Lombok Post
Metropolis

Pemda Gak Boleh Jauh dari BPKP

RESMIKAN KANTOR: Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi (kanan) bersama Kepala BPKP Dr Ardan Adiperdana (kiri) meresmikan kantor BPKP NTB, kemarin (13/2). SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�– Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan lebih kuat. Khususnya dalam melakukan supervisi terhadap pemerintah daerah (pemda). Sebab saat ini pemda masih membutuhkan bimbingan dari lembaga seperti BPKP.

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi dalam peresmian kantor baru BPKP NTB mengatakan, semangat kemitraan antara BPKP dengan pemerintah daerah bisa menghadirkan semangat bagi jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Supaya bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan amanah pembangunan yang ada di Provinsi NTB.

Menurutnya, kedua belah pihak harus saling membantu. Misalnya, dalam hal istilah-istilah seperti maturitas, APIP, dan lain-lain perlu dipahamkan dengan bahasa yang lebih lugas. Sehingga pemerintah daerah bisa mengikuti arah dari BPKP.

Ia berharap BPKP terus melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pemerintah daerah. Sebab perangkat pemerintah masih membutuhkan bimbingan dari BPKP.

Sebab salah satu kendala pemerintah selama ini adalah sumber daya manusia yang kurang. Jarang sekali auditor yang bisa bekerja di pemerintahan. Mereka lebih tergiur bekerja di perusahaan dengan gaji lebih besar.

a�?Mudah-mudahan dengan kebijakan baru, semakin banyak auditor yang mau bekerja di jajaran pemerintah daerah,a�? harapnya.

Ia juga berharap, kualitas pelaporan pemerintah daerah mampu secara jelas menemukan korelasi antara pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan pencapaian kinerja. Baik itu terkait program nasional maupun program prioritas di daerah.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar semua perangkat daerah selalu belajar dan mengasah kemampuan. Mengingat dalam pelaksanaan tugas tentu banyak hal-hal baru yang ditemukan.

Oleh karena itu, sebelum melaksanakan suatu pekerjaan diperlukan diagnosa. Diagnosa yang terbaik adalah berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang telah teruji dan bisa dipertanggungjawabkan secara kualitatif dan kuantitatif.

Sementara itu, Kepala BPKP Dr Ardan Adiperdana berharap perwakilan BPKP Provinsi NTB dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para stakeholders. Sehingga pemanfaatan gedung ini dapat optimal dalam mengawal pembangunan dan akuntabilitas di Provinsi NTB.

BPKP melaksanakan pengawasan intern yang difokuskan ke dalam empat strategi pengawasan. Yakni, pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara dan daerah, serta perbaikan governance system.

Ia memberikan pujian pada NTB karena sembilan kabupaten/kota, termasuk Provinsi NTB mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam membangun akuntabilitas diperlukan dua pilar, yaitu SPIP dan APIP.

SPIP berfungsi menjaga pengelolaan keuangan negara dengan ukuran 1-5, dengan 5 sebagai nilai terbaik. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tahun 2019 Indonesia berada diposisi 3.

Saat ini provinsi yang telah melaksanakan asessment sebesar 82 persen dan kabupaten/kota 52 persen. Ia berharap dalam jangka dua tahun target tersebut bisa terpenuhi. Sedangkan, APIP berfungsi menjaga aturan dan perundang-undangan agar betul-betul ditegakkan.

Jadi, APIP ini memastikan bahwa sistem pengendalian negara telah berjalan dengan baik. Ukuran APIP sama dengan SPIP, yaitu 1-5 dan ditargetkan pada tahun 2019 85 persen wilayah di Indonesia berada pada level 3.

SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi NTB telah berkembang dan APIP atau Aparat Pengawasan Internal PemerintahA� ada dilevel 2 dan 3.

Hal ini diharapkan menjadi fondasi untuk capaian Indeks pembangunan Manusia (IPM) NTB, angka kunjungan wisawatan, dan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional yang merupakan indikasi kemajuan yang cukup signifikan di Provinsi NTB.

Kepala BPKP Provinsi NTB Dr. Bonardo Hutauruk menambahkan, untuk memudahkan aparat desa dalam pengelolaan anggaran desa, BPKP telah membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dari segi pengawasan, BPKP telah bekerja sama dengan inspektorat di seluruh Kabupaten/Kota.

a�?Semoga ini bisa menjadi pondasi dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa,a�? harap Ardana. (ili/r7)

Berita Lainnya

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost