Lombok Post
Headline Metropolis

Pemprov Tak Mau Gegabah

BELUM SEMUA KLIR: Beberapa orang sedang mencari nyale di Pantai Seger, Kuta, Lombok Tengah. Destinasi wisata ini berada di KEK Mandalika Resort. Namun dari total 109 hektare lahan masih belum semuanya berstatus klir. IVAN/LOMBOK POST

MATARAMA�– Pemprov NTB tidak ingin gegabah dalam menentukan warga penerima uang kerahiman di KEK Mandalika Resort. Untuk itu, tim verifikasi kembali mengadakan pertemuan dengan warga pemilik lahan di Gedung Sangkareang, siang kemarin (20/2).

Rapat tersebut dilakukan dalam rangka pemantapan penentuan nama-nama warga yang berhak menerima uang kerahiman.

Kepala Biro Pemerintahan NTB Irnadi Kusuma mengatakan, pihaknya mengundang kembali warga yang merasa punya hak di dalam lahan itu. Salah satunya untuk lebih memperjelas lagi pemilik di titik-titik tertentu.

Ia menjelaskan, rapat dilakukan beberapa kali untuk menyelesaikan setiap tahapan yang harus dilalui. Sebab untuk masalah lahan ini tidak bisa selesai dengan sekali rapat. a�?Karena kita perlu kehati-hatian dalam memutuskan persoalan ini, pemerintah juga tidak mau gegabah,a�? kata Irnadi.

Ia menjelaskan, untuk tahap pertama ada 46 hektare yang akan diselesaikan, dengan total warga yang mengajukan klaim sebanyak 48 orang di lima titik lahan. Khusus untuk titik 17 kini sudah tidak ada masalah tinggal dilakukan pembayaran oleh PT ITDC.

Sementara untuk lahan yang ada di titik 06, titik 0612, dan titik 07 masih perlu pemantapan kembali agar tidak ada kesalahan pemberian uang kerahiman. a�?Itu yang difinalkan sekarang,a�? jelasnya.

Sementara untuk lahan yang ada di titik 05, sudah tidak bisa diklaim karena jelas masih tanah negara. Sehingga PT ITDC tidak akan melakukan pembayaran uang kerahiman terhadap warga yang mengklaim lahan itu.

Dalam hal ini, Pemprov NTB hanya bertindak untuk merekomendasikan mana nama warga yang berhak diberikan uang kerahiman. Sementara pihak yang mengeksekusi pembayarannya adalah PT IDTC. Jika warga sudah sepakat maka tinggal perusahaan memberikan uang tersebut.

Sementara untuk sisa lahannya sekitar 63 hektare yang belum ada kejelasan akan diselesaikan pada tahap kedua berikutnya. Pola penyelesaiannya tidak akan jauh beda, pihaknya akan menurunkan tim verifikator di lapangan dalam hal ini Pemda Lombok Tengah untuk berkomunikasi dengan warga yang merasa berhak.

Artinya, meski sedang fokus untuk pembayaran lahan 46 hektare, tapi sisanya yang 63 hektare juga tetap diupayakan tuntas.

Dengan demikian secara perlahan lahan seluas 109 hektare yang bermasalah di Mandalika Resort bisa tuntas.A� a�?Kita percayakan ke Lombok Tengah dulu untuk menjalin komunikasi dengan warga,a�? katanya.

A�Irnadi berharap, warga tidak menempuh jalur hukum untuk mempermasalahkan hal tersebut. Ia menganjurkan agar mereka menerima uang kerahiman yang diberikan pemerintah Rp 4,5 juta per are. Dengan demikian warga tidak rugi, progres pembangunan juga tidak akan terganggu.

Asisten I Setda NTB M Agus Patria mengatakan, teknis pembayaran diserahkan sepenuhnya ke PT ITDC. PemerintahA� hanya merekomendasikan saja.

Sementara terkait sisa lahan yang belum masuk tahap pembayaran sekitar 63 hektare, pihaknya belum mengetahui apa langkah yang akan ditempuh warga. Apakah akan menerima uang kerahiman, atau menempuh jalur hukum.

Jika mereka menempuh jalur hukum otomatis uang kerahiman tidak akan diberikan. a�?Tapi sampai saat ini mereka belum mendapat informasi, apakah akan menempuh jalur hukum atau tidak,a�? ujarnya. (ili/r7)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost