Lombok Post
Giri Menang

Banyak Bocor di Tempat Hiburan

Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam. ZAINUDDIN/LOMBOK POST

GIRI MENANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat belum terkelola dan terdata dengan baik. Masih banyak kebocoran. Bahkan diduga infrastruktur yang belum merata salah satu penyababnya karena PAD yang belum dikelola maksimal.

Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam mengatakan, potensi PAD Lobar sebenarnya sangat banyak. Namun belum terserap maksimal, banyak PAD bocor. Sehingga mengakibatkan proses pembangunan infrastruktur terkendala.

“Pembangunan infrastruktur tidak merata sebenarnya bukan bergantung pada kurangnya anggaran, tapi lebih kepada lemahnya pengelolaan PAD kita,a�? ungkapnya selepas pertemuan dengan Bapenda Lobar di Gedung DPRD Lobar, kemarin (20/2).

Adanya kebocoran-kebocoran PAD tersebut, kata Multazam sampai sejauh ini masih belum bisa disikapi dengan baik. A�Hal itu menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi terhambat.

Dicontohkannya, dirinya sempat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah cafe, hotel, dan restauran di kawasan Senggigi. Dari sidak itu, ia mendapati pajak yang terbayar hanya berada di kisaran 60 persen.

Bahkan lebih tak masuk akal lagi, tempat hiburan malam yang tergolong besar, kata Multazam hanya membayar pajak perbulan Rp 5 juta.

“Itu tidak masuk akal. Ada lagi beberapa hotel membayar pajak tidak sesuai jumlah kamar. Masih bayar sesuai IMB tapi padahal kamarnya sudah diperbanyak,a�? sesalnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Lobar Hj Lale Prayatni menerangkan, demi memaksimal potensi PAD, pihaknya akan lebih memperketat pengawasan di bawah. Juru pungut tidak semabarang.

Namun A�akan diberikan surat tugas yang ditandatangani basah oleh dirinya. “Ini untuk mencegah juru pungut liar, seperti yang dibilang anggota dewan,a�? katanya.

Selain itu, untuk pajak online yang sebelumnya dikembangkan pada tahun 2014 juga akan ditertibkan. Sebab selama ini pihak bank selaku patner kerja, terkendala untuk memisahkan setoran dari wajib pajak.

“Misalnya, ada setoran dari wajib pajak mana pajak PBB, hotel, restoran, dan air tidak bisa membedakan. Sehingga kami sedang melakukan perubahan terkait nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD),a�? jelasnya.

NPWPD tersebut nantinya, lanjut Lale, akan mengalami perubahan. Jika senelumnua 14 digit berubah menjadi 18 digit. Hal ini untuk mempermudah pihak bank mengklasifikasi jenis pajak yang dibayar oleh wajib pajak.

Terkait dugaan banyak PAD bocor, Lale mengaku pihaknya tidak menemukan. Namun ia meminta kerja sama dari semua pihak bila ada tanda-tanda PAD bocor.

“Tidak tahu secara pasti, kalau saya sendiri tidak menemukan. Kalau ada yang tahu, sampaikan ke saya nanti kita perbaiki,a�? tutupnya. (zen/r5)

Berita Lainnya

Dengan Kartu Nikah Administrasi Lebih Mudah, Benarkah?

Redaksi LombokPost

Harga Kedelai dan Kacang Tanah Melonjak

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Tiga Desa dan Dua Sekolah Diaudit Khusus

Redaksi LombokPost

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost