Lombok Post
Metropolis

Pemprov Siapkan Desain Besar

kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin. SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�– Rentetan bencana yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir membuat Pemprov NTB terpukul. Kerusakan yang ditimbulkan cukup dahsyat, sehingga pemerintah harus membayar mahal untuk memulihkannya. Karena itu, Pemprov NTB akan menyiapkan desain besar penanggulangan bencana di NTB.

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakaan, minggu ini ia akan mengadakan rapat koordinasi penanggulangan bencana di Sumbawa. Seluruh pihak terkait akan diundang.

Mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang, Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Perumahan, dan Balai Jalan Nasional.

Rakor tersebut tidak hanya untuk mengatasi bencana di Sumbawa, tetapi secara keseluruhan bencana di NTB. a�?Kita harus punya perencanaan besar, untuk mengatasi persoalan banjir,a�? katanya.

Menurutnya, bencana pasti akan terjadi, tetapi yang perlu diantisipasi adalah mengurangi risikonya. Jangan sampai ada korban jiwa, kerusakan rumah, infrastruktur jalan dan sebagainya. Maka rencana besar itu harus didesain untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. a�?Saat ini belum dilakukan secara komperhensif,a�? katanya.

Penanggulangan bencana menurutnya butuh penanganan serius yang melibatkan semua pihak.A� Mulai dari program normalisasi sungai. Sebab saat ini terjadi pendangkalan-pendangkalan di semua sungai di NTB.

Berapapun biaya yang dibutuhkan tidak masalah, pemerintah akan menganggarkan. Hal ini bisa ditangani melalui anggaran belanja pusat, provinsi, dan kabupaten. a�?Terintegrasi dan ini akan menjadi prioritas di 2018,a�? ujarnya.

Meski penanganan pascabencana dilakukan secara bertahap, tapi desain jangka panjannya harus dikerjakan mulai sekarang. Selain melakukan normalisasi di bagian hilir, kerusakan di bagian hulu juga perlu diperhatikan.

Misalnya dengan melakukan penghijauan kembali karena hutan penyangga di bagian hulu sudah rusak. Kerusakan alam yang merata ini membuat semua daerah seperti mendapat giliran bencana.

Terkait kerusakan hutan ini, ia meminta kepada Dinas LHK mengkaji kembali perizinan-perizinan pengelolaan hutan, juga menegur perusahaan yang menyalah gunakan izin. Sebab mereka mengakibatkan kerusakan yang luar biasa.

Namun pemerintah harus membayar mahal atas kerusakan yang terjadi. Hanya dalam waktu dua bulan, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 2,3 triliun. a�?Makanya masalah lingkungan ini menjadi prioritas kita untuk ditangani secara serius,a�? ujarnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost