NASIONAL

Bukti Ahok Diistimewakan

JAKARTAA�a�� Mahkamah Agung menolak memberikan fatwa atas kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alhasil, Mendagri Tjahjo Kumolo pun tetap pada pendiriannya untuk tidak menonaktifkan Ahok, panggilan Basuki, sampai statusnya jelas. Sehingga, untuk saat in Ahok tetap akan menjabat seagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Tjahjo, pihaknya tidak bisa memaksa MA untuk membuat fatwa atas sebuah persoalan. a��a��Statemen beliau (Hatta Ali) kan sudah ada, menyerahkan sepenuhnya kepada mendagri,a��a�� ujarnya di kompleks istana Kepresidenan kemarin (16/2). Karena itu, Mendagri tetap pada keputusannya sejak semula.

Mantan Sekjen PDIP itu menuturkan, dia yakin antara UU pemda dan dakwaan ada yang multitafsir. Karena itu, dia akan mempertanggungjawabkan keputusannya kepada presiden. a��a��Belum memberhentikan sementara. BelumA�lhoA�ya (bukan tidak memberhentikan),a��a�� lanjutnya. Dia belum menonaktifkan Ahok karena aturannya masih multitafsir.

Memang ada perbedaan pendapat dalam menyikapi aturan penonaktifan kepala daerah yang terjerat kasus pidana. Karena itu, dia meminta fatwa dari MA. Meskipun MA belum menyampaikan surat resmi, namun statemen Hatta Ali dirasa sudah cukup menjadi dasar pihaknya untuk bersikap. a��a��Kalau saya, ya (yakin) benar,a��a�� tambahnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menuturkan keputusan MA untuk tidak memberikan fatwa itu sangat tepat. Sebab, pemberian fatwa itu dikhawatirkan bisa perpengaruh pada keputusan hakim. Apalagi peradilan untuk kasus Ahok itu sedang berjalan.

a�?Sekarang keputusan ada di Presiden. Bukan mendagri. Karena yang melantik dan memberhentikan gubernur itu Presiden,a�? tegas dia. Ketentuan pemberhentian sementara gubernur yang menjadi kewenangan Presiden itu diatur dalam pasal 83 ayat (3) undang-undang 23/2004 Pemerintah Daerah. Sedangkan kewenangan menteri untuk memberhentikan sementara walikota atau bupati. a�?Menteri (dalam pemberhentian gubernur, red) sebagai pembantu presiden itu tidak punya otoritas,a�? tegas dia.

Margarito menjabarkan tidak ada yang multitafsir dalam pasal 83 tentang pemberhentian sementara itu. Kepala daerah diberhentikan sementara atas dasar dakwaan tindak pidana minimal lima tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara. a�?Bunyi ayat berikutnya juga jelas. Diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan,a�? imbuh dia.

Dalam perkara Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, dia didakwa alternatif Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Ancaman hukuman pidana tersebut selama-lamanya lima tahun. a�?Jadi beririsan dakwaan minimal lima tahun dan ancaman pidana selama-lamanya lima tahun,a�? jelas Margarito.

A�Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak perlu meminta fatwa MA, terkait status jabatan yang dipegang Ahok. Menurut Fahri, jika pemerintah meminta, dan MA mengeluarkan fatwa, hal itu berpotensi mengganggu proses persidangan yang dijalani Ahok.

“Karena ini terkait seseorang yang tengah menjalani proses persidangan. Ketua MA juga sudah mengatakan fatwa MA nanti bisa mengganggu independensi lembaga yudikatif,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, kemarin (16/2).

A�Dengan sikap itu, maka proses usulan hak angket DPR akan tetap dilanjutkan. Sebagaimana diketahui, empat fraksi yang mengajukan usulan angket adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS. Usulan itu akan tetap digulirkan dalam sidang paripurna nanti. “Sudah jelas ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar pemerintah,” kata Fahri.

Fahri menilai, ada unsur kealpaan yang dilakukan oleh Mendagri, dengan tidak memberhentikan sementara Ahok. Padahal, dalam kasus lain, banyak kepala daerah yang statusnya langsung diberhentikan saat menjadi terdakwa.

A�”Pemerintah harusnya enggak perlu minta fatwa MA. Pemerintah punya Menteri Hukum dan HAM, biro hukum di Kementerian Dalam Negeri juga banyak yang pintar. Istana kan juga banyak yang ahli hukum,” tutur Fahri.

Ombudsman Panggil Mendagri

Sementara, status Ahok yang menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta aktif bersamaan dengan statusnya sebagai terdakwa kasus penistaan agama terus mendapat sorotan. Pemerintah pun diminta segera memberikan kepastian terkait alasan tidak menonaktifkan Ahok.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyatakan, persoalan itu menjadi polemik. Bahkan, sudah ada beberapa laporan dari masyarakat yang masuk ke lembaganya terkait hal itu. Mayoritas pelapor meminta pemerintah tegas mengenai alasan tidak menonaktifkan Ahok. a�?Laporan masyarakat sudah masuk satu-dua laporan. Masuk sehari sebelum pilkada,a�? ujarnya di Jakarta, kemarin (16/2).

Sebagaimana diketahui, ketentuan pemberhentian kepala daerah diatur dalam UU Pemda pasal 83 ayat (1). Selain karena didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, di regulasi tersebut juga meyebut beberapa kategori kepala daerah yang bisa diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD.

Di antaranya lantaran kepala daerah terseret kasus korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI. a�?Kalau kita mau berdebat soal (ancaman penjara) 5 tahun ya nggak selesai-selesai. Tapi kenapa (pemerintah) nggak melihat kualifikasi pidananya selain terorisme, kan ini berpotensi memecah belah NKRI,a�? jelasnya.

A�Nah, ketentuan multitafsir itulah yang menjadi salah satu penyebab polemik di kalangan masyarakat saat ini. Kondisi tersebut mesti disikapi pemerintah dengan memberikan kepastian tegas soal alasan mengapa tidak menonaktifkan Ahok. a�?Sekali lagi ini suatu perdebatan yang pasti kami yakin Mendagri akan melihat dan memperhatikan masukan-masukan aspek-aspek lain, tidak hanya yuridis.a�?

Ketegasan pemerintah juga bisa menenangkan warga Jakarta yang terdampak secara tidak langsung atas produk hukum yang dikeluarkan Ahok selama menjabat sebagai gubernur sekaligus terdakwa. Produk hukum itu, misalnya, yang berkaitan dengan peraturan daerah (perda), anggaran atau kebijakan politik yang menyangkut pelayanan publik.

a�?Kami dudukan dengan laporan lain. Tentu kami klarifikasi, apakah ada maladministrasi di dalamnya,a�? terang Amzulian. Ombudsman mendesak kepastian itu secepatnya diumumkan ke masyarakat. a�?Kami juga berharap itu (potensi persoalan hukum) diantisipasi, jangan sampai mengganggu akibat hukum kalau seseorang berstatus terdakwa,a�? bebernya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pihaknya masih berpegang pada UU Pemda dan dakwaan Ahok dalam sidang penistaan agama. Tjahjo yang kemarin dipanggil Ombudsman menegaskan, pemerintah sampai saat ini belum memutuskan memberhentikan Ahok atau tidak.

a�?Saya juga pernah memutuskan gubernur yang terdakwa tapi dituntut 4 tahun tidak diberhentikan. Saya harus adil. Itu di Gorontalo,a�? jelasnya.A�Sebagai catatan, kembalinya Ahok menjabat sebagai gubernur seiring dengan habisnya masa jabatan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta yang diduduki Sumarsono, dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri. Ahok otomatis kembali menjadi gubernur lantaran masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta belum habis.

Terkait pemberhentian kepala daerah yang mestinya bisa mengacu kualifikasi memecah belah NKRI, politikus PDIP ini menjawab diplomatis. Menurutnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan menafsirkan kategori itu. a�?Itu kewenangan pengadilan. Itu (memecah belah NKRI) dalam konteks apa, potensi apa ?,a�? tanyanya.

Tjahjo mengungkapkan, dari aspek yuridis semua keputusan pemberhentian kepala daerah tetap harus berpegang pada proses pengadilan. Pihaknya pun menunggu tuntutan final yang diberikan pengadilan kepada Ahok. Selain itu, pemerintah juga menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA). a�?Kalau kami keluarkan diskresi tanpa ada dasar hukum, kami bisa digugat balik,a�? ungkapnya.

Dia mencontohkan keputusan memberhentikan dengan tidak hormat salah seorang bupati yang tertangkap tangan kasus narkoba. Diskresi pemberhentian kepala daerah itu digugat sampai sekarang. a�?Saya terus digugat di tingkat banding kasasi. Saya kalah terus di pengadilan,a�? paparnya tanpa mau menyebutkan siapa bupati yang menggugatnya itu. (tyo/byu/bay/jun/JPG/r8)

Related posts

Umat Belum Plong

Redaksi Lombok post

Jam Kerja Selama Puasa, Masuk Lebih Siang, Pulang Satu Jam Lebih Cepat

Balkon Tower 2 Gedung BEI Ambruk, 77 Orang Terluka

Redaksi Lombok Post