Lombok Post
Headline Sumbawa

Seleksi Diundur Oktober

Sekda KSB Abdul Azis.DOK/RADAR SUMBAWA

TALIWANGa��Pejabat eselon III/a Pemda KSB yang berniat mengikuti seleksi eselon II sepertinya masih harus bersabar. Pemda KSB memastikan proses seleksi pejabat eselon II ini akan dilakukan Oktober mendatang.

a�?a��Iya kita tunda sampai Oktober mendatang. Penundaan ini dilakukan karena anggaran pembentukan panitia seleksi (Pansel) eselon II baru akan dianggarkan pada APBD Perubahan,a��a�� jelas Sekda KS B Abdul Azis.

Diakuinya, anggaran pembentukan pansel ini rencananya akan diusulkan melalui peraturan kepala daerah (perkada). Namun karena berbagai pertimbangan, pemerintah kemudian memutuskan anggaran pansel akan dialokasikan pada APBD Perubahan.

a�?a��Yang jelas nanti di APBD Perubahan baru kita usulkan anggarannya. Jadi diperkirakan Oktober lah baru bisa dilaksanakan,a��a�� jelasnya.

Sedianya, proses seleksi pejabat yang akan promosi ke eselon II ini dilakukan awal tahun 2017 ini. Dengan harapan, April atau paling telat Mei mendatang, tujuh posisi eselon II yang masih kosong bisa terisi. Untuk sementara, tujuh SKPD itu dijabat pelaksana tugas (Plt).

a�?a��Tujuh eselon II yang masih kosong ini tetap akan kita Plt-kan. Menunggu sampai proses seleksi selesai dilakukan,a��a�� katanya.

Apakah penundaan ini tidak berimbas kepada program kerja SKPD terkait?

Abdul Azis menegaskan, kondisi tersebut sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan SKPD bersangkutan. Pasalnya, kewenangan yang dimiliki Plt itu hampir sama dengan pejabat definitif.

a�?a��Plt itu bisa melaksanakan kebijakan seperti kepala dinas devfinitif. Jadi, penundaan pengisian posisi ini dipastikan tidak berimbas ke kinerja SKPD bersangkutan,a��a�� tandasnya.

Seperti diketahui, tujuh SKPD yang masih kosong itu antara lain, Kepala Badan Pendapatan dan Aset, Kepala Dinas Pendidikan A�Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Keluarga Berencana (KB). Saat ini, tujuh posisi kosong itu dipercayakan dikendalikan Plt. Pelaksana tugas yang ditunjuk di SKPD ini merupakan sekretaris dinas masing-masing. (far/r4)

 

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost