Lombok Post
Headline Sumbawa

Mensos Kunjungi Korban Banjir

PANTAU SISA BANJIR : Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa (tengah) didampingi Bupati Sumbawa HM Husni Djibril (kiri) dan Dandim 1607 Sumbawa Letkol ARM. Sumanto (kanan) saat meninjau lokasi banjir di Karang Bage, Kelurahan Bugis,kemarin(15/2). RANDY/RADAR SUMBAWA

SUMBAWA– Menteri Sosial (Mensos) RI Khofifiah Indar Parawansa mengunjungi lokasi banjir di Kabupaten Sumbawa, kemarin. Selain mengunjungi titik-titik banjir, Mensos Khofifah juga membawa bantuan.

Rombongan Mensos Khofifah mengunjungi lokasi banjir di Karang Bage, Kelurahan Bugis, kemarin. Dalam kunjungan ini, rombongan mensos didampingi Bupati Sumbawa HM Husni Djibril, Dandim 1607 Sumbawa Letkol ARM. Sumanto, beserta sejumlah pejabat Pemkab Sumbawa. Di lokasi tersebut, mensos melihat secara langsung tebing-tebing yang terkikis akibat banjir. Selain itu, mensos juga melihat puing-puing rumah milik warga yang rusak akibat banjir. Setelah itu, mensos mengunjungi pengungsi yang berada di Graha Kartika Makodim 1607 Sumbawa.

Dalam kunjungannya, Mensos RI Khofifiah Indar Parawansa mengatakan, para korban ini akan menerima jatah hidup. Jatah hidup akan diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut. Adapun besarannya yakni Rp 900 ribu untuk masing-masing korban.

”Kalau di sini, selesai didata oleh Pak Bupati yang rumahnya rusak berat atau hanyut akan mendapatkan jaminan hidup. Itu tugas Kementerian Sosial,” ujar Khofifah.

Selesai pendataan kerugian akibat banjir, bupati akan meneruskan data tersebut ke kementerian terkait. Pihaknya akan menyelesaikan apa yang menjadi urusan Kementerian Sosial.

Dalam kunjungan tersebut Bupati Sumbawa HM Husni Djibril juga menyempatkan diri bertanya kepada para pengungsi. Bupati menanyakan apakah ada masyarakat yang sudah pernah diberikan bantuan berupa rumah setelah banjir bandang.

”Saya kira ini akan kita bahas lebih lanjut dengan masyarakat,” kata bupati.

Bupati juga menyatakan kesiapan masyarakat. Jika masyarakat sudah siap, maka pihaknya akan bersurat ke Kementerian Sosial terkait jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah. Jangan seperti kejadian di kecamatan lain, korban banjir diberikan bantuan rumah. Ketika rumahnya sudah jadi, masyarakat pindah ke bantaran sungai. Sekarang, rumah masyarakat itu hanyut lagi. Dalam kasus ini, kewajiban negara sudah tidak ada atas masyarakat tersebut. Sebab rumah yang dulu diberikan sudah dijual.

”Kalau yang dulu kasih sekarang, hanyut lagi kasih. Maka dia akan pindah lagi ke situ. Hanyut lagi. Itu yang saya maksudkan kita harus konsisten. Percaya kepada diri sendiri bahwa kita betul-betul mendapat perhatian dari pemerintah,” tegasnya.

Kalau masyarakat sepakat, kata bupati, pemerintah akan menentukan lokasi guna perumahan korban banjir yang rumahnya hanyut atau rusak berat. Sebab dalam penentuan lokasi, bupati tidak mau sesuka hati. Pemerintah akan bermusyawarah mufakat dengan masyarakat, dengan catatan masyarakat harus kompak.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Sumbawa A�H Mahmud Abdullah mengatakan kerusakan yang terjadi akibat banjir meliputi sejumlah sektor. Seperti sektor perikanan dan kelautan, sektor perumahan, sektor pertanian dan peternakan, serta sektor infrastruktur.

”Untuk sementara, total kerugian akibat bencana banjir beberapa waktu lalu mencapai Rp 75,5 miliar. Saat ini kami juga masih melakukan perhitungan,” ujar wabup.

Dipaparkan, di sektor perikanan dan kelautan, kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp 6,7 miliar. Sementara di sektor infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air kerugiannya diperkirakan sekitar Rp 40,6 miliar. Perkiraan kerugian di sektor perumahan sekitar Rp 16,2 miliar. Sementara di sektor pertanian dan perkebunan kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp 12 miliar.

Dikatakan, kerugian ini akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. A�Kerusakan akibat banjir ini harus segera ditangani. SepertiA� di sektor pertanian, harus mendapatkan penanganan dengan segera. Karena dikhawatirkan tanaman milik petani akan rusak dan mengakibatkan gagal panen.

”Untuk pemulihannya, kalau ada bantuan APBN akan dimanfaatkan,” katanya.

Wabup memaparkan, jika hanya mengandalkan dana dari Pemda Sumbawa, tidak mungkin semuanya bisa dipenuhi. Karena itu, juga diharapkan adanya bantuan dari APBN dan APBD Provinsi NTB. Pihaknya berharap pemerintah pusat dan Pemprov NTB bisa memberikan bantuan kepada Kabupaten Sumbawa. (run/r4)

 

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost