Lombok Post
Metropolis

Nasib Nambung di Tangan Mendagri

SERAHKAN: Pegawai Biro Pemerintahan Setda NTB H Eddy Purwanto (kanan) menyerahkan dokumen berita acara harmonisasi draf Kemendagri dan surat dari Pemda Loteng kepada Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III Wardani (kiri) di Kantor Kemendagri, kemarin (17/2). Irnadi For Lombok Post

MATARAMA�– Setelah menempuh proses panjang, akhirnya Pemprov NTB kembali menyerahkan dokumen Nambung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin (17/2).

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Irnadi Kusuma bersama stafnya H Eddy Purwanto menyerahkan langsung dokumen berita acara harmonisasi draf Kemendagri dan surat dari Pemda Loteng kepada Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III, Wardani di Kantor Kemendagri.

Penyerahan berkas tersebut sesuai dengan batas akhir yang diberikan Mendagri yakni tanggal 17 Februari. Dokumen tersebut akan menjadi dasar Kemendagri dalam menentukan batas daerah Kabupatan Lombok Tengah dan Lombok Barat, khususnya di wilayah Nambung yang ditargetkan tuntas tahun ini. Dengan demikian, penentuan siapa pemilik Nambung kini ada di tangan Mendagri.

Pemprov NTB dan Pemda Lombok Tengah maupun Lombok Barat kini harus bersabar menunggu keputusan Mendagri. Dokumen yang diserahkan tidak hanya berita acara mediasi, tetapi juga surat dari Pemda Lombok Tengah yang berisi argumen mereka tentang kepemilikan wilayah Nambung.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Irnadi Kusuma mengatakan, sesuai arahan Kemendagri, segmen batas daerah yang belum tuntas akan segera dituntaskan permendagrinya.

Sehingga diharapkan kepada daerah atau kabupaten terkait untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dengan tidak berperang opini dan polemik di media. a�?Kalau memang sudah sepakat menyerahkan ke Kemendagri, maka percayakan sepenuhnya kepada pemerintah,a�? katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat akan mengambil keputusan terbaik berdasarkan hasil pelacakan batas, data-data pendukung dan tentunya kesepakatan yang sudah pernah dibuat pada beberapa kali mediasi sebelumnya.

Pemprov dan pemerintah pusat mengedepankan objektivitas dalam penetapan batas tersebut. Walaupun tidak akan bisa memuaskan keinginan semua pihak. Akan tetapi ia meminta semua pihak percaya bahwa langkah yang diambil semata-mata bertujuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. (ili/r7)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost