Lombok Post
Praya

Soal Nambung, Ini Sikap Resmi Loteng

MEMBACAKAN NASKAH: Sekda Loteng HM Nursiah (kanan), saat membacakan nashkan pernyataan sikap Pemkab dan DPRD Loteng, terhadap sengketa wilayah Nambung, kemarin (13/2). dedi/Lombok Post

PRAYAA�– Klaim sebagian wilayah Dusun Nambung Desa Montong Ajan, Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng), oleh kabupaten Lombok Barat (Lobar), akhirnya disikapi serius Pemkab dan DPRD setempat. Ditandai dengan naskah pernyataan sikap yang ditandatangani Bupati HM Suhaili FT dan Ketua DPRD H Puaddi FT.

a�?Dalam naskah ini, kami menolak dengan keras klaim yang dilakukan Lobar,a�? kata Sekda HM Nursiah, kemarin (13/2) sembari menunjukkan naskah pernyataan sikap yang dimaksud.

Isi naskah bernomor 0452.2/04/HKM dan Nomor 0752.2/06/DPRD tentang, penegasan tapal batas tertanggal. Salah satunya, mengenai Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 267 Tahun 1992 dan Perda RTRW provinsi, dianggap tidak singkron.

Dengan begitu, lanjutnya SK yang dimaksud dianggap cacat hukum, tidak sah dimata hukum dan tidak pernah ada. Sehingga, secara otomatis wilayah Nambung tidak dapat dipersengketakan, karena Nambung tetap dalam satu kesatuan wilayah Loteng.

a�?Penjelasan yang lain-lain, sudah tertuang jelas dan rinci dalam naskah. Selanjutnya, naskah ini akan kami bawa langsung ke Kemendagri,a�? kata Nursiah.

Termasuk, beber Nursiah akan dibawa ke Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPRD NTB, Gubernur NTB dan pihak berwenang lainnya. a�?Karena kita memiliki bukti dan dokumen yang kuat, maka kita putuskan untuk diangkat ditingkat pusat,a�? katanya, didampingi Asisten I Setda Loteng HL Muhammad Amin.

Naskah pernyataan sikap ini akan dijadikan pintu masuk ke pusat. a�?Sikap yang kami keluarkan ini, atas petunjuk dari provinsi,a�? kata Nursiah.

Mantan Asisten III Setda Loteng itu pun yakin, kebenaran diatas segala-galanya, disuatu saat nanti akan terkuat kebenaran yang sesungguhnya, tinggal menunggu waktunya saja. a�?Kalau Nambung diambil Lobar, maka secara otomatis luas wilayah kita berkurang,a�? sesalnya.

Kalau berkurang, kata Nursiah tentu Pemkab Loteng akan mengalami kerugian besar, tidak saja mengubah kebijakan dan aturan yang ada. Tapi, anggaran dari pusat ikut berkurang. a�?Intinya, ini adalah sikap pemerintah dan dewan. Kami berterima kasih kepada provinsi, yang memberikan petunjuk,a�? cetus Asisten I Setda Loteng HL Muhammad Amin.

Dalam naskah pernyataan sikap itu, terang Amin dilampirkan seluruh bukti-bukti dokumen kuat. Salah satunya, dokumen Undang-undang Nomor Tahun 69 Tahun 1958, tentang pembentukan daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

a�?Sebelum naskah pernyataan sikap itu kami susun, berbagai kajian hukum, akademis dan geografis kami lakukan. Hasilnya, terbitlah nahkah ini,a�? tambah Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali, terpisah.(dss/r2)

 

Berita Lainnya

Tiga Kios Warga Hangus Terbakar

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Loteng Susun Regulasi Pendidikan Inklusi

Redaksi LombokPost

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost

150 Pendaki Jajal Jalur Aik Berik

Redaksi LombokPost

BPK Periksa 10 Desa di Loteng

Redaksi LombokPost