Lombok Post
Metropolis

RSUP Mulai Kewalahan

Kepala Dinas Kesehatan NTB Hj Nurhandini Eka Dewi SIRTU/LOMBOK POST

MATARAM-Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB mulai kewalahan melayani pasien yang terus membeludak. Karena mereka harus melayani 600 orang pasien setiap sehari. Jumlah ini meningkat tajam dari hari biasanya yang hanya melayani 400 orang pasien di poliklinik.

Sementara untuk pasien rawat inap, tingkat hunian atau bor RSUP sudah mencapai 80 persen lebih, naik dari sebelumnya hanya 60 persen. Kapasitas tempat tidur yang dimiliki saat ini yakni 319 tempat tidur.

Tapi secara umum, pihaknya masih bisa melayani. a�?Untuk antisipasi agar tidak overload, jangan sampai pasien dirawat di selasar kita kordinasi dengan RSU kota (RSUD Kota Mataram),a�? kata Direktur RSUP NTB dr Lalu Hamzi Fikri.

Karena yang melayani pasien pengguna kartu BPJS hanya RSUD Kota Mataram dan RSUP NTB, maka mereka selama ini saling menghubungi. Bila RSUP penuh dan ada kamar yang kosong di RSUD Mataram, maka pasien akan dipindahkan ke sana. Meski demikian, RSUP tidak akan menolak pasien, mereka wajib dilayani.

a�?Berapapun yang datang pasti kita terima, dan maksimalkan pelayanan,a�? ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya berupaya maksimal untuk melayani semua pasien. Tapi ia meminta maaf apabila selama pelayanan kurang nyaman, terutama ketika kamar sudah penuh, pasien lain harus antre dan untuk sementara dirawat di ruang UGD selama delapan jam lebih.

Idealnya pasien tidak boleh terlalu lama di UGD, tapi karena kondisi kamar full tidak bisa berbuat banyak. a�?Kita mempermaklumkan kepada pasien, harapannya ketika ada yang pulang dia bisa masuk,a�? ujarnya.

Agar kondisi ini tidak berlarut-larut, ia berharap BPJS Kesehatan dan rumah sakit swasta bisa kembali bekerjasama, sehingga mereka bisa melayani pasien BPJS. Beban rumah sakit pemerintah juga tidak terlalu berat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Nurhandini Eka Dewi mengatakan, rumah sakit swasta saat ini tidak bisa langsung menjadi mitra BPJS. Hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan dijadikan mitra. Sebab sebelum kontrak kerja sama ditekan tim akan memerifikasi kesiapan RS swasta.

Jika RS tersebut dianggap memenuhi persyaratan, maka mereka bisa diterima sebagai rumah sakit yang melayani BPJS. Termasuk lima rumah sakit swasta di Kota Mataram yang memutus kontrak sejak Januari 2017, mereka harus memulai dari awal lagi. Salah satunya adalah minimal menyediakan 20 persen ruang pelayanan untuk pasien kelas III. (ili/r7)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost