Lombok Post
Metropolis

Jangan a�?Menikmatia�? Kemiskinan!

BAHAS KEMISKINAN: Ketua TPKD yang juga Wagub NTB NTB H Muhammad Amin (dua dari kiri) memberikan arahan dalam rapat koordinasi penangggulangan kemiskinan di ruang rapat utarma Kantor Gubernur NTB, kemarin (34/2). SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�– Rapat teknis penanggulangan kemiskinan NTB 2017 berlangsung cukup alot. Perbedaan data dan beragam kendala di daerah menjadi persoalan yang mencuat dalam rakor yang dihadiri perwakilan seluruh kabupaten/kota, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini.

Ketua TKPKD NTB, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, penanggulangan kemiskinan tidak cukup mengandalkan pemerintah.

Tetapi juga harus dibarengi dengan kemauan dari masyarakat untuk mengubah nasibnya. Warga juga harus mau diajak bekerja keras, tidak mudah pasrah dengan keadaan.

Menurutnya, mental masyarakat juga perlu diubah. Jangan sampai masyarakat a�?menikmatia�? kemiskinannya, dengan menganggap bahwa kemiskinan itu takdir.

Sehingga tidak berbuat apa-apa. Warga bisa keluar dari garis kemiskinan asal tidak cepat pasrah pada kondisi yang ada.

Peran pemerintah dalam hal ini memberikan peluang, membantu agar bisa mencari penghasilan yang layak melalui program. Tapi semua itu sangat tergantung dari sikap mental masyarakat sendiri.

Salah satu contoh yang terungkap dalam rapat itu di Kabupaten Dompu, ada investasi yang masuk ke daerah itu. Akan tetapi warga tidak mau kerja karena merasa gaji yang diberikan tidak sesuai.

Akhirnya peluang kerja itu diisi oleh pekerja dari Pulau Jawa, mereka akhirnya kembali menjadi warga rentan miskin. Hal serupa juga terjadi di beberapa daerah, peluang kerja ada dari investasi yang masuk.

Hanya saja masyarakat tidak mampu mengisinya. a�?Jadi kalau warga masyarakat sendiri tidak keluar dari kemiskinan, dalam tanda kutip dia menikmati kemiskinan, kan susah, biar bagaimana pun programnya,a�? kata Amin.

Wagub Amin mengatakan, dalam menanggulangan kemiskinan semua pihak harus memiliki kesamaaan pandangan dan data terkait angka kemiskinan.

Sebab kesamaan data sangat penting agar implementasi penanggulangan tidak tumpang tindih di lapangan. a�?Makanya saya perlu perjelas, sebab implementasi program nanti akan berbeda,a�? katanya.

Terkait data kemiskinan, Pemprov NTB sendiri tetap berpegang pada data BPS NTB yakni 16,02 persen tahun 2016, dan BNP2K juga sudah menyepakatai.

Hanya saja dalam presentasinya mereka juga mengikut sertakan penduduk rentan miskin tahun 2015, sehingga jumlahnya menjadi banyak. Menurutnya, penduduk miskin dan rentan miskin harus dipisah. Sebab cara penanganan jelas akan berbeda di lapangan.

Pemerintah daerah sendiri selama ini hanya fokus menangani mereka yang benar-benar miskin. Sementara yang rentan seperti nelayan, pada saat tidak melaut mereka menjadi miskin butuh penanganan yang berbeda.

a�?Kemiskinan di mana-mana ada, tinggal sekarang ini program kegiatan di 2017 benar-benar efektif,a�? katanya.

Ia meminta agar penanggulangan kemiskinan ini benar-benar dilakukan by name by address, sehingga tepat sasaran. Komitmen dari kabupaten/kota juga sama, semua akan bersama-sama menanggulangi kemiskinan.

Sementara itu, Ketua Pokja Advokasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TNP2KA� Muhammad Arif Tasrif dalam pertemuan itu mengatakan, persentase penduduk miskin NTB masih terbilang tinggi yakni 16,02 persen. Berada di persentase kemiskinan nasional di angka 10,70 persen.

erJumlah penduduk miskin dan rentan miskin kabupaten/kota Provinsi NTB tahun 2015 mencapai 2.437.605 jiwa, terdiri dari Lombok Barat 349.367 jiwa, Lombok Tengah 501.616 jiwa, Lombok Timur 707.558 jiwa, Sumbawa 158.581 jiwa, Dompu 114.044 jiwa, Bima 228.236 jiwa, Sumbawa Barat 55.945 jiwa, Lombok Utara 123.957 jiwa, Kota Mataram 138.664 jiwa dan Kota Bima 59.637 jiwa.

Jika berbicara tentang indeks kedalaman dan keparahan penduduk miskin di NTB cukup parah. Berdasarkan data tahun 2015, kabupaten yang paling parah kemiskinannya adalah Lombok Utara dengan 34,13 persen.

Meski ada penurunan kemiskinan di NTB namun masih sangat sedikit, sehingga perlu dievaluasi efektivitas program belanja pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. a�?Kesenjangan antar penduduk miskin di NTB relatif tinggi dibandingkan daerah lain,a�? katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah (BP4D) NTB Ridwan Syah dalam presentasinya mengatakan, NTB berhasil dalam implementasi MDGs, menuju pencapaian SDGs 2030.

Perbaikan dalam satu dekade terakhir, tahun 2016 yakni gini rasio atau ketimpangan di angka 36, kemiskinan mampu ditekan dari 23,81 persen tahun 2008 menjadi 16,02 persen di 2016.

Sementara pertumbuhan ekonomi di angka 5,82 persen dengan tambang dan 5,71 persen jika tanpa menghitung sektor tambang.A� Sedangkan pengangguran berada di angka 3,94 persen.

Ia mencatat, NTB perlu mempercepat pembangunan guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam penanggulangan kemiskinan. Akselersi iniA� bisa dilakukan melalui pemantapan infrastruktur strategis dan investasi.

Ia menambahkan, NTB adalah salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi dalam tiga tahun terakhir, bahkan diatas rata-rata nasional. Namun masalahnya masih banyak penduduk miskin yang perlu diperhatikan.

Momentum pertumbuhan yang tinggi harus terus dijaga, tingkatkan pemerataan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga untuk menurunkan angka kemiskinan di NTB.

Beberapa sektor yang perlu digerakkan, diantaranya peningkatan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian daerah.

Pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan, waduk, dan saluran irigasi. Sektor pertambangan harus tetap berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah.

Selesaikan hambatan yang terjadi di proyek pembangunan infrastruktur penunjang di kawasan Mandalika, perhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM. (ili/r7)

Berita Lainnya

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post