pembahasan sampai pada persetujuan proyek yang merugikan negara Rp 2 triliun lebih tersebut. Saat itu, dia menjabat sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi masalah kependudukan.

Penyidik, kata Febri, perlu mengonfirmasi kebenaran informasi aliran dana itu ke Yasonna. Sebagai catatan, mayoritas anggota komisi II DPR periode 2009-2014 dimintai keterangan oleh KPK terkait dugaan bagi-bagi uang korupsi e-KTP. Bahkan, ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto juga dipanggil lembaga antirasuah.

Menurut Febri, mangkirnya Yasonna membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjelaskan fakta dan informasi sesuai kapasitas sebagai saksi. Selain menghambat penanganan kasus e-KTP, ketidakhadiran itu tidak mencerminkan posisi Yasonna sebagai menteri yang membidangi masalah hukum. a�?Kami sudah melakukan panggilan sampai dua kali, yang pertama dijadwalkan ulang,a�? jelasnya.

Sampai saat ini, kasus e-KTP belum menetapkan tersangka baru selain pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto. KPK terus membidik pihak di luar penyelenggara negara yang diduga menikmati aliran uang korupsi tersebut. Selain dari unsur dewan, penyidik juga mendalami keterlibatan pihak korporasi.A�(tyo/JPG/r8)

Berita Lainnya

Lion Air JT 610 Bermasalah di Bali, Jatuh di Karawang

Redaksi LombokPost

16 Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS

Redaksi Lombok Post

Jokowi Beri Sinyal Subsidi BPJS Kesehatan

Redaksi LombokPost

Tes CPNS Baru untuk Instansi Pusat

Redaksi LombokPost

Pendaftar CPNS Segera Lapor Dukcapil Kalau Data NIK Tidak Muncul Saat Daftar

Redaksi Lombok Post

Separo Kuota CPNS untuk Pendidik

Redaksi Lombok Post

Sampai Jumpa di Guangzhou 2022

Redaksi Lombok Post

Tiga Jamaah Haji NTB Meninggal di Tanah Suci

Redaksi Lombok Post

Busana Adat Warnai Peringatan HUT RI di Istana

Redaksi Lombok Post