Lombok Post
Kriminal

Hasil Audit PLN NTB Dikirim ke Jokowi

Deputi Kepala BPKP Dadang Kurnia. DIDIT/LOMBOK POST

MATARAM – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merampungkan hasil audit proyek PLN. Sejumlah temuan berdasarkan audit tersebut, kini telah dilaporkan BPKP kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Deputi Kepala BPKP Dadang Kurnia mengatakan, audit proyek yang telah rampung termasuk audit proyek PLN NTB.

a�?Sudah selesai semuanya,a�? kata dia usai peresmian Kantor BPKP Perwakilan NTB di Mataram, kemarin (13/2).

Selanjutnya, kata dia, hasil audit telah mereka sampaikan ke Presiden dan Menteri BUMN. Selanjutnya, Menteri BUMN yang akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagaimana koordinasi antara BPKP dan KPK terkait hasil audit? Kata Dadang, pihaknya hanya bertugas melakukan audit. Untuk koordinasi mengenai sejumlah temuan di dalamnya, akan dilakukan Menteri BUMN.

a�?Hanya antara Menteri BUMN dengan KPK,a�? ujar dia.

Disinggung temuan secara keseluruhan, Dadang enggan membeberkannya. Menurut dia, temuan dari audit merupakan materi dalam laporan ke Presiden dan Menteri BUMN.

a�?Itu masuk materi, biar nanti beliau (Menteri BUMN, Red) yang akan tindaklanjuti, kita hanya mengaudit,a�? kata dia.

Sedikit mengulas audit proyek PLN berdasarkan permintaan KPK. Untuk wilayah NTB, ada sembilan transmisi dan SUTT yang sebelumnya menjadi temuan. Antara lain, Tapak Tower 150 KV Sengkol Lombok Tengah (Loteng)-Paok Motong Lombok Timur (Lotim), transmisi 150 KV Mantang Loteng, SUTT 150 KV Ampenan Kota Mataram-Tanjung Lombok Utara.

Selanjutnya, transmisi SUTT 70 KV Bonto Kota Bimaa��Kabupaten Dompu, Gardu Induk (GI) di Labuan Badas dan GI Taliwang Sumbawa Barat, GI 150 KV Mantang Lombok Tengah, GI 150 KV Tanjung Lombok Utara, dan SUTT 70 KV yang meliputi Sumbawa Besar-Tano-Taliwang Sumbawa Barat.

Dari sembilan proyek yang telah diaudit, empat diantaranya telah berfungsi. Yakni SUTT Paok Motong, SUTT Sengkol, SUTT Bima, dan GI Mantang. Lima lainnya tidak berlanjut dikarenakan ketiadaan alokasi anggaran sejak 2013, serta tidak ada aliran listrik.

Temuan itu digabungkan dengan audit BPKP di sejumlah daerah. Kemudian akan dilakukan kajian teknis untuk proyek yang mangkrak memilah dengan yang sudah selesai. Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian khusus terhadap 34 unit mesin PLN yang mangkrak.(dit/r2)

Berita Lainnya

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Berkas Banding Merger BPR Dilimpahkan

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

Absen Kerja, Sukatra Ditemukan Tak Bernyawa

Redaksi LombokPost

Tilang Menurun, Laka Lantas Meningkat

Redaksi LombokPost