Lombok Post
Headline Metropolis

Pemprov Jangan Mau Untungnya Saja!

PROTES: Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin (dua dari kanan) menyampaikan protes kepada Pemprov NTB terkait pencemaran lingkungan di KSB saat rapat koordinasi, Jumat (24/2). SIRTU/LOMBOK POST

MATARAMA�– Pemprov NTB diminta bersikap atas pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini. Sebab pencemaran ini mulai meresahkan warga, ikan-ikan laut mulai mati. Kuat dugaan pencemaran ini disebabkan karena aktivitas pembuangan limbah PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Hal itu disampaikan Wakil Bupati KSB Fud Syaifuddin saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di kantor Gubernur NTB, Jumat (24/2). a�?Kami minta dinas pertambangan dan energi jangan hanya diam, coba turun ke lapangan,a�? protes Fud Syaifuddin dalam pertemuan itu.

Menurut dia, pemprov harus turun tangan. Sebab pemda KSB tidak memiliki kewenangan untuk mengatur perusahaan sekelas PT AMNT. Ia bahkan memberikan sindiran keras karena pemprov hanya mau untungnya saja.

Bahkan hanya ribu-ribut saat pembagian saham dan dividen. Sementara ketika ada pencemaran lingkungan, tidak ada pihak yang berebut untuk membantu menangani. a�?Kami di sana sangat merasakan langsung dampaknya,a�? katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan, ia meminta kepada pemerintah KSB menyampaikan data dan laporan resmi.

Jika memang benar laut tercemar akibat limbah perusahaan tambang emas PT AMNT, maka harus disampaikan secara resmi agar provinsi bisa menindaklanjuti. a�?Jika betul kita akan berikan teguran,a�? katanya.

Surat resmi sangat dibutuhkan karena pemprov tidak bisa bertindak hanya dengan melihat laporan dari media masa saja. Tetapi harus ada laporan tertulis kondisi di lapangan agar bisa menjadi dasar hukum untuk diteruskan ke pusat.

Dari laporan itu, baru akan diteliti kembali kebenarannya dan pemerintah tidak akan ragu-ragu memberikan teguran. a�?Kalau memang benar ada pencemaran, pemerintah KSB harus bersurat,a�? ujarnya.

Amin berharap, PT AMNT juga proaktif, termasuk menyelesaikan semua kewajiban yang belum seperti membangun smelter. Ia berharap setelah diakuisisi perusahaan nasional, keberadaan PT AMNT akan lebih banyak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah. a�?Smelter wajib dibangun di daerah kita,a�? katanya.

Ia juga meminta kepada PT Daerah Maju Bersaing (DMB) segera menyelesaikan semua persoalan yang belum tuntas, seperti piutang dividen dan hasil penjualan saham yang belum dibayar ke kas daerah.

Khusus untuk piutang dividen PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), Pemprov menyerahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit, apakah dividen sudah semua dibayar.

Sebab PT MDB merasa sudah membayar, sementara pemerintah daerah masih mencatatnya sebagai piutang yang belum dibayar. a�?Mereka merasa tidak berutang, tidak ketemu ini makanya kita serahkan ke BPK,a�? kata Amin.

Jadi sikap pemprov saat ini adalah terus menanggih para pihak ini untuk menyelesaikan semua persoalan yang belum tuntas. Sebab semua itu sudah dimasukkan ke dalam APBD NTB 2017. (ili/r7)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost